Suara.com - Komisi E DPRD Jakarta menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengenai evaluasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021. Dalam rapat ini, jalur zonasi menjadi salah satu yang menjadi sorotan.
Diketahui dalam pelaksanaan PPDB jalur zonasi yang diatur dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019 seleksi pertama harus menggunakan jarak terdekat dari rumah siswa ke sekolah. Namun DKI tidak menggunakan jarak rinci sebenarnya dan menetapkan wilayah zonasi.
Wilayah zonasi ini diambil berdasarkan kelurahan sekolah dan himpitannya atau kelurahan terdekat. Aturan ini membuat seluruh siswa bisa masuk ke sekolah yang dituju asalkan berada di zonasi yang sama.
Aturan ini menuai protes karena daya tampung sekolah tidak bisa menerima semua siswa dalam satu zonasi sehingga banyak yang tidak diterima. DPRD lantas mempertanyakan alasan penentuan zonasi yang terlalu luas.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Nahdiana mengatakan pihaknya membuat zonasi yang luas demi mengakomodir semua siswa mendapatkan kesempatan sama untuk masuk sekolah yang diinginkan. Ia mengklaim pihaknya sudah pernah membuat zonasi lebih kecil namun masih banyak siswa yang justru tidak masuk wilayah manapun.
"Akan ada masyarakat yang tertinggal, karena letak sekolah tidak sama. Ini diukur, mau sekolah di sini dia tidak dapat, karena dia kalah dengan yang sekitar. Ada tim kami yg simulasi, jadi diukur jarak pakai meter ini pernah dialami," ujar Nahdiana di gedung DPRD DKI, Selasa (14/7/2020).
Selanjutnya pihaknya juga pernah menggunakan google maps untuk menentukan lokasi siswa. Namun ia mengakui masih banyak kesalahan penentuan tempat tinggal.
"Ketika di Google kok itu Kembangan padahal itu singkatannya di Pulau Seribu," kata Nahdiana.
Lalu dengan menggunakan google maps juga, ia mencoba mengukur jarak sekolah ke rumah untuk menentukan mana yang paling dekat. Lagi-lagi ia mengurungkannya karena ternyata aplikasi ini kerap menggunakan jalur memutar sehingga jarak menjadi lebih jauh dari yang seharusnya.
Baca Juga: Viral Siswa Komentar Cabul saat Guru Live IG, Warganet: Enggak Ada Akhlak
"Rumahnya di sini, sekolahnya di sini tinggal nyeberang, tapi karena maps menghitung dari arus angkutan umum jadi mutar," tuturnya.
Karena banyak yang tidak berada di zonasi sama, maka seleksi selanjutnya adalah menggunakan umur. Nahdiana mengikuti aturan penggunaan umur ini karena dianggap paling netral.
Sebab jika menggunakan nilai sekolah, ia meyakini ada nilai yang dibuat-buat jadi lebih tinggi. Terlebih lagi tahun ini tidak ada Ujian Nasional (UN) yang dianggap memiliki standar sama dalam menentukan nilai.
"Karena ketika nilai, hasil ujian kan bisa di create di akhir sehingga berprestasi, itu tadi kenapa kita enggak pakai nilai karena kemarin kan enggak ada ujian nasional," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Soal RDP Tertutup di KPK, Pukat UGM: Wajar Publik Curiga Ada Intervensi DPR
-
BW Soroti RDP Tertutup di KPK: Apakah Rezim KPK saat Ini Sedang Bersekutu?
-
Pimpinan DPR: RDP Komisi III di Gedung KPK Tidak Langgar Tatib
-
RDP Tertutup, DPR Cecar KPK soal Izin Sadap hingga Kasus Publik yang Mandek
-
Gelar RDP Tertutup Bareng DPR, ICW: KPK Kini Semakin Tunduk pada Kekuasaan
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Makin Pepet Malaysia Usai Kena Sanksi
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
Terkini
-
Si Jago Merah Ngamuk di Grogol Petamburan, 100 Petugas Damkar Berjibaku Padamkan Api
-
Modus 'Orang Dalam' Korupsi BPJS, Komisi 25 Persen dari 340 Pasien Hantu
-
WFA Akhir Tahun, Jurus Sakti Urai Macet atau Kebijakan Salah Sasaran?
-
Kejati Jakarta Tetapkan 2 Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Jadi Tersangka Tindak Pidana Klaim Fiktif JKK
-
Sempat Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK, Kasi Datun HSU Kini Pakai Rompi Oranye
-
Jadi Pemasok MBG, Perajin Tempe di Madiun Raup Omzet Jutaan Rupiah per Hari
-
PAN Setuju Pilkada Lewat DPRD, Tapi Ada Syaratnya
-
Mendagri Serukan Percepatan Pembersihan Sisa Banjir dan Pembangunan Hunian Tetap di Aceh Tamiang
-
Pakar: PP Terbit Perkuat Perpol 10/2025, Jamin Kepastian Hukum
-
Jadi Pemasok MBG, Omzet Petani Hidroponik di Madiun Naik 100 Persen