Suara.com - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta berencana memberikan subsidi untuk membantu siswa tidak mampu yang gagal lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Namun, para siswa akan dimasukan ke sekolah swasta yang tergolong kelas menengah ke bawah.
Kepala Disdik DKI Nahdiana mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) terkait hal ini. Ia mengakui untuk memasukan siswa tak mampu ke sekolah swasta, maka faktor utamanya adalah masalah biaya.
"Kami juga sedang cek ke sekolah-sekolah asal untuk informasi, maka kami butuh waktu untuk pengalokasian pembiayaan," ujar Nahdiana di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/7/2020).
Nahdiana menjelaskan, pihaknya tengah menyiapkan skema pembiayaan untuk mensubsidi para siswa di sekolah swasta. Pihaknya tengah melakukan simulasi seperti menggunakan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga uang hibah untuk para guru.
"Kalau anak KJP, bayarannya itu bayaran sejumlah KJP yang ada, dan cicilan untuk uang pangkalnya, bisa dimanfaatkan sebagian dari dana berkala yang setiap semester untuk beli seragam, sepatu," kata Nahdiana.
Untuk itu, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan pendataan para siswa yang perlu disubsidi agar bisa bersekolah di sekolah swasta. Ia juga mengungkap adanya kemungkinan siswa yang gagal PPDB sudah masuk sekolah dibawah Kementerian Agama.
"Bisa saja anak-anak ini diterima di sekolah-sekolah di bawah Kemenag, ini yang sedang kami cari. Dan kami juga sedang cek ke sekolah-sekolah asal untuk informasi," tuturnya.
Kendati demikian, sekolah yang bisa dimasuki para siswa penerima bantuan ini kemungkinan bukan sekolah yang memiliki kualitas tinggi atau kelas atas. Sebab sekolah tersebut memiliki biaya yang mahal dan sudah dimiliki perminat sendiri.
Karena itu, pihaknya lebih condong untuk melakukan kerja sama dengan sekolah swasta kelas menengah ke bawah. Karena lebih butuh murid dan biayanya lebih murah.
Baca Juga: Masih Ada 7.758 Kursi Kosong Hasil PPDB di Jakarta, Paling Banyak dari SD
"Swasta-swasta di tengah, yang berkembang yang sedang progres, itu nanti jadi pantauan kami sinergikan lebih awal. Tapi swasta-swasta yang di (kelas) bawah ini yang kami diskusikan dengan teman-teman BMPS," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ini Alasan Disdik DKI Tentukan Zonasi dan Gunakan Seleksi Umur dalam PPDB
-
Masih Ada 7.758 Kursi Kosong Hasil PPDB di Jakarta, Paling Banyak dari SD
-
Ingat! PPDB Jakarta Berakhir Pukul 15.00 WIB Rabu Hari Ini
-
Ibu Wali Murid Menjadi Korban Rudapaksa saat Urus PPDB Anak di Sekolah
-
Urus Anak Tak Lolos PPDB, Orang Tua Jadi Korban Pemerkosaan di SMA 1 Batam
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting