Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai langkah pemerintah tidak melakukan lockdown sudah tepat. Sebab kata Jokowi, jika pemerintah melakukan lockdown pertumbuhan ekonomi kemungkinan akan minus 17 persen.
"Saya nggak bisa bayangin kalau kita dulu lockdown gitu mungkin bisa minus 17 (persen)," ujar Jokowi saat memberikan arahan kepada gubernur di Istana Kepresidenan Bogor yang dikutip dari Setkab.go.id, Rabu (15/7/2020).
Sebelumnya ia menyampaikan, berdasarkan prediksi yang ia terima, pertumbuhan ekonomi nasional pada Kuartal II/2020 akan minus 4,3 persen. Pasalnya kata dia, pada kuartal pertama pertumbuhan ekonomi di angka 2,97 persen.
"Dan beruntung sekali, kita sekarang ini, kondisi ekonomi kita, meskipun di kuartal kedua pertumbuhannya kemungkinan, ini dari hitungan pagi (Rabu) tadi yang saya terima, kuartal kedua mungkin kita bisa minus ke 4,3 (persen). Di kuartal pertama kita masih positif 2,97 (persen), 2,97 (persen),"
Tak hanya itu, mantan Wali Kota Solo itu mendapatkan informasi dari Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva yang menyatakan pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan ke angka minus 2,5 persen.
Bank Dunia David Malpass kata Jokowi justru memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan bertengger di angka minus 5 persen. Bahkan, OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) memprediksikan pertumbuhan ekonomi global bisa minus 7,6 persen.
"Dan bahkan di tahun 2020, perkiraan-perkiraan itu sudah berubah total. Terakhir yang saya terima dari OECD, Perancis di angka minus 17,2 persen, Inggris minus 15,4 persen, Jerman minus 11,2 persen, Amerika Serikat minus 9,7 persen. Minus semuanya. Nggak ada yang plus semuanya. Padahal di awal, IMF itu memperkirakan masih plus, yang plus itu Tiongkok, India, Indonesia," kata Jokowi.
Karena itu, Kepala Negara meminta kepada para Gubernur untuk mengatur rem dan gas dalam mengendalikan Covid-19.
Kata Jokowi, yang harus dikendalikan tidak hanya kesehatan, namun krisis ekonomi akibat Covid-19.
Baca Juga: Presiden Jokowi Diminta Jangan Bikin Program yang Cuma Enak di Mimpi
"Saya minta pada para Gubernur, agar rem dan gasnya ini diatur betul. Jangan sampai tidak terkendali. Nggak bisa kita ngegas yang hanya ekonominya saja nggak bisa, ya Covid-19 -nya juga nanti malah naik ke mana-mana, nggak bisa. Dua-duanya ini harus betul-betul di gas dan remnya diatur betul, semuanya terkendali semuanya," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Usai OTT Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, KPK Bidik Sengketa Lahan di Kawasan Wisata
-
7 Langkah Mudah Reaktivasi PBI-JK yang Dinonaktifkan
-
Prabowo: Setiap Kali Mau Berantas Korupsi, Kelompok 'Garong' Serang Balik Pakai Kerusuhan
-
Di Istiqlal, MUI Ingatkan Perusak Lingkungan Adalah Kejahatan Besar di Mata Al-Qur'an
-
Pakai Baju Koko Putih, Prabowo Hadiri Acara Munajat Bangsa-Pengukuhan Pengurus MUI di Istiqlal
-
Sempat Kabur Saat OTT, Pemilik PT Blueray John Field Menyerahkan Diri ke KPK
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara