Suara.com - Kementerian Luar Negeri kembali menggelar penghargaan Hassan Wirajuna Perlindungan WNI Award atau HPWA 2020. Penganugerahan HPWA tahun keenam ini bertujuan menumbuhkan budaya pengakuan terhadap para pihak yang telah berperan aktif, memberikan dedikasi, kontribusi dan dukungan dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri.
Sekretaris Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kemlu Winanto Adi menyebut HPWA tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena diselenggarakan di tengah pandemi virus corona covid-19 yang sudah menginfeksi belasan juta orang di seluruh dunia.
"Penyelenggaran HWPA ini momentum yang sangat tepat untuk memberikan apresiasi atas kerja keras bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melindungi WNI kita khususnya yang terdampak pandemi COVID-19,” kata Winanto Adi, dalam konferensi pers virtual, Jumat (24/7/2020).
HWPA pertama kali digelar pada 2015 lalu dengan menggunakan nama Menteri Luar Negeri periode 2001-2009 Hassan Wirajuda sebagai inisiator dan pelopor bagi perlindungan WNI dan BHI di luar negeri oleh Kemlu.
Sejumlah lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah, hingga individu pernah menerima penghargaan ini.
Kepala perwakilan RI dari dubes hingga konsul, staf perwakilan RI dari pejabat dinas hingga staf lokal, mitra kerja perwakilan RI baik di dalam dan luar negeri, mitra kerja kementerian luar negeri di tingkat pusat maupun daerah, masyarakat madani seperti organisasi masyarakat, NGO hingga individu, pemerintah daerah, hingga jurnalis dan media massa.
Tahun ini HPWA membuka 8 kategori antara lain; Kepala Perwailan RI, Mitra Kerja Kemlu, Instansi Daerah, Jurnalis atau Media, Staf Perwakilan RI, Mitra Kerja Perwakilan RI, Masyarakat Madani, dan Pelayanan Publik di Perwakilan RI.
Oleh sebab itu, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perwakilan RI, media massa dan masyarakat dapat mengusulkan individu atau lembaga yang dipandang layak untuk mendapatkan HWPA 2020 melalui laman hwpa.kemlu.go.id.
Dewan Juri HWPA 2020 merupakan tokoh-tokoh perlindungan WNI dari berbagai kalangan mulai dari Kemenlu hingga media:
Baca Juga: Dua Warga Asing Terima Penghargaan Hassan Wirajuda Award 2019
- Andy Rachmianto, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler (Ketua HWPA 2020).
- Judha Nugraha, Direktur Perlindungan WNI dan BHI (Sekretaris HWPA 2020)
- Duta Besar Andri Hadi
- Dharmakirty Syailendra (Konsul Jenderal RI Jeddah Periode 2013-2016)
- Teguh Hendro Cahyono (Deputi Bidang Penempatan, Badan Perlindungan Pekerja Migran)
- Siti Ruhaini Dzhuhayatin. Staf Khusus Presiden RI untuk isu Keagamaan Internasional
- Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI/Rektor Universitas Achmad Yani
- Rafendi Djamin, Pegiat HAM internasional
- Suwarjono. Jurnalis Senior, Pemred Suara.com
- Yuniati Chuzaifah , Pegiat HAM perempuan
Berita Terkait
-
Dua Warga Asing Terima Penghargaan Hassan Wirajuda Award 2019
-
Daftar 17 Nama Penerima Penghargaan Hassan Wirajuda Award 2019
-
Tim Juri HWPA 2019 Verifikasi Pelayanan Publik KJRI Hongkong
-
KBRI Malaysia Usulkan 8 Kandidat Penerima Hassan Wirajuda Award 2019
-
Alasan Kemlu Gunakan Nama Mantan Menteri untuk Hassan Wirajuda Award
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah