Suara.com - Kementerian Hukum dan HAM mengakui menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor atau SPLP kepada buronan hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra, ketika dilakukan penangkapan di Malaysia pada Kamis (30/7) malam.
SPLP itu diminta oleh Kemenkumham RI untuk diterbitkan Direktorat Jenderal Imigrasi RI, agar buronan kakap Kejaksaan Agung itu, dapat kembali ke Indonesia dari Malaysia.
"Sebagai supporting system dalam penegakan hukum, jajaran Kementrian Hukum dan HAM lewat Ditjen Imigrasi mengeluarkan SPLP bagi Joko Tjandra agar bisa dibawa dari Malaysia ke Indonesia," ujar Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly dikutip Suara.com dari Instagram @yasonna.laoly, Jumat (31/7/2020).
Untuk diketahui, SPLP diterbitkan untuk warga negara Indonesia yang tak bisa mendapatkan paspor biasa.
SPLP adalah pengganti paspor biasa apabila paspor itu telah dicabut sementara WNI yang bersangkutan masih di luar negeri dan ingin dipulangkan ke Indonesia.
Surat itu juga diterbitkan bagi WNI yang berada di suatu negeri asing secara ilegal atau tanpa dilengkapi Surat Perjalanan Republik Indonesia.
Maka itu, SPLP dikeluarkan oleh Menkumham RI melalui Ditjen Imigrasi sebagai salah satu agar dapat memulangkan buronan Djoko Tjandra.
Yasonna menegaskan, SPLP tersebut setelah diterbitkan saat pemulangan Djoko dari Malaysia.
Setelah Djoko Tjandra tiba di Indonesia, Yasonna memastikan Direktorat Jenderal Imigrasi SPLP buronan tersebut langsung dicabut.
Baca Juga: Polri Cokok Djoko Tjandra, Mendagri Tito: Ini Prestasi Luar Biasa
"SPLP dikeluarkan sekaligus dicabut Kamis tanggal 30 Juli kemarin," ucap Yasonna.
Menurut Yasonna, penangkapan Djoko mengakhiri rumor atau teka-teki tentang keberadaan si bronan selama 11 tahun.
"Ini juga menjadi pernyataan sikap yang tegas bahwa negara pada akhirnya tidak bisa dipermainkan oleh siapa pun yang mencoba-coba bersiasat mengangkangi hukum di negara ini," kata Yasonna.
Buronan kakap Kejaksaan Agung itu, ditangkap di malam takbiran idul adha 1441 Hijriah.
Djoko dibawa ke Indonesia melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Kamis (30/7/2020) malam.
Dia dijemput langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo ke Indonesia.
Berita Terkait
-
Penangkapan Djoko Tjandra Libatkan Polisi Diraja Malaysia
-
Polri Cokok Djoko Tjandra, Mendagri Tito: Ini Prestasi Luar Biasa
-
Berawal dari e-KTP Kilat, Pelarian Djoko Tjandra Berakhir di Malam Takbiran
-
ICW Desak Bareskrim Tetapkan Djoko Tjandra Jadi Tersangka Surat Jalan
-
Surat Jalan Tolong Djoko Tjandra, Alvin Lie Sindir Polisi: Mulia Sekali
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Mensos Sebut Donasi Bencana Boleh Disalurkan Dulu, Izin dan Laporan Menyusul
-
Usai dari Pakistan, Prabowo Lanjut Lawatan ke Moscow, Bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin
-
Tragedi Terra Drone: Kenapa 22 Karyawan Tewas? Mendagri Siapkan Solusi Aturan Baru
-
Solidaritas Nasional Menyala, Bantuan Kemanusiaan untuk Sumatra Tembus 500 Ton
-
Nestapa Korban Tewas di Kebakaran Kantor Drone, KemenPPPA Soroti Perlindungan Pekerja Hamil
-
Ketua DPD RI Soal Bencana Sumatera Masih Tutup Keran Bantuan Asing: Bangsa Kita Masih Mampu
-
Kebakaran Gedung Terra Drone Jadi Alarm, Mendagri Panggil Kepala Daerah Bahas Izin Bangunan
-
Geger PBNU: Klaim Restu Ma'ruf Amin Dibantah Keras Keluarga, Siapa yang Sah?
-
Respons Gerakan 'Patungan Beli Hutan', Ketua DPD RI: Itu Sebenarnya Pesan Kepada Negara
-
Satpol PP Tindak Rumah Makan dan Tempat Pemotongan Anjing di Jakarta Timur