DKI Lanjutkan Proyek Penanganan Banjir Rp 5,2 triliun Pakai Pinjaman Pusat

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana melanjutkan proyek penanganan banjir setelah sempat tertunda karena merebaknya Virus Covid-19. Dana untuk program ini akan menggunakan uang pinjaman dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Juaini mengatakan, uang yang digelontorkan mencapai Rp 5,2 triliun. Jumlah ini merupakan alokasi paling besar dari total pinjaman yang didapat ibu kota senilai Rp 12,5 triliun.

"Total keseluruhan anggaran yang diajukan untuk pengendalian banjir dari 2020 sampai 2022 berjumlah total 5,2 triliun sekian," ujar Juaini dalam rapat pimpinan yang ditayangkan melalui kanal Youtube Pemprov DKI, Jumat (7/8/2020).

Juaini mengatakan, dana tersebut akan digunakan untuk menjalankan berbagai proyek dari tahun 2020 sampai 2022. Pertama, pihaknya akan membuat sistem drainase berbentuk sebidang dataran rendah yang dikelilingi oleh tanggul bernama polder.

Anggaran yang diperlukan dalam pembangunan polder di tahun 2020 sebesar Rp 183 miliar, tahun 2021 Rp 443 miliar, dan tahun 2022 Rp 160 miliar.

"Rencananya, kita akan melakukan pembuatan polder di Muara Angke, Kali Betik, di Teluk Gong, di Green Garden, di Mangga Dua, di Marunda, di Pulomas, dan di Kamal," katanya.

Proyek selanjutnya, adalah revitalisasi perbaikan pompa pengendali banjir yang sudah tua. Anggarannya untuk program ini mencapai Rp 333 miliar.

"Seluruh perbaikan pompa baru bisa kita selesaikan timeline 2021-2030, dengan rincian per tahun dapat mengganti 30 unit pompa," kata Juaini.

Lalu ada pihaknya juga akan melanjutkan kembali proyek pembangunan waduk di Brigif, Pondok Rangon, Lebak Bulus, Cimanggis, Rambutan, dan Sunter Selatan.

Baca Juga: Peringatan Dini Banjir Tak Pakai Toa, Anies: Tutup Jalan, Matikan Listrik

Anggaran yang dihabiskan untuk program ini adalah Rp 229 miliar pada tahun 2020, Rp 136 miliar pada tahun 2021, dan Rp 471 miliar di tahun 2021, kemudian Rp 180 miliar di tahun 2022.

Program selanjutnya adalah pembebasan lahan untuk normalisasi sungai dan drainase. Pihaknya mengajukan anggaran 552 miliar untuk tahun 2020, Rp 1,1 triliun tahun 2022 dan di Tahun 2022 Rp 404 miliar.

Daerah yang akan dibebaskan lahannya berasa di sepanjang Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Sunter, Kali Ciliwung, dan Kali Jatikramat.

Ada juga pembangunan tanggul pengaman pantai atau NCICD menggunakan uang pinjaman itu.

"Untuk tahun ini kita masih perencanaan. Pembangunan fisiknya kita akan kerjakan di tahun 2021 dengan jumlah anggaran Rp 50 miliar," tutur Juaini.

Terakhir, ada program pengadaan alat pembantu pengendalian banjir atau flood supporting information system.

Pihaknya pada tahun 2020 juga akan membeli alat ukur curah hujan tahun di 10 lokasi dan tahun 2021 di 35 lokasi, alat pengukur debit di 13 aliran kali, dan membeli CCTV di tahun 2020 di 20 lokasi dan tahun 2021 di 40 lokasi.

"Program Flood supporting Information System di tahun 2020 ini kita mengajukan anggaran Rp 1,6 miliar dan ditahun 2021 sebesar Rp 4 miliar sekian. itu tujuannya untuk membeli alat pengukur debit, alat ukur curah hujan, dan CCTV," pungkasnya.