Peringatan Dini Banjir Tak Pakai Toa, Anies: Tutup Jalan, Matikan Listrik

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak lagi mau menggunakan toa atau pengeras suara dalam early warning system (EWS) atau sistem peringatan dini menghadapi banjir.

Ia ingin agar EWS memberikan penanganan yang lebih dini sebelum air datang menerjang pemukiman.

Anies mengatakan EWS yang menggunakan toa khusus di 14 Kelurahan bukan sistem untuk penanganan banjir yang efektif.

Menurutnya, perlu tindakan dini mulai dari penutupan jalan hingga mematikan listrik menjelang banjir datang. Sebab, banjir di Jakarta bukan lagi kejadian yang datang secara mendadak, melainkan selalu ada setiap tahun. Karena itu sedari awal sudah harus diperkirakan jalan mana saja yang harus ditutup.

"Kalau sudah mau banjir apakah kita ada penutupan jalan sebelumnya? tidak, karena kita anggap ini kejadian incidental. Lah wong kejadiannya tiap tahun kok," ujar Anies saat rapat bersama SKPD yang diunggah videonya di akun Youtube Pemprov DKI, Jumat (7/8/2020).

Tindakan penanganan ini disebutnya harus diambil begitu mendapatkan kabar Bendungan Katulampa siaga I. Puskesmas disiagakan serta tenda pengungsian mulai didirikan.

"Jadi begitu dari atas ada kabar, Katulampa siaga I, maka sudah tahu RT mana RW mana, jalan mana yang ditutup, puskesmas mana yang standby di situ, tenda mana yang dipasang di mana, ini namanya early warning system," katanya.

Tak hanya itu, jajarannya harus bisa memetakan daerah mana saja yang diperkirakan akan diterjang air bah. Setelah itu mulai lakukan koordinasi dengan PLN untuk matikan listrik.

"Ini ketika contoh air menggenang kita komunikasi dengan PLN buat matikan listrik. Loh kira-kira harusnya sudah tau bukan sebelum kejadian bahwa RT A,B,C listriknya harus mati. Ya itu kan harusnya dikerjain sebelum basah. Jadi kita benar-benar buat sistem," jelasnya.

Baca Juga: Pengeras Suara Banjir Rp 4 M Dianggap Trik Jepang, Anies: Lebih Baik WA

Karena itu, ia meminta dalam waktu dua pekan sistem penanganan ini bisa dirampungkan di berbagai tingkat oleh Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD). Dinas Komunikasi dan Informatika juga diminta melakukan pembaruan data mengenai potensi banjir.

"Diskominfotik punya data lintas waktu, di situ ada track record-nya, Katulampanya, Depok, Manggarai sekian, wilayah mana yang kena, itu udah langsung menjadi alogritma. Itu bisa dipakai langsung untuk prediksi dan bisa dipakai langsung untuk langkah persiapan," pungkasnya.