Suara.com - Lantai 7 Gedung Blok G Balai Kota DKI Jakarta, yang merupakan kompleks pemprov, ditutup sementara.
Penutupan sementara kantor pelayanan publik tersebut disebabkan sejumlah pegawai negeri sipil di area tersebut terkonfirmasi positif virus corona covid-19.
Sekretaris Daerah Saefullah mengatakan, penutupan sementara lantai 7 gedung Blok G Balai Kota Jakarta dilakukan hingga Senin (10/8) pekan depan.
Namun, kata Saefullah, gedung tersebut tidak ditutup pada semua bagian karena merupakan pusat pelayanan masyarakat.
"Lantai 7 hari ini tutup semua, tapi Senin pekan masuk. Enggak bisa semua ditutup, karena ini pelayanan publik," kata Saefullah kepada wartawan, Sabtu (8/8/2020).
Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu mengatakan, belum mengetahui asal muasal PNS tersebut terjangkit covid-19.
Tapi ia memastikan, selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pemprov sudah melakukan pembatasan jumlah pegawai yang masuk.
Bahkan kata dia, jumlah pegawai yang masuk hanya 50 persen dari kapasitas ruangan.
Saefullah juga enggan memerinci jumlah PNS di lingkungan pemprov yang terinfeksi virus tersebut.
Baca Juga: Teratas di RI, Hari Ini Kasus Covid-19 di Jakarta Tembus 24.601 Pasien
Sementara itu Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Chaidir mengatakan jumlah pegawai yang reaktif postif Covid-19 tak banyak.
Karenanya, kata dia, pegawai yang reaktif covid-19 tersebut hanya diminta melakukan isolasi mandiri di rumah.
"Kalau jumlahnya enggak banyak, dia baru reaktif positif. Ketika di tes PCR itu bukan terpapar, reaktif positif. Nah mereka ini diminta isolasi mandiri di rumah, work from home," kata Chaidir.
Chaidir menuturkan hanya lantai 7 gedung Blok G Balai Kota DKI Jakarta yang dilakukan penutupan.
"Iya lantai itu (7) saja, yang terjadi kan di lantai BPKD. Hanya itu aja ditutup, tapi kan BPKD punya tiga lantai, lantai tujuh lantai 14, lantai 15," ucap dia.
Ketika ditanya jumlah pegawai yang reaktif positif Covid-19, Chaidir mengaku belum mengetahui persis.
Tag
Berita Terkait
-
HUT RI, Warga DKI Diminta Serentak Nyanyi Lagu Indonesia Raya dari Rumah
-
Teratas di RI, Hari Ini Kasus Covid-19 di Jakarta Tembus 24.601 Pasien
-
Kasus Covid-19 DKI Jakarta Sabtu 1 Agustus Capai 21.575 Orang
-
Kasus Positif Corona Tertinggi di Jakarta, Sabtu Ini 368 Orang Terinfeksi
-
Hingga Akhir Pekan Ini, Ada 41.693 Warga Jakarta Tepergok Tanpa Masker
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan