Suara.com - Komisaris Utama PT. Pertamina (persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi transparansi kerja Pertamina.
Melalui akun Twitter @basuki_btp, dia mengajak masyarakat mengawal transparansi Pertamina dengan melaporkan pelanggaran ke sistem whistleblowing Pertamina.
Dalam situs resmi Pertamina, dijelaskan perusahaan pelat merah ini menyediakan saluran komunikasi bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan laporan pelanggaran atau penyimpangan terkait Pertamina, yang disebut Whistleblowing System.
Whistleblowing System Pertamina memfasilitasi pelaporan dilakukan dengan anonim dan terjaga kerahasiaannya serta dikelola oleh konsultan independen yang meneruskan laporan yang diterima WBS kepada tim WBS Pertamina untuk ditindaklanjuti.
Saluran WBS yang disediakan, yaitu:
Telepon : +62+21-3815909/3815910/381/5911
SMS : +62+8111750612
Fax : +62+21+3815912
Email : pertaminaclean@tipoffs.com.sg
Website : https://pertaminaclean.tipoffs.info
Mail Box : Pertamina Clean PO Box 2600 JKP 10026
Didukung netizen
Langkah Pertamina untuk menjadi lebih transparan mendapat dukungan positif dari netizen.
Dalam kolom komentar yang ditujukan kepada Ahok, mereka menyampaikan berbagai hal menyangkut keluhan terhadap layanan Pertamina.
Baca Juga: Konsumsi BBM Masa Transisi Tatanan Baru Berangsur Normal
Mulai dari minimnya toilet di SPBU (sebagian), bahkan ada juga yang mengadukan kecurangan yang dilakukan sebagian pengelola pengisian bahan bakar umum alternatif: Pertamini. Bahkan ada salah satu netizen lapor: "mencret."
Sebagian netizen mengatakan keyakinan mereka bahwa Pertamina bakal lebih transparan selama Ahok berada di dalamnya.
"Mantap Pak Ahok. Maju terus pak .... Saya yakin dan percaya Pak Ahok dari dulu sampai sekarang selalu mengutamakan warganya. Tetap semangat. Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Amin," kata netizen.
Netizen yang lain berharap Ahok konsisten dalam membasmi praktik-praktik nakal di dalam perusahaan pelat merah itu.
"Terus Pak Ahok. Singkirkan debu-debunya," kata netizen.
Umumnya, netizen percaya sikap Ahok yang tegas dan berani yang pernah ditunjukkan ketika menjabat gubernur Jakarta tidak akan berubah walau sekarang menjadi komisaris utama Pertamina.
Berita Terkait
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Bahlil 'Sentil' Pertamina: Pelayanan dan Kualitas BBM Harus Di-upgrade, Jangan Kalah dari Swasta!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO