Khawatir Gangguan Jantung, Anies Izinkan Warga Lepas Masker saat Olahraga

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keringanan penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 bagi warga yang berolahraga di luar rumah.

Mereka kini tidak perlu lagi menggunakan masker saat berolahraga.

Hal ini dikatakan Anies melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 79/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya dan Pengendalian Covid-19.

Dalam pasal 6 Pergub tersebut, Anies memberikan pengecualian penggunaan masker pada warga yang berolahraga di luar rumah karena khawatir akan terjadinya gangguan jantung dan pembuluh darah.

"Setiap orang yang melakukan olahraga dengan intensitas tinggi di luar ruangan guna menghindari gangguan jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler), dikecualikan dari kewajiban menggunakan masker ketika berada di luar rumah," ujar Anies dalam Pergubnya, yang dikutip Jumat (21/8/2020).

Terpisah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Achmad Firdaus menjelaskan, olahraga yang mendapatkan pengecualian itu adalah yang menggunakan fasilitas kebugaran di luar ruang.

"Olahraga luar ruangan yang dimaksud adalah olahraga yang menggunakan fasilitas outdoor," pungkasnya.

Sebelumnya, melalui pasal 4 ayat 1 Pergub ini, Anies meminta agar masyarakat menggunakan masker saat beraktifitas.

"(Masyarakat wajib) memakai masker yang menutupi hidung, mulut, dan dagu pada saat berada di luar rumah, berinteraksi dengan orang yang tak diketahui status kesehatannya, dan atau menggunakan kendaraan bermotor," ujar Anies dalam Pergubnya yang dikutip Suara.com, Jumat (21/8/2020).

Baca Juga: Anies Bakal Pidanakan Orang yang Bawa Paksa Jenazah Covid-19

Sama seperti aturan sebelumnya, jika melanggar penggunaan masker, maka masyarakat diminta membayar denda Rp 250 ribu atau dikenakan sanksi sosial membersihkan fasilitas umum selama 60, menit.

Namun, karena Pergub ini mengatur soal sanksi progresif, maka sanksi akan ditingkatkan dua kali lipat. Hal ini berlaku bagi hukuman kerja sosial atau denda.

"Pelanggaran berulang 1 (satu) kali dikenakan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 120 (seratus dua puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)," demikian bunyi pasal 5 ayat 2 poin a Pergub itu.

Selanjutnya jika melanggar kedua kalinya, sanksi akan ditingkatkan. Pelanggar terancam hukuman kerja sosial 180 menit dan denda Rp 750 ribu.

Kendati demikian, ada batas maksimal dari peningkatan sanksi ini. Melanggar penggunaan masker ketiga kalinya dan seterusnya, nilai hukuman akan ditambah lagi.

"Pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dan seterusnya dikenakan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 240 (dua ratus empat puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah)," kata Anies dalam Pergubnya.

Selanjutnya penindakan akan dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang didampingi kepolisian. Pelanggar akan didata dan dimasukan ke sistem informasi milik Pemprov.