Suara.com - Pembahasan tentang politik dinasti selalu menjadi topik hangat. Menurut KBBI, politik dinasti yaitu suksesi pejabat yang dilanjutkan oleh kerabat pejabat yang berkuasa.
Analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim menilai politik dinasti lebih parah sebetulnya bukan di pemerintahan, tapi di partai politik.
Menurut Rustam Ibrahim, partai seakan jadi milik pendirinya. Rustam Ibrahim mengibaratkan perusahaan, pendiri jadi satu-satunya pemegang saham, sekurangnya mayoritas saham.
"Dengan mudah kepemimpinan diwariskan kepada keluarganya," kata Rustam Ibrahim melalui akun Twitter @RustamIbrahim.
Rustam Ibrahim menambahkan sebenarnya politik dinasti di pemerintahan juga banyak dilakukan. Tapi untuk pejabat yang dipilih (elected officials), seperti gubernur dan bupati serta wali kota, masih ada kemungkinan tidak dipilih rakyat.
"Jadi tidak 100 persen bisa sukses mewariskan kepada keluarganya," kata dia.
Banyak partai politik yang muncul pada perjalanan reformasi pada akhirnya justru terjebak pada oligarki dan politik dinasti, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.
"Ada problem internal di dalam partai-partai, partai yang lahir di era reformasi," kata Jimly baru-baru ini.
Sebenarnya, Jimly menjelaskan reformasi itu merupakan upaya untuk membalikkan keadaan yang kecenderungannya negatif supaya kembali baik, seperti Orde Lama dikoreksi Orde Baru, kemudian Orde Baru dikoreksi oleh Reformasi setelah 32 berjalan.
Baca Juga: Ini Harusnya Jadi Pelajaran Tokoh Oposisi Buat Tak Mudah Atasnamakan Rakyat
Memasuki perjalanan reformasi, kata dia, muncul partai-partai yang mengusung democracy of law, tetapi dalam praktiknya justru berbeda.
Menurut dia, kebanyakan partai yang masih saja dipimpin oleh tokoh-tokoh tua sehingga mengalami gerontokrasi.
Dikhawatirkan, kata Jimly, kecenderungannya pergantian kepemimpinan di parpol akan semakin panjang.
Meski banyak tokoh muda yang sekarang ini ditunjuk menjadi menteri, kata dia, namun pada dasarnya parpol yang dipimpin golongan tua yang menentukan karena mereka adalah petugas partai.
"Sementara, partai mengalami gerontokrasi dan di dalam dirinya berubah menjadi dinasti-dinasti politik. Muncul keluarga-keluarga tertentu menjadi oligarki-oligarki politik yang berkolaborasi karena makin mahalnya demokrasi," kata dia.
Oleh karena itu, Jimly mengajak seluruh masyarakat untuk tidak berpikir pragmatis, tetapi berperan memajukan bangsa melalui berbagi ide dan impian untuk Indonesia yang lebih baik.
Berita Terkait
-
Di Balik Mundurnya Rahayu Saraswati, Mahfud MD Sebut Ada 'Badai Politik' Menerjang DPR
-
Desak Rombak UU Pemilu, Yusril Sebut Kualitas DPR Merosot Akibat Sistem Pemilu yang Transaksional
-
Mengapa Kita Perlu Sadar Politik dan Hak-Hak Dasar Warga Negara Sejak Dini?
-
Suara Rakyat yang Terpinggirkan: Ironi di Balik Kinerja DPR dan Partai Politik
-
Guru Besar Bongkar Akar Masalah Indonesia: Bukan DPR, Tapi Partai Politik
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Jemput Weekend Seru di Bogor! 4 Destinasi Wisata dan Kuliner Hits yang Wajib Dicoba Gen Z
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
Pilihan
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
Terkini
-
Ketimbang Berpolemik, Kubu Agus Diminta Terima SK Mardiono Ketum PPP: Digugat pun Bakal Sia-sia?
-
Bima Arya: PLBN Sebatik Harus Mampu Dongkrak Ekonomi Masyarakat Perbatasan
-
Jangan Lewatkan! HUT ke-80 TNI di Monas Ada Doorprize 200 Motor, Makanan Gratis dan Atraksi Militer
-
Menhan Bocorkan Isi Pertemuan Para Tokoh di Rumah Prabowo, Begini Katanya
-
Efek Revisi UU TNI? KontraS Ungkap Lonjakan Drastis Kekerasan Aparat, Papua Jadi Episentrum
-
Ajudan Ungkap Pertemuan 4 Mata Jokowi dan Prabowo di Kertanegara, Setelah Itu Pamit
-
SK Menkum Sahkan Mardiono Ketum, Muncul Seruan Rekonsiliasi: Jangan Ada Tarik-Menarik Kepentingan!
-
Jokowi Sambangi Prabowo di Kertanegara Siang Tadi Lakukan Pertemuan Hampir 2 Jam, Bahas Apa?
-
Catatan Hitam KontraS di HUT TNI: Profesionalisme Tergerus, Pelibatan di Urusan Sipil Kian Meluas!
-
SDA Jamin Jakarta Tak Berpotensi Banjir Rob pada Bulan Ini, Apa Alasannya?