Suara.com - Amerika Serikat akan membatasi gerakan diplomat China dengan menerapkan aturan baru terkait kegiatan budaya China di lingkungan Universitas AS.
Menyadur Channel News Asia pada kamis (03/09/2020), AS meminta diplomat senior China untuk mendapatkan persetujuan Departemen Luar Negeri sebelum mengunjungi universitas.
Hal yang sama juga berlaku ketika mereka akan mengadakan acara budaya di lingkungan kampus yang melibatkan 50 orang atau lebih. Aturan baru ini adalah tanggapan atas pembatasan pemerintah China terhadap diplomat AS.
Aksi balas dendam ini datang dari administrasi Donald Trump sebagai bagian dari operasi dugaan pengaruh China dan spionase yang sedang mereka galakkan.
Departemen Luar Negeri mengatakan akan mengambil tindakan bantuan untuk memastikan semua kedutaan besar China dan akun media sosial konsuler diidentifikasi dengan benar.
"Kami hanya menuntut timbal balik," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam jumpa pers.
"Akses untuk diplomat kami di China harus mencerminkan akses yang dimiliki diplomat China di Amerika Serikat dan langkah hari ini akan menggerakkan kami secara substansial ke arah itu."
Menjelang pemilihan presiden di bulan November, Presiden Donald Trump melakukan pendekatan yang lebih rumit ke China. Sebagai platform kebijakan luar negeri utama, AS kini mengekang aktivitas China di Amerika Serikat.
Kedutaan Besar China di Washington menyebut langkah itu sebagai satu lagi pembatasan dan penghalang yang tidak dapat dibenarkan bagi personel diplomatik dan konsuler China.
Baca Juga: Hari Ketiga MPL Season 6, EVOS Legends dan Alter Ego Balas Dendam
Hal ini juga bertentangan dengan nilai-nilai yang diproklamirkan sendiri tentang keterbukaan dan kebebasan pihak AS.
Pompeo juga mengatakan Departemen Luar Negeri baru-baru ini telah menulis kepada dewan pemerintahan universitas AS untuk memperingatkan mereka tentang ancaman yang ditimbulkan oleh Partai Komunis China.
"Ancaman ini bisa datang dalam bentuk pendanaan ilegal untuk penelitian, pencurian kekayaan intelektual, intimidasi terhadap mahasiswa asing dan upaya perekrutan bakat yang tidak jelas," kata Pompeo.
Dia mengatakan universitas membantu mereka memiliki investasi bersih dan dana abadi dengan mengungkapkan dana tersebut kepada perusahaan China dan melepaskan mereka yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.
Pada hari Selasa, Pompeo berharap semua pusat budaya Institut Konfusius yang didanai pemerintah China di kampus-kampus AS segera ditutup pada akhir tahun.
Menurut Pompeo, institut itu bekerja untuk merekrut mata-mata dan kolaborator.
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
Terkini
-
Soal Anggota Polri Aktif di Kementan, Menteri Amran: Justru Sangat Membantu
-
Pigai Ajak Publik Gugat UU KUHAP ke MK Jika Khawatir dengan Isinya: Kami Dukung, Saya Tidak Takut!
-
KPK Ungkap Alasan Bobby Nasution Belum Dihadirkan di Sidang Korupsi Jalan Sumut
-
Tak Bayar Utang Pajak Rp25,4 Miliar, DJP Sandera Pengusaha Semarang: Ini Efek Jera!
-
Broker 'Hantu' Korupsi Petral Terkuak, KPK: Modus Ini Bikin Harga Minyak Impor Jadi Mahal
-
Tepis Kekhawatiran Publik, Menteri HAM Klaim 80 Persen Revisi KUHAP Lindungi HAM
-
Raperda KTR Ancam 'Bunuh' Konser Musik Jakarta, Legislator: Banyak Mudharatnya
-
Pohon Tumbang Teror Warga Jakarta, Pramono Anung: 62 Ribu Sudah Dirapikan, Cuaca Ekstrem Biangnya
-
KPK Bidik Raksasa Sawit Jadi Tersangka Korporasi di Kasus Suap Inhutani V
-
Menteri PANRB Rini Widyantini: Paguyuban PANRB Perkuat Ekosistem Birokrasi Kolaboratif