Suara.com - Ketuanya di PDI Perjuangan, Puan Maharani, dibully di media sosial, Ruhut Sitompul pun turun tangan untuk membela.
Dia menyebut kalangan yang terusik dengan pernyataan Puan agar Sumatera Barat menjadi provinsi pendukung negara Pancasila, tidak memahami substansi pernyataan Puan. Ruhut menyebut kalangan itu pakai kacamata kuda.
Ruhut menuliskan kalimat keras untuk balik mengkritik mereka yang disebutnya nyinyir.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan hanya kalangan yang tidak membaca dan memahami sejarah bangsa Indonesia yang masih meragukan masyarakat Sumatera Barat mendukung Pancasila.
Kemudian, anggota DPR asal Minang itu menyebutkan tiga tokoh nasional dari Minang yang ikut merumuskan Pancasila dan konstitusi.
"Hanya orang-orang yang tak membaca dan mengerti sejarah yang masih meragukan masyarakat Sumbar mendukung Pancasila. Ada 3 orang Minang hebat di belakang perumusan Pancasila dan UUD 1945: Mohammad Hatta, Muhammad Yamin n H Agus Salim. Bahkan Bung Hatta adalah salah seorang Proklamator," kata Fadli Zon melalui akun Twitter @fadlizon.
Selain Fadli Zon, ucapan Puan juga dikritisi oleh sejumlah kalangan. Di antaranya politikus Partai Demokrat Zara Zettira Zr. Zara menegaskan bahwa sejak dulu kala, Sumatera Barat mendukung Pancasila.
"Sejak dulu kala SUMBAR udah PANCASILA. Puan kemana aja? Pancasila ya bukan Eka sila, Tri sila, duet sila dan istilah-istilah baru lainnya," kata Zara melalui akun Twitter @zarazettirazr.
Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain juga ikut tersinggung. Dia kemudian mempertanyakan maksud Puan.
Baca Juga: Dituding Provokasi Sumbar, Pimpinan PKS Minta PDIP Introspeksi Diri
"Kami bertanya pada Puan: "sejak kapan Sumbar bukan pendukung Negara Pancasila?" kata Tengku melalui akun Twitter yang dikutip Suara.com.
Tengku juga mengingatkan Puan agar jangan mengait-ngaitkan nasionalisme warga Sumatera Barat jika nanti PDI Perjuangan ternyata kalah di provinsi itu.
"Kalau PDIP jeblok di sana bukan berarti Sumbar tidak mendukung Negara Pancasila. Paham?" kata Tengku.
Belajar dari polemik itu, pengasuh Pondok Penghafal Al Qur'an Yatim Dhuafa Baitul Qur'an Ustaz Hilmi Firdausi menekankan pentingnya literasi.
"Aneh saja jika masyarakat Sumbar dibilang tidak mendukung Pancasila. Memangnya Hatta dan Sjahrir berasal darimana? Salah satu perumus Pancasila Moh. Yamin juga putra asli Minang. Belum lagi H. Agus Salim, M. Natsir dan masih banyak lagi tokoh bangsa putra asli Minang. Inilah perlunya banyak membaca sebelum bicara," kata Hilmi melalui akun Twitter @Hilmi28.
Kemarin, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan maksud pernyataan Puan yang berharap Sumatera Barat mendukung Negara Pancasila.
Pernyataan Puan, kata Hasto, secara umum ditujukan kepada 42 pasangan calon yang diumumkan PDI Perjuangan pada gelombang V pada Rabu (2/9/2020).
"Yang dimaksudkan Mbak Puan dan sebagaimana seluruh kader partai mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi di Jawa Timur, di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pancasila harus dibumikan, Ibu Mega begitu kagum dengan Sumbar, demikian juga Mbak Puan," kata Hasto dalam jumpa pers secara virtual.
Hasto menekankan pernyataan Puan bukan dimaksudkan untuk menyinggung orang Sumatera Barat, melainkan dukungan terhadap Pancasila dalam konteks kebudayaan dan nasionalisme.
"Jadi yang dimaksud pembumian Pancasila di Sumbar itu lebih kepada aspek kebudayaan, nasionalisme, juga menyentuh hal-hal di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," kata dia.
Puan mengumumkan rekomendasi partai untuk pemilihan gubernur Sumatera Barat dari rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.
PDI Perjuangan mengusung kader Partai Demokrat Mulyadi sebagai calon gubernur Sumatera Barat. Mulyadi akan berpasangan dengan Ali Mukhni yang kini menjabat bupati Padang Pariaman.
"Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, bismillahirrohmanirrohim. Merdeka," kata Puan.
Puan juga mengumumkan jagoan PDI Perjuangan di dua provinsi 19 kabupaten kota lain. Pengumuman ini menjadi pengumuman gelombang terakhir pengumuman calon kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk pilkada 2020.
Sebelumnya, PDI Perjuangan sudah mengumumkan gelombang I pada 19 Februari, gelombang II pada 17 Juli, gelombang III pada 11 Agustus 2020, dan gelombang IV pada 28 Agustus.
Pernyataan Puan, kata Hasto, secara umum ditujukan kepada 42 pasangan calon yang diumumkan PDI Perjuangan pada gelombang V pada Rabu (2/9/2020).
"Yang dimaksudkan Mbak Puan dan sebagaimana seluruh kader partai mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi di Jawa Timur, di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pancasila harus dibumikan, Ibu Mega begitu kagum dengan Sumbar, demikian juga Mbak Puan," kata Hasto dalam jumpa pers secara virtual.
Hasto menekankan pernyataan Puan bukan dimaksudkan untuk menyinggung orang Sumatera Barat, melainkan dukungan terhadap Pancasila dalam konteks kebudayaan dan nasionalisme.
"Jadi yang dimaksud pembumian Pancasila di Sumbar itu lebih kepada aspek kebudayaan, nasionalisme, juga menyentuh hal-hal di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," kata dia.
Puan mengumumkan rekomendasi partai untuk pemilihan gubernur Sumatera Barat dari rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.
PDI Perjuangan mengusung kader Partai Demokrat Mulyadi sebagai calon gubernur Sumatera Barat. Mulyadi akan berpasangan dengan Ali Mukhni yang kini menjabat bupati Padang Pariaman.
"Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, bismillahirrohmanirrohim. Merdeka," kata Puan.
Puan juga mengumumkan jagoan PDI Perjuangan di dua provinsi 19 kabupaten kota lain. Pengumuman ini menjadi pengumuman gelombang terakhir pengumuman calon kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk pilkada 2020.
Berita Terkait
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Ketika Pancasila Tak Lagi Dihafal, Tapi Dialami di Kelas
-
Usai 28 Izin Dicabut, Greenpeace Tagih Transparansi Pemerintah Tertibkan Kawasan Hutan
-
KUHP dan KUHAP Mulai Berlaku, Puan Maharani: Momen Bersejarah untuk Indonesia
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP Mulai Lobi Fraksi Lain di Parlemen
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Pilihan
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
-
Hasil Uji Coba: Tanpa Ampun, Timnas Indonesia U-17 Dihajar China Tujuh Gol
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
Terkini
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Inflasi Awal 2026 Stabil, Mendagri Dorong Daerah Perkuat Cadangan Logistik
-
UI Buka Jurusan AI, Ini 7 Fakta Penting Angkatan Pertama dan Cara Daftarnya
-
Noel Cibir OTT Ketua PN Depok: Operasi Tipu-tipu, KPK Itu Bocil!
-
Pengamat: Komisaris Dipidana Tanpa Aliran Dana, Sinyal Bahaya Iklim Profesionalisme BUMN Era Prabowo
-
MA Lepas Tangan, Hakim Korup PN Depok Tak akan Dibela, Bantuan Hukum Ditolak Mentah-mentah
-
Geger Data BPJS-PBI Februari 2026, Menkeu: Jangan Bikin Kejutan yang Merugikan
-
Mensos Pastikan Pasien PBI JK Nonaktif Dijamin 3 Bulan: Siapapun Pasien Itu, RS Tak Boleh Menolak
-
Eks Wamen Noel Sebut Praktik Pemerasan Sertifikat K3 Sudah Ada Sejak 2012, Siapa Dalangnya?
-
Dasco Angkat Bicara Soal 2 persen Publik Tak Puas Kinerja Prabowo: Ini Penting!