Ikut Gelar Perkara Kasus Jaksa Pinangki, KPK: Kejagung Harus Terbuka!

Suara.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah mengirim tim Kedeputian Penindakan untuk melaksanakan gelar perkara bersama Kejaksaan Agung pada Selasa (8/9/2020) hari ini.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, gelar perkara itu berkaitan dengan kasus Jaksa Pinangki Sirna Kumalasari yang ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menerima gratifikasi dari Djoko Tjandra.

"Karena gelar perkara merupakan pembahasan teknis penangan perkara maka yang hadir dari KPK adalah tim dari kedeputian bidang penindakan," kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (8/9/2020).

Ali mengatakan dalam gelar perkara nantinya, semua peserta bisa melihat kontruksi kasus itu secara utuh. Maka itu, lembaga antirasuah meminta Kejaksaan bisa transparan saat menggelar perkara kasus tersebut.

"KPK berharap tim penyidik kejaksaan agung akan terbuka menyampaikan fakta-fakta hasil perkembangan penyidikan perkara," katanya.

Sebelumnya, KPK membuka peluang untuk turun tangan mengusut skandal Djoko Tjandra. Pelibatan itu termaktub dalam Pasal 10 A UU KPK Nomor 19 tahun 2019.

Poin pertama, yakni adanya laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti.

Kedua, pengambilalihan dilakukan bila proses penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, bila penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.

Baca Juga: Adik Kandung Pinangki Kembali Diperiksa Kejagung

"KPK akan melihat perkembangan penangana perkara tersebut untuk kemudian mengambil sikap pengambilalihan apabila memenuhi syarat-syarat alasan sebagaimana diatur dalam 10 A UU KPK no 19 tahun 2019," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Maka itu, kata Alex, pelaksanaan Pasal 10 A ayat (1) dan (2) tidak perlu menunggu penyusunan peraturan presiden lebih lanjut.

Alex pun mengajak masyarakat untuk bersama - sama mengawasi penanganan perkara itu.

"Kita perlu melihat perkara ini secara serius karena diduga melibatkan aparat penegak hukum," katanya.

Diketahui, pasca ditangkapnya lagi Djoko Tjandra di Malaysia, mulai terkuak pihak-pihak yang terlibat dalam pusaran kasus ini.

Dua jenderal, yakni Brigjen Prasetio Utomo dan Irjen Bonaparte Napoleon telah dijerat.