Suara.com - Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara, mengapresiasi mantan Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Untung Sukaryadi dan Lurah Srimartani, yang datang ke Jakarta untuk menyerahkan langsung sertifikat tanah milik Departemen Sosial (sekarang Kementerian Sosial), yang terletak di Petir Kelurahan Srimartani, Kecamatan Piyungan. Sebelumnya, tanah seluas 7.011 meter persegi tersebut tidak terdaftar di Kementerian Sosial (Kemensos).
"Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Untung Sukaryadi dan Pak Lurah yang telah membantu menemukan, mengamankan aset dan menyerahkan kepada Kemensos. Selanjutnya, aset ini akan dimanfaatkan untuk mendukung tugas-tugas Kemensos dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial," kata Juliari, Jakarta, Jumat (11/9/2020).
Ia menyebut, saat sekarang ini, agak jarang seorang mantan pejabat seperti Pak Untung, yang punya kepedulian dan membantu untuk mengamankan aset pemerintah yang sangat bernilai dan menambah kekayaan negara.
Upaya penyelamatan aset ini sebagai tindak lanjut arahan Juliari, yang minta kepada Sekretaris Jenderal dan jajarannya Biro Umum, Biro Hukum serta didampingi Inspektur Jenderal Kemensos untuk menertibkan semua aset dan BMN Kemensos, yang tersebar di berbagai daerah.
"Alhamdulillah, aset ini bisa kami selamatkan. Selanjutnya akan digunakan untuk mendukung tugas Kemensos, di samping juga bisa menambah aset negara. Hal ini juga menjadi perhatian serius pemerintah melalui Kemenkeu selaku kuasa barang,” kata Sekretaris Jenderal, Hartono Laras.
Dengan diterimanya sertifikat tersebut, maka ini menambah panjang daftar aset negara yang diselamatkan dan kembali ke Kemensos.
Langkah berikut yang segera diambil adalah rumah dinas di daerah Setyabudi, Kuningan, Jakarta Selatan, sebidang tanah di Makasar, di Semarang, tanah di daerah Karanganyar, Jakarta Pusat, di Bandung, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya yang masih dikuasai pihak ke-3
Kemensos juga akan segera memanfaatkan tanah-tanah masih belum dimanfaatkan, sehingga menjadi lebih produktif yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain tanah di Srimartani, sebelumnya berhasil dikembalikan juga rumah yang berstatus rumah negara di Jalan Pedati No. 4, Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur. Rumah ini berhasil kembali ke pangkuan Kemensos awal Maret 2020, setelah sebelumnya berada di tangan pihak ke-3.
Baca Juga: SDM Kesos Kemensos Lakukan Pembenahan agar Siaga Tangani Dampak Bencana
Melalui negosiasi panjang, persuasif dan dinamis, rumah yang masuk Rumah Negara Golongan II ini berhasil dikosongkan, dan saat ini proses pemanfaatan.
Penyelamaatan BMN ini merupakan prestasi besar, setelah tahun lalu Kemensos berhasil menguasai kembali Gedung Cawang Kencana (GCK) dari pihak lain, yang juga berproses panjang dan alot. Setelah dieksekusi tahun 2015, ternyata masih dikuasai pihak lain, dan baru dapat dikuasai kembali tahun 2019, sehingga 4 tahun terkatung- katung.
Kini GCK tersebut dimanfaatkan untuk ruang kerja Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Pusat Penyuluhan Sosial serta menyusul semua satker Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, termasuk rencana "comand center" ruang sekretariat KND (komite nasional disabelitas), Ruang Asesmen center dan gedung pertemuan.
Hartono menyatakan, Kemensos akan terus melakukan penertiban dan optimalisasi aset. Adapun langkah penertiban dilakukan untuk yang masih bermasalah. Artinya status milik Kemensos tapi masih dikuasai pihak ke-3.
“Mengingat masih cukup banyak aset yang kepemilikannya bermasalah secara hukum,” katanya.
Oleh karena itu, Kemensos telah mengambil langkah cepat untuk melakukan Penertiban dan Penataan semua aset/BMN ini. Saat ini Kemensos tengah melakukan inventarisasi kembali untuk penertiban aset/BMN milik Kemensos yang banyak tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia.
Berita Terkait
-
Jakarta Perketat PSBB, Mensos Fokus Distribusi Bansos
-
Mensos : Adanya Kebijakan Bantuan Beras, Kehidupan Petani Lebih Baik
-
DPD RI Siap Bantu Kemensos Tangani Dampak Pandemi dan Salurkan Bansos
-
Mensos ke KPK : Kemensos Buka Diri pada Pengawasan Penggunaan Anggaran
-
Mensos Minta Ditegur KPK Jika Salahi Aturan soal Bansos Corona
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
Pilihan
-
Dugaan Korupsi Miliaran Rupiah, Kejati DIY Geledah Kantor BUKP Tegalrejo Jogja
-
Fakta-fakta Gangguan MRT Kamis Pagi dan Update Penanganan Terkini
-
5 Mobil Bekas Pintu Geser Ramah Keluarga: Aman, Nyaman untuk Anak dan Lansia
-
5 Mobil Bekas di Bawah 100 Juta Muat hingga 9 Penumpang, Aman Bawa Barang
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
Terkini
-
Waspada! Menteri Meutya Ungkap Anak-Anak Jadi Sasaran Empuk Penipuan Belanja Online
-
'Lanjut Yang Mulia!' Momen 8 Terdakwa Demo Agustus 2025 Nekat Jalani Sidang Tanpa Pengacara
-
Pemkab Jember Siapkan Air Terjun Tancak Sebagai Destinasi Unggulan Baru
-
Gara-gara Pohon Mahoni 'Raksasa' Usia 1 Abad Tumbang, 524 Penumpang MRT Jakarta Dievakuasi
-
UU MD3 Digugat Mahasiswa Agar Rakyat Bisa Pecat DPR, Ketua Baleg: Bagus, Itu Dinamika
-
Isu Lobi-lobi Dibantah! Kuasa Hukum Ungkap Alasan Sebenarnya Roy Suryo Cs Tak Ditahan
-
Mahasiswa Gugat UU MD3 Agar Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR, Parlemen Khawatir Timbulkan Kekacauan
-
Palu Hakim Lebih Ringan dari Tuntutan, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Divonis 4,5 Tahun Penjara
-
Pertimbangkan Mediasi dengan Jokowi, Roy Suryo dan Rismon Mulai Melunak?
-
Misteri Dosen Untag Tewas di Hotel: Autopsi Ungkap Aktivitas Berlebih, Mahasiswa Soroti Kejanggalan