Pemerintah Pusat Tak Akur dengan Anies, Fadli Zon Beri Sindiran Menohok

Suara.com - Anggota DPR RI Fadli Zon angkat bicara mengenai kekisruhan antara pemerintah pusat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan terkait penanganan Covid-19. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu memberikan sindiran menohok atas kekisruhan tersebut.

Awalnya, Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Jumly Asshiddiqie melalui akun Twitter miliknya @jimlyas mengomentari masalah kontra pernyataan antara pemerintah pusat dengan Anies terkait penanganan Covid-19.

"Untuk pelajaran ke depan, baiknya menteri-menteri dan pejabat pusat jangan lagi buat statement asal beda dengan gubernur, terutama DKI," kata Jimly seperti dikutip Suara.com, Sabtu (12/9/2020).

Menurut Jimly, perbedaan pendapat tersebut mengisyaratkan adanya aksi saling menjatuhkan demi kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Jimly meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa meluruskan perbedaan pendapat tersebut antara pemerintah pusat dengan daerah.

Ia juga berpesan kepada pemerintah daerah untuk mengetahui batasan wewenangnya. Sebab, pemerintah daerah merupakan subsistem dari pemerintah pusat.

"Pemerintah pusat kok beroposisi ke Pemda. Aneh, lucu dan bahaya. Baiknya presiden luruskan dan pemda juga tahu posisi sebagai subsistem," ungkap Jimly.

Tak lama berselang, cuitan tersebut langsung ditanggapi oleh Fadli Zon. Sindiran tersebut disampaikan oleh Fadli Zon melalui akun Twitter miliknya @fadlizon.

Dalam cuitannya tersebut, Fadli tidak menjelaskan secara rinci kepada siapa sindiran keras tersebut ditujukan.

Baca Juga: Minta Anies Perketat Akses Jakarta ke Puncak, Bupati Bogor: yang Repot Kita

"Negara ini memang terlalu besar untuk mereka yang berotak dan berhati kecil," ungkap Fadli Zon.

PSBB Total Jilid II

Anies Baswedan memutuskan untuk menarik 'rem' darurat di tengah merebaknya virus Covid-19. Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti di masa awal pandemi Maret lalu kembali diterapkan.

Artinya, dengan kebijakan ini, maka Jakarta kembali mengencangkan pembatasan kegiatan yang sempat dilonggarkan saat PSBB transisi.

Segala sektor yang sempat diizinkan dengan ketentuan pengurangan kapasitas dan protokol kesehatan lainnya kembali harus ditutup.

Keputusan Anies tersebut mendapatkan perlawanan dari banyak pihak. Salah satunya Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto yang menolak perkantoran menjalani work from house (WFH) 100 persen.