Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus berupaya mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Namun, Kemensos meminta masyarakat juga turut serta dalam mengurangi angka kemiskinan tersebut.
Salah satunya, Menteri Sosial Juliari Batubara meminta kepada Keluarga Penerima Manfaat atau KPM untuk naik kelas, jangan malah turun kelas.
"Ibarat anak sekolah, ibu-ibu sudah naik kelas atau sudah lulus. Kalau sudah lulus jangan balik lagi jadi KPM,. Kalau sudahlulus sebaiknya sekolah lagi lebih tinggi, " kata Mensos Juliaridalam sambutannya pada kegiatan Graduasi KPM dan Rekonsiliasi Nasional Bantuan Sosial Program KeluargaHarapan 2020, di Cirebon (17/9/2020).
Ia menekankan bahwa, tugas negara dalam mengurangi angka kemiskinan bukan hanya pekerjaan Presiden, Menteri Sosial atau bupati dan wali kota. Tapi yang lebih penting adalah motivasi dari dalam diri KPM sendiri.
"Ibu-ibu harus ada motivasi supaya hidup ke depan lebih baik. Baik bagi ibu-ibu baik pula buat Indonesia ke depan. Bilakemiskinan bisa segera dikurangi maka harapan Bapak Presidenagar Indonesia menjadi negara berpendapat menengah padatahun 2045 - tepat 100 tahun Indonesia merdeka, bisa tercapai dengan baik," katanya.
Oleh karena itu, di sini Mensos menekankan pentingnya peran pendamping yang diharapkan memberikan skill dan pengetahuan kepada KPM.
"Termasuk bagaimana mengeloladana bantuan sehingga meningkatkan produktifitas KPM,"katanya.
Mensos Juliari mengatakan graduasi dan rekonsiliasi merupakan upaya pemerintah dalam mengikis kemiskinan.
"Dari laporanyang saya terima hingga Agustus kemarin sebanyak 711.126 atau 71,1 persen dari target 1 juta KPM telah mengembalikan kartu KKS karena sudah mampu secara ekonomi," kata Mensos Juliari.
Baca Juga: Sasaran Warga Miskin Diperluas Jadi 60 Persen, Kemensos Sempurnakan DTKS
"Untuk keluar dari jerat kemiskinan ini harus dimulai dari diri sendiri. Pemerintah sifatnya mendukung. Kalau dihitung, bantuan PKH itu berapa per tahun, paling Rp 5 juta sampai Rp 6 juta," kata Juliari menambahkan.
Banyaknya KPM yang keluar dari kepesertaan, dikatakan Juliari berkat kerja keras pendamping sosial PKH. Untuk itu, ia optimis target graduasi sebanyak 1 juta KPM pada tahun ini dapat terlampaui.
"Ini tak lepas dari kerjasama semua pihak terutama pendamping sosial PKH yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada KPM. Mereka sebagai ujung tombak dari keberhasilan program ini," tambah mantan anggota DPR dua periode ini.
Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazarudin mengatakan KPM yang telah graduasi dari awal tahun hingga Agustus ini mencapai 711.126 keluarga, atau mencapai 71.1 persen dari target yakni 1 juta KPM. Pepen juga menerangkan tentang jumlah KPM di Jabar yang telah graduasi.
"Hingga bulan Agustus juga, di Provinsi Jabar tercatat sebanyak 125.406 KPM atau 7.16 persen, dari total 1.750.047 KPM," kata Pepen dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Pepen mengatakan Kemensos memberikan apresiasi kepada KPM yang memilih graduasi. Ia berharap kesejahteraan KPM yang telah graduasi meningkat. Pihaknya juga menyalurkan bantuan bagi KPM yang graduasi.
Berita Terkait
-
Kunjungi Kampung Naga, Grace Batubara Ajak Warga Semangat Hadapi Covid-19
-
Mensos Ajak Masyarakat Peduli Hak-hak Penyandang Disabilitas
-
Sasaran Warga Miskin Diperluas Jadi 60 Persen, Kemensos Sempurnakan DTKS
-
Responsif Atasi Masalah Sosial, Kemensos Giat Libatkan Peran LKS
-
Pagu Anggaran 2021 Kemensos Diprioritaskan pada Program Perlindungan Sosial
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Banjir Jakarta Mulai Surut, BPBD Sebut Sisa Genangan di 3 RT
-
Petinggi PBNU Bantah Terima Aliran Dana Korupsi Haji Usai Diperiksa KPK
-
Bertemu Dubes Filipina, Yusril Jajaki Transfer Narapidana dan Bahas Status WNI Tanpa Dokumen
-
Dianggap Menista Salat, Habib Rizieq Minta Netflix Hapus Konten Mens Rea
-
Antisipasi Banjir, Pramono Luncurkan Operasi Modifikasi Cuaca di Jakarta
-
Mengapa KPK Tak Lagi Tampilkan Tersangka Korupsi?
-
Polda Metro Gerebek Clandestine Lab Etomidate di Greenbay Pluit, WNA Tiongkok Jadi Peracik!
-
Roy Suryo Endus Manuver 'Balik Kanan' Eggi Sudjana soal Ijazah Jokowi, Ada Apa?
-
Pendukung Israel Minta AS Segera Caplok Greenland, RUU Aneksasi Sudah Disiapkan
-
Demokrat Bicara Soal Sikap SBY Terkait Pilkada Dipilih DPRD: Serahkan Ke AHY, Ikuti Langkah Prabowo