Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus berupaya mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Namun, Kemensos meminta masyarakat juga turut serta dalam mengurangi angka kemiskinan tersebut.
Salah satunya, Menteri Sosial Juliari Batubara meminta kepada Keluarga Penerima Manfaat atau KPM untuk naik kelas, jangan malah turun kelas.
"Ibarat anak sekolah, ibu-ibu sudah naik kelas atau sudah lulus. Kalau sudah lulus jangan balik lagi jadi KPM,. Kalau sudahlulus sebaiknya sekolah lagi lebih tinggi, " kata Mensos Juliaridalam sambutannya pada kegiatan Graduasi KPM dan Rekonsiliasi Nasional Bantuan Sosial Program KeluargaHarapan 2020, di Cirebon (17/9/2020).
Ia menekankan bahwa, tugas negara dalam mengurangi angka kemiskinan bukan hanya pekerjaan Presiden, Menteri Sosial atau bupati dan wali kota. Tapi yang lebih penting adalah motivasi dari dalam diri KPM sendiri.
"Ibu-ibu harus ada motivasi supaya hidup ke depan lebih baik. Baik bagi ibu-ibu baik pula buat Indonesia ke depan. Bilakemiskinan bisa segera dikurangi maka harapan Bapak Presidenagar Indonesia menjadi negara berpendapat menengah padatahun 2045 - tepat 100 tahun Indonesia merdeka, bisa tercapai dengan baik," katanya.
Oleh karena itu, di sini Mensos menekankan pentingnya peran pendamping yang diharapkan memberikan skill dan pengetahuan kepada KPM.
"Termasuk bagaimana mengeloladana bantuan sehingga meningkatkan produktifitas KPM,"katanya.
Mensos Juliari mengatakan graduasi dan rekonsiliasi merupakan upaya pemerintah dalam mengikis kemiskinan.
"Dari laporanyang saya terima hingga Agustus kemarin sebanyak 711.126 atau 71,1 persen dari target 1 juta KPM telah mengembalikan kartu KKS karena sudah mampu secara ekonomi," kata Mensos Juliari.
Baca Juga: Sasaran Warga Miskin Diperluas Jadi 60 Persen, Kemensos Sempurnakan DTKS
"Untuk keluar dari jerat kemiskinan ini harus dimulai dari diri sendiri. Pemerintah sifatnya mendukung. Kalau dihitung, bantuan PKH itu berapa per tahun, paling Rp 5 juta sampai Rp 6 juta," kata Juliari menambahkan.
Banyaknya KPM yang keluar dari kepesertaan, dikatakan Juliari berkat kerja keras pendamping sosial PKH. Untuk itu, ia optimis target graduasi sebanyak 1 juta KPM pada tahun ini dapat terlampaui.
"Ini tak lepas dari kerjasama semua pihak terutama pendamping sosial PKH yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada KPM. Mereka sebagai ujung tombak dari keberhasilan program ini," tambah mantan anggota DPR dua periode ini.
Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazarudin mengatakan KPM yang telah graduasi dari awal tahun hingga Agustus ini mencapai 711.126 keluarga, atau mencapai 71.1 persen dari target yakni 1 juta KPM. Pepen juga menerangkan tentang jumlah KPM di Jabar yang telah graduasi.
"Hingga bulan Agustus juga, di Provinsi Jabar tercatat sebanyak 125.406 KPM atau 7.16 persen, dari total 1.750.047 KPM," kata Pepen dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Pepen mengatakan Kemensos memberikan apresiasi kepada KPM yang memilih graduasi. Ia berharap kesejahteraan KPM yang telah graduasi meningkat. Pihaknya juga menyalurkan bantuan bagi KPM yang graduasi.
Berita Terkait
-
Kunjungi Kampung Naga, Grace Batubara Ajak Warga Semangat Hadapi Covid-19
-
Mensos Ajak Masyarakat Peduli Hak-hak Penyandang Disabilitas
-
Sasaran Warga Miskin Diperluas Jadi 60 Persen, Kemensos Sempurnakan DTKS
-
Responsif Atasi Masalah Sosial, Kemensos Giat Libatkan Peran LKS
-
Pagu Anggaran 2021 Kemensos Diprioritaskan pada Program Perlindungan Sosial
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional
-
Nestapa Ratusan Eks Pekerja PT Primissima, Hak yang Tertahan dan Jerih Tak Terbalas
-
Ahli Bedah & Intervensi Jantung RS dr. Soebandi Jember Sukses Selamatkan Pasien Luka Tembus Aorta
-
Wamen Dzulfikar: Polisi Aktif di KP2MI Strategis Perangi Mafia TPPO
-
Anggota DPR Ini Ingatkan Bahaya Pinjol: Banyak yang Ngira Itu Bisa Selesaikan Masalah, Padahal...
-
Gibran Wakili Prabowo di Forum KTT G20, DPR: Jangan Cuma Hadir, Tapi Ikut Dialog
-
Mahfud MD Sebut Prabowo Marah di Rapat, Bilang Bintang Jenderal Tak Berguna Jika Tidak Bantu Rakyat
-
RUU PPRT 21 Tahun Mandek, Aktivis Sindir DPR: UU Lain Kilat, Nasib PRT Dianaktirikan