Suara.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta gubernur di delapan provinsi penyumbang terbesar kasus Covid-19 untuk menyiapkan hotel bintang dua atau tiga untuk jadi pusat karantina bagi pasien tanpa gejala atau yang bergejala ringan untuk isolasi diri.
Juru bicara Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan permintaan itu disampaikan Luhut saat memimpin rapat koordinasi pengendalian Covid-19 secara virtual, Kamis (17/9/2020).
"Pak menko minta para gubernur untuk meniru langkah yang telah dilakukan oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah," katanya.
Tak hanya dukungan untuk pusat karantina, menurut Jodi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo juga diminta Luhut untuk terus bekerja sama dengan daerah dalam melakukan disinfektan.
"Pak menko minta Pak Doni untuk menyemprotkan disinfektan ke lokasi-lokasi keramaian setiap hari atau dua hari sekali," katanya.
Jodi juga mengatakan bahwa dalam rakor bersama para kepala daerah itu, Luhut meminta Kementerian Kesehatan untuk memastikan kebutuhan obat dan terapi yang dibutuhkan untuk kesembuhan pasien Covid-19.
"Beliau ingin ada standar obat bagi pasien Covid-19 di semua daerah, misalnya berkolaborasi dengan RSPAD yang beliau tahu sudah bagus," kata dia.
Luhut, kata dia, juga meminta agar pemerintah pusat dan daerah fokus menangani Covid-19 sampai akhir tahun.
"Menurut Menko mustahil untuk menurunkan total jumlah penderita Covid-19 sebelum vaksin atau obat Covid-19 ditemukan, tapi kalau kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI dan Polri bisa dilakukan dengan sistematis, maka laju penambahan kasus dapat ditekan, angka kesembuhan dapat dinaikkan dan angka kematian dapat diturunkan," kata dia.
Baca Juga: Bawa Jenazah Sekda DKI ke Balai Kota, Anies Disebut Pemimpin Congkak
Khusus kepada aparat TNI dan Polri, kata Jodi, Luhut juga meminta agar operasi yustisi harus benar-benar dilaksanakan secara konsekuen dan disiplin.
Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan pemanfaatan hotel untuk sebagai tempat karantina dapat menjadi solusi tingginya okupansi ruang ICU di rumah sakit.
"Tentang kesiapan hotel saya sudah berkoordinasi dengan daerah, apabila anggaran daerah kurang kami bisa membantu untuk menyediakan, dengan rekomendasi puskesmas setempat," kata dia.
Dalam rakor tersebut, sejumlah kepala daerah juga menyampaikan masukan di antaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang meminta agar ada penyamaan data penderita Covid-19 antara pusat dan daerah agar tidak terjadi kesimpangsiuran data yang beredar di masyarakat.
Selain itu Ridwan Kamil juga meminta bantuan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dapat belajar aplikasi pemantauan Covid-19 yang telah digunakan di ibu kota.
Ada pula masukan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang meminta agar ada format baku dari Kemenkes tentang penghitungan angka kematian penderita Covid-19.
Tag
Berita Terkait
-
Siapa Pemilik Indonesia Investment Authority? Luhut Usul Dana Rp50 Triliun untuk INA
-
Terpopuler: Santri Protes Trans7 di Transmart, Raut Wajah Jokowi Berubah Ditanya Utang
-
Berapa Kekayaan Luhut Binsar Pandjaitan? Buka-bukaan soal Polemik Utang Whoosh Rp119,35 Triliun
-
Bos Danantara Tegaskan Belum Ada Opsi yang Diambil dalam Pelunasan Utang Kereta Cepat
-
Luhut Minta Rp50 Triliun Kas Negara untuk INA, Menkeu Purbaya Balas Menohok: Mereka Banyak Uang
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Mobil Keluarga Tahan Banting Anti Mogok, Mulai Rp 60 Jutaan
- Makan Bergizi Gratis Berujung Petaka? Ratusan Siswa SMAN 1 Yogyakarta Keracunan Ayam Basi
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 17 Oktober: Klaim 16 Ribu Gems dan Pemain 110-113
- Jepang Berencana Keluar dari AFC, Timnas Indonesia Bakal Ikuti Jejaknya?
- Muncul Dugaan Kasus Trans7 vs Ponpes Lirboyo untuk Tutupi 4 Kasus Besar Ini
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Curigai Permainan Bunga Usai Tahu Duit Pemerintah Ratusan Triliun Ada di Bank
-
Pemerintah Buka Program Magang Nasional, Siapkan 100 Ribu Lowongan di Perusahaan Swasta Hingga BUMN
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori Besar untuk Orang Tua, Simpel dan Aman
-
Alhamdulillah! Peserta Magang Nasional Digaji UMP Plus Jaminan Sosial dari Prabowo
-
Kabar Gembira! Pemerintah Guyur BLT Ekstra Rp30 T, 17 Juta Keluarga Baru Kebagian Rezeki Akhir Tahun
Terkini
-
Blak-blakan di Sidang ASDP, Mantan Wakil Ketua KPK: Hapus Pasal 'Kerugian Negara'
-
Bikin Pedagang Pasar Tersiksa, APPSI Tolak Raperda KTR DKI Jakarta
-
60 Koperasi Merah Putih Terima Dana Rp6 Miliar, Menkop Ferry Ingatkan Soal Kejujuran
-
Dugaan Ijazah Palsu Arsul Sani, Jika Terbukti Wajib Mundur dari Hakim MK
-
Di Balik Sertifikat Akreditasi: Upaya Klinik dan LAFKESPRI Jaga Mutu Layanan Kesehatan Indonesia
-
Soroti Kesenjangan Energi, Akademisi: Target Listrik 5.700 Desa Harus Wujudkan Keadilan Akses!
-
Hadapi Nyinyiran, Prabowo Beberkan Bukti Keberhasilan MBG: 99,99% Sukses!
-
Dipuji Dunia, Disindir di Negeri Sendiri: Prabowo Bela Program Makan Bergizi Gratis dari Cibiran
-
Perpres Sudah Disiapkan, Pakar Ingatkan Peluang Besar dan Risiko PLTN di Indonesia
-
Ruang Genset di RS Hermina Bekasi Terbakar Akibat Korsleting, Kerugian Ditaksir Rp 1 Miliar!