Suara.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta gubernur di delapan provinsi penyumbang terbesar kasus Covid-19 untuk menyiapkan hotel bintang dua atau tiga untuk jadi pusat karantina bagi pasien tanpa gejala atau yang bergejala ringan untuk isolasi diri.
Juru bicara Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan permintaan itu disampaikan Luhut saat memimpin rapat koordinasi pengendalian Covid-19 secara virtual, Kamis (17/9/2020).
"Pak menko minta para gubernur untuk meniru langkah yang telah dilakukan oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah," katanya.
Tak hanya dukungan untuk pusat karantina, menurut Jodi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo juga diminta Luhut untuk terus bekerja sama dengan daerah dalam melakukan disinfektan.
"Pak menko minta Pak Doni untuk menyemprotkan disinfektan ke lokasi-lokasi keramaian setiap hari atau dua hari sekali," katanya.
Jodi juga mengatakan bahwa dalam rakor bersama para kepala daerah itu, Luhut meminta Kementerian Kesehatan untuk memastikan kebutuhan obat dan terapi yang dibutuhkan untuk kesembuhan pasien Covid-19.
"Beliau ingin ada standar obat bagi pasien Covid-19 di semua daerah, misalnya berkolaborasi dengan RSPAD yang beliau tahu sudah bagus," kata dia.
Luhut, kata dia, juga meminta agar pemerintah pusat dan daerah fokus menangani Covid-19 sampai akhir tahun.
"Menurut Menko mustahil untuk menurunkan total jumlah penderita Covid-19 sebelum vaksin atau obat Covid-19 ditemukan, tapi kalau kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI dan Polri bisa dilakukan dengan sistematis, maka laju penambahan kasus dapat ditekan, angka kesembuhan dapat dinaikkan dan angka kematian dapat diturunkan," kata dia.
Baca Juga: Bawa Jenazah Sekda DKI ke Balai Kota, Anies Disebut Pemimpin Congkak
Khusus kepada aparat TNI dan Polri, kata Jodi, Luhut juga meminta agar operasi yustisi harus benar-benar dilaksanakan secara konsekuen dan disiplin.
Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan pemanfaatan hotel untuk sebagai tempat karantina dapat menjadi solusi tingginya okupansi ruang ICU di rumah sakit.
"Tentang kesiapan hotel saya sudah berkoordinasi dengan daerah, apabila anggaran daerah kurang kami bisa membantu untuk menyediakan, dengan rekomendasi puskesmas setempat," kata dia.
Dalam rakor tersebut, sejumlah kepala daerah juga menyampaikan masukan di antaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang meminta agar ada penyamaan data penderita Covid-19 antara pusat dan daerah agar tidak terjadi kesimpangsiuran data yang beredar di masyarakat.
Selain itu Ridwan Kamil juga meminta bantuan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dapat belajar aplikasi pemantauan Covid-19 yang telah digunakan di ibu kota.
Ada pula masukan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang meminta agar ada format baku dari Kemenkes tentang penghitungan angka kematian penderita Covid-19.
Hadir dalam rakor pengendalian Covid-19 itu antara lain Kepala BNPB Doni Monardo, Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan dr Alexander K Ginting, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Selain itu, hadir pula para petinggi TNI dan Polri dari delapan provinsi utama.
Tag
Berita Terkait
-
Bantah Laporan Awal, Polda Sulsel Pastikan Bripda Dirja Tewas Akibat Penganiayaan
-
Bripda DP Diduga Tewas Dianiaya Senior di Asrama Polda Sulsel, Pihak Keluarga Tuntut Keadilan
-
Luhut Pede Makin Banyak Dana Asing Masuk IHSG Usai Reformasi Pasca 'Geger MSCI'
-
Luhut Soroti Praktik Pengusaha Pecah Usaha Demi Hindari Pajak
-
Temui MSCI 2 Jam, Luhut Paparkan Strategi Benahi Pasar Saham dan Sistem AI BEI
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Danantara Gandeng Arm Limited, Indonesia Siap Jadi Produsen Chip!
-
Balita 3 Tahun di Sragen Dianiaya Ayah Kandung, Pemerintah Asesmen Pengasuhan KakekNenek
-
Kronologi Penangkapan Komplotan Curanmor Bersenpi di Jakbar: Polisi Sita Senjata Rakitan
-
KPK Ajukan Penundaan Sidang Praperadilan Gus Yaqut, Ini Alasannya
-
LLDIKTI Wilayah IX Tekankan Pemanfaatan Bijak Dana Beasiswa di ITB Nobel Indonesia
-
Daftar Tempat Menarik untuk Menunggu Maghrib di Wilayah Bandung Barat
-
Kasus Suap Impor Barang KW, KPK Buka Peluang Panggil Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama
-
Kasatgas Tito Terus Perkuat Koordinasi Percepatan Penanganan Pascabencana Sumatera
-
Bripda Mesias Dipecat Tidak Hormat Usai Kasus Tewaskan Pelajar di Tual
-
DPR: Perjanjian Transfer Data RI-AS Harus Seimbang dengan Kedaulatan Digital dan Perlindungan Warga