Suara.com - Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju Din Syamsuddin meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan seluruh panitia ad hoc yang dibentuk untuk penanganan covid-19 saat ini.
Din menegaskan penanganan pandemi ini harus dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dengan menteri-menteri di kabinetnya, tak perlu panitia ad hoc semacam Satuan Tugas atau Komite Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Kembalikan ke sistem pemerintah, dipimpin oleh Presiden, tentu leading sektornya kementerian kesehatan, dengan keteladanan ajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama, saya yakin bangsa indonesia ini punya watak, 350 tahun berhasil untuk bertahan dari penjajahan, ini belum terlambat," kata Din dalam diskusi Pergerakan Indonesia Maju, Kamis (17/9/2020).
Dia menjelaskan, jika Jokowi tetap mempertahankan panitia-panitia ad hoc dan menyerahkan ke pemerintah daerah maka penanganan covid-19 tidak akan membaik.
"Sudahlah, kalau kita mau ada panitia atau EO ya, ini bukan event organizer, itu lama diskusinya, sementara virusnya sudah merajalela," sambungnya.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu mengklaim pernyataan ini tidak ada maksud politis sedikit pun, melainkan hanya usulan yang diberikan Pergerakan Indonesia Maju kepada Jokowi.
"Jadi kalau mau, bubarkan satgas, kembalikan kepada sistem pemerintahan birokrasi yang masing-masing punya tugas dan tanggung jawa, tentu leading sektornya kementerian kesehatan, anggaran yang ada difokuskan kesitu," tegasnya.
Diketahui, saat ini Jokowi mengandalkan sejumlah pejabat untuk menangani pandemi mulai dari Kepala BNPB Doni Monardo di Satgas Covid-19, Tim Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19 yang dikepalai Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro.
Kemudian ada Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk untuk menekan untuk menekan kasus Covid-19 di 9 Provinsi, hingga Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua pelaksana Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Baca Juga: Keputusan Jokowi Tunjuk Luhut Tangani Corona Cuma Bikin Speechless
Berita Terkait
-
Pengamat Sebut Akan Bawa PSI ke Senayan, Agenda Jokowi Keliling Indonesia Bukan Silaturahmi Biasa
-
Disebut Danai Ijazah Palsu Jokowi, Jusuf Kalla Laporkan Pencemaran Nama Baik
-
Perbedaan Mencolok Hampers Jokowi dan Prabowo: Camilan Tradisional vs Bahan Dapur
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Din Syamsuddin Cium Skenario Makar: Ini Rekayasa Politik untuk Jatuhkan Prabowo!
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
Terkini
-
Bukan Cuma Megathrust, Sesar Misterius Ini Membentang dari Jakarta ke Surabaya, Seberapa Bahaya?
-
Kejar Quick Wins! Prabowo Boyong Menkes ke Lampung Besok demi Resmikan RSUD Baru
-
Narrative Backlash! Pakar: Unggahan Lama Prabowo Soal Rupiah Kini Jadi Senjata Makan Tuan
-
Polisi Sita Dokumen dari Lantai 12 WIKA Tower, Buntut Kasus Korupsi Pabrik Gula
-
DKI-Depok Kompak, Jalan Berlubang di Bawah Flyover UI Akhirnya Rata Aspal
-
Biar Serentak ke Meja Hijau, KPK Tambah 30 Hari Masa Tahanan Gus Yaqut di Kasus Haji
-
Otto Hasibuan Digugat Warga, Prabowo Didesak Nonaktifkan Sang Wamenko
-
Saran Mitigasi Korupsi Diabaikan, Ombudsman Bongkar Celah Maladministrasi di BGN dan Imipas
-
Korupsi CSR PT PJU Mandek, Boyamin Saiman Ancam Seret Kejari Banyuwangi ke Jalur Hukum
-
Keluar Istana, Budi Gunadi Jawab Isu Jadi Menkeu Baru