Suara.com - Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju Din Syamsuddin meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan seluruh panitia ad hoc yang dibentuk untuk penanganan covid-19 saat ini.
Din menegaskan penanganan pandemi ini harus dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dengan menteri-menteri di kabinetnya, tak perlu panitia ad hoc semacam Satuan Tugas atau Komite Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Kembalikan ke sistem pemerintah, dipimpin oleh Presiden, tentu leading sektornya kementerian kesehatan, dengan keteladanan ajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama, saya yakin bangsa indonesia ini punya watak, 350 tahun berhasil untuk bertahan dari penjajahan, ini belum terlambat," kata Din dalam diskusi Pergerakan Indonesia Maju, Kamis (17/9/2020).
Dia menjelaskan, jika Jokowi tetap mempertahankan panitia-panitia ad hoc dan menyerahkan ke pemerintah daerah maka penanganan covid-19 tidak akan membaik.
"Sudahlah, kalau kita mau ada panitia atau EO ya, ini bukan event organizer, itu lama diskusinya, sementara virusnya sudah merajalela," sambungnya.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu mengklaim pernyataan ini tidak ada maksud politis sedikit pun, melainkan hanya usulan yang diberikan Pergerakan Indonesia Maju kepada Jokowi.
"Jadi kalau mau, bubarkan satgas, kembalikan kepada sistem pemerintahan birokrasi yang masing-masing punya tugas dan tanggung jawa, tentu leading sektornya kementerian kesehatan, anggaran yang ada difokuskan kesitu," tegasnya.
Diketahui, saat ini Jokowi mengandalkan sejumlah pejabat untuk menangani pandemi mulai dari Kepala BNPB Doni Monardo di Satgas Covid-19, Tim Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19 yang dikepalai Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro.
Kemudian ada Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk untuk menekan untuk menekan kasus Covid-19 di 9 Provinsi, hingga Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua pelaksana Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Baca Juga: Keputusan Jokowi Tunjuk Luhut Tangani Corona Cuma Bikin Speechless
Berita Terkait
-
Disebut Danai Ijazah Palsu Jokowi, Jusuf Kalla Laporkan Pencemaran Nama Baik
-
Perbedaan Mencolok Hampers Jokowi dan Prabowo: Camilan Tradisional vs Bahan Dapur
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Din Syamsuddin Cium Skenario Makar: Ini Rekayasa Politik untuk Jatuhkan Prabowo!
-
Rekam Jejak Abraham Samad, Kini Terjerat Isu Ijazah Palsu Jokowi
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
-
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
-
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
-
Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut
-
Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi
-
Hari Bumi: BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Berikan Dampak Ekonomi ke 5.000 Warga