Suara.com - Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju Din Syamsuddin meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan seluruh panitia ad hoc yang dibentuk untuk penanganan covid-19 saat ini.
Din menegaskan penanganan pandemi ini harus dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dengan menteri-menteri di kabinetnya, tak perlu panitia ad hoc semacam Satuan Tugas atau Komite Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Kembalikan ke sistem pemerintah, dipimpin oleh Presiden, tentu leading sektornya kementerian kesehatan, dengan keteladanan ajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama, saya yakin bangsa indonesia ini punya watak, 350 tahun berhasil untuk bertahan dari penjajahan, ini belum terlambat," kata Din dalam diskusi Pergerakan Indonesia Maju, Kamis (17/9/2020).
Dia menjelaskan, jika Jokowi tetap mempertahankan panitia-panitia ad hoc dan menyerahkan ke pemerintah daerah maka penanganan covid-19 tidak akan membaik.
"Sudahlah, kalau kita mau ada panitia atau EO ya, ini bukan event organizer, itu lama diskusinya, sementara virusnya sudah merajalela," sambungnya.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu mengklaim pernyataan ini tidak ada maksud politis sedikit pun, melainkan hanya usulan yang diberikan Pergerakan Indonesia Maju kepada Jokowi.
"Jadi kalau mau, bubarkan satgas, kembalikan kepada sistem pemerintahan birokrasi yang masing-masing punya tugas dan tanggung jawa, tentu leading sektornya kementerian kesehatan, anggaran yang ada difokuskan kesitu," tegasnya.
Diketahui, saat ini Jokowi mengandalkan sejumlah pejabat untuk menangani pandemi mulai dari Kepala BNPB Doni Monardo di Satgas Covid-19, Tim Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19 yang dikepalai Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro.
Kemudian ada Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk untuk menekan untuk menekan kasus Covid-19 di 9 Provinsi, hingga Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua pelaksana Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Baca Juga: Keputusan Jokowi Tunjuk Luhut Tangani Corona Cuma Bikin Speechless
Berita Terkait
-
Din Syamsuddin Cium Skenario Makar: Ini Rekayasa Politik untuk Jatuhkan Prabowo!
-
Rekam Jejak Abraham Samad, Kini Terjerat Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
Jokowi Bilang SBY Negarawan, Demokrat Anggap Polemik 'Partai Biru' Selesai
-
Kecam Pengadu Domba, Ibas Murka Demokrat Diseret Isu Ijazah Jokowi
-
Wali Kota di Jepang Mengundurkan Diri Usai Skandal Ijazah Palsu, Dibandingkan dengan Indonesia
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
-
Klaim Pakai Teknologi Canggih, Properti PIK2 Milik Aguan Banjir
-
6 HP Murah dengan Kamera Terbaik Januari 2026, Harga Mulai 2 Jutaan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
Terkini
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP
-
Prabowo Janjikan Kampus Kedokteran Gratis
-
50 Medsos Lokal Ramaikan ISMN Yogyakarta Meetup 2026, Bahas Kolaborasi di Era Digital
-
Diduga Disambar Petir, Lantai 5 Tzu Chi School PIK Terbakar: Kerugian Ditaksir Rp200 Juta
-
Gus Ipul Berkelakar soal Khofifah: Tiga Kali Pilgub Lawannya Sama, Bergantian Jadi Mensos
-
Waspada Banjir di Puncak Musim Hujan, Ini 5 Hal Penting yang Wajib Disiapkan
-
Rismon Siap Buka-bukaan di Sidang KIP Besok: Sebut Ijazah Gibran Tak Penuhi Dua Syarat Krusial
-
Tepis Isu Perpecahan Kabinet, Prabowo: Jangan Percaya Analisis Orang Sok Pintar di Medsos!
-
Kisah Warga Cilandak Timur Hadapi Banjir di Balik Tanggul Anyar
-
Megawati Hadiri Penutupan Rakernas I PDIP, Sampaikan Arahan dan Rekomendasi Partai