Suara.com - Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju Din Syamsuddin meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan seluruh panitia ad hoc yang dibentuk untuk penanganan covid-19 saat ini.
Din menegaskan penanganan pandemi ini harus dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dengan menteri-menteri di kabinetnya, tak perlu panitia ad hoc semacam Satuan Tugas atau Komite Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Kembalikan ke sistem pemerintah, dipimpin oleh Presiden, tentu leading sektornya kementerian kesehatan, dengan keteladanan ajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama, saya yakin bangsa indonesia ini punya watak, 350 tahun berhasil untuk bertahan dari penjajahan, ini belum terlambat," kata Din dalam diskusi Pergerakan Indonesia Maju, Kamis (17/9/2020).
Dia menjelaskan, jika Jokowi tetap mempertahankan panitia-panitia ad hoc dan menyerahkan ke pemerintah daerah maka penanganan covid-19 tidak akan membaik.
"Sudahlah, kalau kita mau ada panitia atau EO ya, ini bukan event organizer, itu lama diskusinya, sementara virusnya sudah merajalela," sambungnya.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu mengklaim pernyataan ini tidak ada maksud politis sedikit pun, melainkan hanya usulan yang diberikan Pergerakan Indonesia Maju kepada Jokowi.
"Jadi kalau mau, bubarkan satgas, kembalikan kepada sistem pemerintahan birokrasi yang masing-masing punya tugas dan tanggung jawa, tentu leading sektornya kementerian kesehatan, anggaran yang ada difokuskan kesitu," tegasnya.
Diketahui, saat ini Jokowi mengandalkan sejumlah pejabat untuk menangani pandemi mulai dari Kepala BNPB Doni Monardo di Satgas Covid-19, Tim Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19 yang dikepalai Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro.
Kemudian ada Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk untuk menekan untuk menekan kasus Covid-19 di 9 Provinsi, hingga Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua pelaksana Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Baca Juga: Keputusan Jokowi Tunjuk Luhut Tangani Corona Cuma Bikin Speechless
Berita Terkait
-
Din Syamsuddin Cium Skenario Makar: Ini Rekayasa Politik untuk Jatuhkan Prabowo!
-
Rekam Jejak Abraham Samad, Kini Terjerat Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
Jokowi Bilang SBY Negarawan, Demokrat Anggap Polemik 'Partai Biru' Selesai
-
Kecam Pengadu Domba, Ibas Murka Demokrat Diseret Isu Ijazah Jokowi
-
Wali Kota di Jepang Mengundurkan Diri Usai Skandal Ijazah Palsu, Dibandingkan dengan Indonesia
Terpopuler
- Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
- 5 Rekomendasi Bedak Two Way Cake untuk Kondangan, Tahan Lama Seharian
- 5 Rangkaian Skincare Murah untuk Ibu Rumah Tangga Atasi Flek Hitam, Mulai Rp8 Ribuan
- 5 Rekomendasi Sepatu Lari Selain Asics Nimbus untuk Daily Trainer yang Empuk
- 5 Powder Foundation Paling Bagus untuk Pekerja, Tak Perlu Bolak-balik Touch Up
Pilihan
-
10 City Car Bekas untuk Mengatasi Selap-Selip di Kemacetan bagi Pengguna Berbudget Rp70 Juta
-
PSSI Butuh Uang Rp 500 Miliar Tiap Tahun, Dari Mana Sumber Duitnya?
-
Vinfast Limo Green Sudah Bisa Dipesan di GJAW 2025, Ini Harganya
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
Terkini
-
Beda dari Tahun-Tahun Sebelumnya, Reuni Akbar 212 Bakal Digelar Usai Magrib
-
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Blitar, BMKG Ungkap Penyebabnya
-
Wamen KP hingga Menteri Ngaku Terbantu dengan Polisi Aktif di Kementerian: Pengawasan Jadi Ketat
-
Soal Larangan Rangkap Jabatan, Publik Minta Aturan Serupa Berlaku untuk TNI hingga KPK
-
FPI Gelar Reuni 212 di Monas, Habib Rizieq Shihab Dijadwalkan Hadir
-
Studi INDEF: Netizen Dukung Putusan MK soal Larangan Rangkap Jabatan, Sinyal Publik Sudah Jenuh?
-
FPI Siap Gelar Reuni 212, Sebut Bakal Undang Presiden Prabowo hingga Anies Baswedan
-
Sekjen PDIP Hasto Lari Pagi di Pekanbaru, Tekankan Pentingnya Kesehatan dan Semangati Anak Muda
-
Menag Klaim Kesejahteraan Guru Melesat, Peserta PPG Naik 700 Persen di 2025
-
Menteri PPPA: Cegah Bullying Bukan Tugas Sekolah Saja, Keluarga Harus Turut Bergerak