Pilkada Tak Ditunda, Muhammadiyah: Terserah, yang Penting Tanggung Jawab

Presiden Jokowi melalui Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman menegaskan pemerintah tidak akan menunda pelaksaan Pilkada 2020 yang dilaksanakan Desember mendatang.

Keputusan ini pun sontak menimbulkan tanya di tengah desakan publik agar Pilakda ditunda karena pertimbangan pandemi Covid-19.

Pengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin memandang Pilkada memang sudah seharusnya ditunda mengingat ancaman bahaya Covid-19.

Ia berujar Pilkada yang tetap dilanjutkan juatru dapat melukai rakyat sebab mereka yang bakal menjadi korban.

Ujang mengatakan akan menjadi wajar apabila rakyat kemudian bertanya apa landasan yang mendasari Jokowi enggan menunda Pilkada.

Apalagi, diketahui dalam perjalannya, anak dan menantu orang nomor satu itu, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution ikut meramaikan Pilkada dengan menjadi calon kepala daerah.

"Calon kepala daerah banyak yang terkena corona, penyelenggara Pilkada juga banyak yang terinfeksi, ormas seperti PBNU juga meminta Pilkada diundur. Jika masih dipaksakan tak diundur, rakyat tentu bertanya-tanya. Jangan-jangan ada kaitannya dengan anak dan mantunya yang sedang maju Pilkada. Jangan-jangan hanya soal itu," kata Ujang kepada Suara.com, Senin (21/9/2020).

Karena itu, Ujang mengatakan opsi penundaan Pilkada sudah sesuai dengan kondisi saat ini. Di mana kesehatan dan keselamatan rakyat menjadi hal yang utama.

"Penundaan Pilkada itu suatu keniscayaan. Menjaga nyawa rakyat jauh lebih penting dari sekedar Pilkada. Dan menjaga nyawa rakyat jauh lebih penting dari sekedar persoalan politik dinasti," kata Ujang.

Baca Juga: Pilkada di Tengah Pandemi Bisa Pengaruhi Partisipasi Pemilih

Pandemi jangan dipolitisasi

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan bahwa sebaiknya para elit itu menunjukan sikap kenegarawanan di tengah pandemi Covid-19.

"Meminta kepada kepada para elit politik baik dari jajaran partai politik maupun masyarakat agar tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok," kata Mu'ti dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual, Senin (21/9/2020).

"Dalam situasi pandemi Covid-19 yang semakin memprihatinkan seyogyanya para elit menunjukkan sikap kenegarawanan dengan kearifan menahan diri dari polemik politik yang tidak substantif," tambah Mu'ti.

Selain untuk elit politik, PP Muhammadiyah juga meminta kepada sederet menteri agar tidak membuat kebijakan yang malah menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

PP Muhammadiyah mengingingkan agar para menteri untuk tidak melontarkan pernyataan yang justru membuat masyarakat menjadi cemas.

"Pejabat tinggi negara tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan yang meresahkan, termasuk yang cenderung merendahkan kualitas dan keberadaan tenaga kesehatan Indonesia yang telah berjuang keras dengan pertaruhan jiwa-raga dalam menangani Covid-19," tutur Mu'ti.