Suara.com - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengusulkan pengubahan nama Provinsi Sumatra Barat menjadi Minangkabau. Menanggapi itu, pimpinan DPR memandang usulan Fadli sah saja untuk disampaikan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan adanya usulan yang disampaikan Fadli tidak terlepas dari karakteristik daerah. Karena itu menjadi wajar apabila ada usulan mengubah Sumbar menjadi Minangkabau.
"Ya menurut saya segala macam usulan itu sah-sah saja. Apalagi ini kan soal juga karakteristik daerah ya bukan kita ngomong soal kedaerahan tapi kan ada ciri khas daerah dan ini bukan hal yang baru," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2020).
Terlebih, kata Dasco, dalam forum group discussion (FGD) sebelumnya usulan serupa pernah mencuat. Hanya saja untuk mewujudukan usulan tersebut harus ada kajian lebih mendalam yang melibatkan masyarakat dan tokoh adat Minangkabau.
"Namun kembali lagi nanti perubahan nama seperti ini juga harus memiliki kajian yang mendalam untuk kemanfaatan daerah itu khususnya. Lalu kemudian disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini," kata Dasco.
Diketahui, Fadli Zon mengusulkan agar Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) diganti namanya menjadi Provinsi Minangkabau.
Usulan penggantian nama ini diakui Fadli tak luput dari isu hangat soal Sumatera Barat yang beberapa waktu lalu ramai dibicarakan.
"Perdebatan itu menimbulkan polemik. Saya mengusulkan agar Provinsi Sumatera Barat diganti nama saja menjadi Provinsi Minangkabau," usul Fadli melalui utasan Twitter-nya, Rabu (23/9/2020).
Ia mengusulkan penggantian nama provinsi tersebut lantaran beberapa jejak sejarah keterlibatan etnis Minangkabau dalam pembentukan negara Republik Indonesia
Baca Juga: DPR Sudah Tindaklanjuti Usulan Penambahan Anggaran ATR/BPN
Kendati demikian, ia mengelak jika usulan tersebut untuk memunculkan sentimen etnisitas.
"Usulan perubahan tersebut bukan didorong sentimen etnisitas yang dangkal. Kita tahu, nama Aceh, Papua, atau Bali, juga sejak lama telah diigunakan sebagai nama provinsi," kata Fadli.
Ia juga menilai bahwa keistimewaan sejarah, budaya dan identitas dalam provinsi-provinsi tersebut juga dimiliki masyarakat Minangkabau
Alasan Sumbar Diubah Jadi Minangkabau
Ada sejumlah alasan yang Fadli Zon sodorkan untuk mengajukan usulan nama Provinsi Sumbar diganti Minangkabau itu.
Pertama, ia menilai nama Minangkabau jauh lebih berbobot dibanding Sumatera Barat jika dilihat dari identitas, kebudayaan, dan sejarah masyarakatnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
Terkini
-
Dewas KPK Nyatakan Istri Tersangka Kasus K3 Bersalah, Dihukum Minta Maaf Secara Terbuka
-
Waspada! Ini 9 Daerah Rawan dan Langganan Banjir di Jakarta
-
Update Banjir Jakarta: 11 RT Masih Terendam, Ketinggian Air di Bawah 50 Cm
-
Pilkada Langsung vs Lewat DPRD: PKS Masih Kaji, Ajak Semua Pihak Bahas dengan Kepala Dingin
-
Belum Masuk Prolegnas, Komisi II DPR Sebut Wacana Pilkada Lewat DPRD Belum Dibahas
-
KUHP dan KUHAP Mulai Berlaku, Puan Maharani: Momen Bersejarah untuk Indonesia
-
Pilkada Lewat DPRD, Lemhannas Sudah Serahkan Kajian Rahasia ke Prabowo
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP Mulai Lobi Fraksi Lain di Parlemen
-
Arus Pendek Listrik Bikin Rumah Lapak di Kebon Jeruk Terbakar, 12 Unit Damkar Dikerahkan ke Lokasi
-
Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD, Sikap PDIP Dinilai Tak akan Banyak Mengubah Arah