Suara.com - Anggota Komisi III DPR Habiburokhman meminta Kapolri Jenderal Idham Azis menerapkan prinsip keadilan dalam melakukan penindakan. Hal itu dikatakan Habiburokhman berkaitan dengan pembubaran acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) saat eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo sedang berpidato.
Menurut Habiburokhman, ada yang luput dari kepolisian untuk melakukan pembubaran serupa kepada massa demo yang berunjuk rasa menolak agenda KAMI.
Pasalnya, kata Habiburokhman, apabila pembuburan KAMI dilandaskan karena protokol kesehatan Covid-19, maka pembubaran juga perlu dilakukan kepada massa demo.
"Tapi yang saya lihat mungkin saya kurang lengkap videonya, itu orang-orang yang demo di luar tidak dibubarkan. Jadi agar menghindari persepsi macam-macam saya pikir ke depan sikap seperti penerapan keadilan itu penting pak," kata Habiburokhman dalam rapar Komisi III dengan Kapolri, Rabu (30/9/2020).
"Karena ini politis pak. Orang yang terlibat juga orang-orang politik. Setiap kejadian bisa saja dipersepsikan macam-macam," sambungnya.
Untuk itu, Habiburokhman meminta agar kepolisian dapat menindak tegas dan adil kepada siapapun pihak yang melakukam pelanggaran.
"Jadi orang yang menyelanggarakan acara melanggar (protokol) covid siapapun baik yang di dalam maupun yang di luar itu sama-sama dibubarkan," ujarnya.
Polisi Bubarkan Acara KAMI
Diketahui acara Anti Kebangkitan Komunis yang digelar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dibubarkan polisi. Bahkan pembubaran itu dilakukan saat eks Panglima TNI Gatoto Nurmantyo sedang berpidato.
Baca Juga: Soal Pembubaran Deklarasi KAMI, Mahfud MD: Karena Itu Melanggar Hukum
Pembubaran itu beredar di video berdurasi 50 detik yang beredar di grup-grup WhatsApp dan media sosial.
Dalam video ini nampak seorang anggota Kepolisian Daerah Jawa Timur yang diketahui Wadir Intel Polda Jatim AKBP Iwan Surya Ananta berkemeja putih membubarkan acara KAMI saat Purnawirawan Gatoto Nurmatyo sedang berpidato.
Iwan naik ke podium tepat saat Gatot sedang akan berpidato.
Iwan segera memberi pengumuman kepada massa KAMI kalau di luar gedung sedang ada demo.
Gatot nampak koperatif. Dia segera menghentikan pidatonya dan mohon undur diri sambil menutup pidatonya.
Pidato Gatot juga tidak sampai tuntas dan selesai.
Berita Terkait
-
Soal Pembubaran Deklarasi KAMI, Mahfud MD: Karena Itu Melanggar Hukum
-
Fakta Seputar KAMI: Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia
-
Jempol Buat Polda Jatim, Kasus Surabaya Perlu Jadi Peringatan Buat KAMI
-
Polisi Bubarkan Acara KAMI, FPI: Pilkada Tuh Batalin Jangan Kasih Izin
-
Acara Gatot Dkk Ditolak, Din Syamsuddin: KAMI Balas Pakai Senyuman, Tapi...
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Pilihan
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
-
Hasil Uji Coba: Tanpa Ampun, Timnas Indonesia U-17 Dihajar China Tujuh Gol
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
Terkini
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Inflasi Awal 2026 Stabil, Mendagri Dorong Daerah Perkuat Cadangan Logistik
-
UI Buka Jurusan AI, Ini 7 Fakta Penting Angkatan Pertama dan Cara Daftarnya
-
Noel Cibir OTT Ketua PN Depok: Operasi Tipu-tipu, KPK Itu Bocil!
-
Pengamat: Komisaris Dipidana Tanpa Aliran Dana, Sinyal Bahaya Iklim Profesionalisme BUMN Era Prabowo
-
MA Lepas Tangan, Hakim Korup PN Depok Tak akan Dibela, Bantuan Hukum Ditolak Mentah-mentah
-
Geger Data BPJS-PBI Februari 2026, Menkeu: Jangan Bikin Kejutan yang Merugikan
-
Mensos Pastikan Pasien PBI JK Nonaktif Dijamin 3 Bulan: Siapapun Pasien Itu, RS Tak Boleh Menolak
-
Eks Wamen Noel Sebut Praktik Pemerasan Sertifikat K3 Sudah Ada Sejak 2012, Siapa Dalangnya?
-
Dasco Angkat Bicara Soal 2 persen Publik Tak Puas Kinerja Prabowo: Ini Penting!