Suara.com - Di media sosial, beredar kabar yang mengklaim bahwa Cina menargetkan 100 juta penduduk Indonesia mati melalui vaksin dari Cina. Informasi tersebut beredar di pesan berantai grup Whatsapp.
Dalam klaim yang ada, terdapat ajakan untuk menolak adanya vaksin dengan tujuan agar Cina bangkrut. Sebab, vaksin dianggap sebagai ladang Bisnis WHO.
Tidak hanya itu, dalam klaim yang beredar juga mengatakan bahwa negara di rezim Jokowi menjadi semakin amburadul. Oleh sebab itu, ada kalimat lengserkan Jokowi pemimpin keblinger.
Berikut ini adalah narasi yang beredar:
"Hati-hati vaksin bisa mwmbunuh jiwa. Cina mentargetkan 100 jt penduduk Indonesia mati melalui vaksin cina. Jangan ada yg mao divaksin. Biar cina bangkrut ini bisnis WHO. Yahudi nasoroh cina. Yg jadi tujuan umat islam. Kita wajib waspada. Negara di Rezim jokowi jadi amburadul. Lengserkan jokowi pemimpin keblingeerrrr".
Lantas benarkah klaim tersebut?
Penjelasan
Berdasarkan hasil penelusuran Turnbackhoax.id -- Jaringan Suara.com, klaim bahwa Cina menargetkan 100 juta penduduk Indonesia mati melalui vaksin cina merupakan klaim yang salah dan menyesatkan.
Faktanya, Pemerintah Indonesia tidak hanya mengandalkan satu sumber dalam pengadaan vaksin. Selain Sinovac dari Cina, Pemerintah juga menjajaki kerja sama dengan perusahaan farmasi lain seperti Pfizer, Johnson and Johnson, Astra Zeneca dan Cansino Biologics, juga menjajaki kerja sama dengan perusahaan farmasi lainnnya.
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah Banser adalah Besan PKI?
Selain itu, pihak T Bio Farma juga akan memproduksi vaksin apabila calon vaksin dari Sinovac telah dinyatakan uji klinis. Hingga Senin (28/9/2020), dilaporkan bahwa uji klinis terhadap calon vaksin Sinovac memasuki tahap ketiga. Adapun pengujiannya berjalan dengan baik.
"Berdasarkan komunikasi dengan tim uji klinis, Profesor Kusnadi dan juga timnya, kami tadi pagi melakukan rapat dan memperoleh informasi bahwa laporan yang diterima sampai saat ini uji klinis berjalan dengan lancar," kata Anggota Tim Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19 sekaligus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seperti dilansir kompas.com, Senin (28/9/2020).
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan bahwa total jumlah sasaran yang akan diberi vaksin pada tahap awal sebanyak 102,45 juta jiwa. Mereka termasuk dalam kelompok prioritas.
"Kelompok pertama orang yang berada di garda terdepan dalam menangani covid-19. Total orang yang menjadi sasaran pemberian vaksin sebanyak 1,31 juta orang," tulis CNNIndonesia.com dalam laporannya, Senin (28/9/2020).
Adapun yang termasuk dalam kelompok kedua adalah mereka yang memiliki kontak erat dengan pasien covid-19 dengan sasaran sebanyak 50.000 orang. Ketiga adalah mereka yang bertugas di bidang pelayanan publik dengan sasaran sekitar 715.000 orang.
Sementara kelompok keempat adalah masyarakat umum dengan jumlah sasaran sebanyak 92.28 juta orang. Sedang kelima adalah tenaga pendidik dengan besaran sekitar 4,36 juta jiwa.
Berita Terkait
Terpopuler
- Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
- 5 Rekomendasi Bedak Two Way Cake untuk Kondangan, Tahan Lama Seharian
- 5 Rangkaian Skincare Murah untuk Ibu Rumah Tangga Atasi Flek Hitam, Mulai Rp8 Ribuan
- 5 Rekomendasi Sepatu Lari Selain Asics Nimbus untuk Daily Trainer yang Empuk
- 5 Powder Foundation Paling Bagus untuk Pekerja, Tak Perlu Bolak-balik Touch Up
Pilihan
-
10 City Car Bekas untuk Mengatasi Selap-Selip di Kemacetan bagi Pengguna Berbudget Rp70 Juta
-
PSSI Butuh Uang Rp 500 Miliar Tiap Tahun, Dari Mana Sumber Duitnya?
-
Vinfast Limo Green Sudah Bisa Dipesan di GJAW 2025, Ini Harganya
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
Terkini
-
Beda dari Tahun-Tahun Sebelumnya, Reuni Akbar 212 Bakal Digelar Usai Magrib
-
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Blitar, BMKG Ungkap Penyebabnya
-
Wamen KP hingga Menteri Ngaku Terbantu dengan Polisi Aktif di Kementerian: Pengawasan Jadi Ketat
-
Soal Larangan Rangkap Jabatan, Publik Minta Aturan Serupa Berlaku untuk TNI hingga KPK
-
FPI Gelar Reuni 212 di Monas, Habib Rizieq Shihab Dijadwalkan Hadir
-
Studi INDEF: Netizen Dukung Putusan MK soal Larangan Rangkap Jabatan, Sinyal Publik Sudah Jenuh?
-
FPI Siap Gelar Reuni 212, Sebut Bakal Undang Presiden Prabowo hingga Anies Baswedan
-
Sekjen PDIP Hasto Lari Pagi di Pekanbaru, Tekankan Pentingnya Kesehatan dan Semangati Anak Muda
-
Menag Klaim Kesejahteraan Guru Melesat, Peserta PPG Naik 700 Persen di 2025
-
Menteri PPPA: Cegah Bullying Bukan Tugas Sekolah Saja, Keluarga Harus Turut Bergerak