Suara.com - Politikus Partai Demokrat gencar melancarkan kritik kepada Presiden Joko Widodo, terutama setelah pemerintah dan DPR menyetujui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.
Pengesahan UU Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19 tak hanya ditolak Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, tetapi juga berbagai elemen buruh dan mahasiswa.
Menurut politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik, Jokowi mesti bertanggungjawab jika terjadi apa-apa dengan buruh dan mahasiswa jika mereka tetap menyuarakan aspirasi untuk menentang UU Cipta Kerja.
"Pak Jokowi, bila hari ini buruh dan mahasiswa turun ke jalan, dengan resiko terpapar Covid-19 atau cidera akibat bentrok dengan aparat, itu semua salah anda," kata Rachland Nashidik.
Menurut Rachland Nashidik, buruh dan mahasiswa tidak akan mengambil resiko demonstrasi di tengah pandemi seandainya UU Cipta Kerja tak disetujui pemerintah.
"Anda yang mengirim mereka ke jalan -- satu-satunya jalan untuk merebut kembali hak-hak yang dirampas UU Ciptaker," kata Rachland Nashidik.
"Anda pemimpin macam apa? Menyuruh rakyat memilih turun ke jalan dengan resiko terpapar Covid-19, atau diam di rumah menonton penghidupan yang lebih baik hilang?" Rachland Nashidik menambahkan.
Kritik yang dilontarkan Rachland Nashidik ditanggapi Ketua Progres 98 Faizal Assegaf dengan kritik balik. Faizal Assegaf mengatakan seharusnya Partai Demokrat menempuh jalur hukum melalui judicial review terhadap UU Cipta Kerja.
"Bung Rachland Nashidik kian frustasi. Kalau mau bela rakyat, mestinya politisi Demokrat, PKS dan lain-lain gugat RUU ke MK. Tapi kalian getol sebarkan aneka hoaks untuk picu kegaduhan dan anarkis. Targetnya salahin Presiden Jokowi. Modus gituan sangat keji dan bodoh! Berpolitiklah dengan bijak dan sehat pak!" demikian dikatakan Faizal Assegaf.
Baca Juga: Uang Pesangon hingga UMP Dihapus di UU Ciptaker, Azis Syamsuddin: Hoaks!
Demokrat menolak
Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melalui Fraksi Partai Demokrat memutuskan tetap menolak RUU Cipta Kerja.
“Keputusan kami ini sudah disampaikan oleh F-PD dalam pandangan akhir mini fraksi pada pengesahan tingkat I di rapat kerja badan legislasi DPR (Sabtu, 3/10), dan kami sampaikan lagi dalam pendapat fraksi sidang paripurna DPR RI. Sebagai penegasan atas penolakan kami tersebut, Fraksi Partai Demokrat walk out dari Sidang Paripurna DPR Senin (5/10) sore,” ujar AHY.
Kepada masyarakat, AHY mengucapkan permohonan maaf.
“Saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja, karena kami belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Insya Allah kita terus memperjuangkan harapan rakyat,” kata dia.
Menurut AHY, RUU Ciptaker ini tidak ada urgensinya.
Berita Terkait
-
Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal
-
Polemik Ijazah Jokowi Kembali Ramai usai Nama JK Disebut, Pengamat Soroti Perang Narasi
-
JK Diserang Usai Senggol Ijazah Jokowi, Jubir Bongkar Motif Upaya Pembungkaman
-
Tolak Usulan JK, Jokowi: Ijazah Asli Sudah Pernah Dipamerkan, Biar Pengadilan yang Memutuskan!
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
H-7 Keberangkatan, Pemerintah: Persiapan Haji 2026 Hampir Rampung 100 Persen
-
Kasus Pelecehan Seksual FH UI: Bukti Dunia Pendidikan Kita Sedang Tidak Baik-Baik Saja?
-
Tak Perlu KTP Pemilik Lama, Polri Longgarkan Syarat Pajak Kendaraan Bekas di Seluruh Daerah!
-
Eropa Bersiap AS Keluar dari NATO, Trump yang 'Mencla-mencle' Jadi Sorotan Jerman
-
Ancam Kesehatan dan Lingkungan: DKI Gelar Operasi Basmi Ikan Sapu-sapu Jumat Lusa
-
Horor di Sekolah Turki: Anak Mantan Polisi Tembak 4 Orang Tewas, 20 Lainnya Luka-luka
-
Pemimpin Fatah Marwan Barghouti Disiksa di Penjara Israel, Dipukuli hingga Diserang Anjing
-
Fakta Baru Kasus Begal Damkar di Gambir: 3 dari 5 Pelaku Ternyata Penjahat Kambuhan!
-
Catat! Ini Jadwal Lengkap Keberangkatan Haji Indonesia 2026
-
Atasi Sampah Cilincing, Pemprov DKI Bakal 'Sulap' Limbah Kerang Jadi Material WC