Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut ada pihak yang mensponsori aksi unjuk rasa penolakan Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang berlangsung pada Kamis (8/10/2020).
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin menganggap pernyataan Airlangga tersebut justru tidak akan mengubah keadaan menjadi membaik.
Amiruddin mengatakan gelombang unjuk rasa sudah diprediksi sedari awal. Bahkan pihak Komnas HAM pun mewanti-wanti kepada setiap lembaga negara untuk lebih berhati-hati dalam setiap membuat regulasi.
Kalau akhirnya unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan terjadi, maka menurutnya setiap pimpinan negara atau lembaga dan instansi itu bisa membuka diri untuk berdialog dengan masyarakat yang menolak pengesahan undang-undang.
"Itu yang penting. Jadi bukan lagi melontarkan tuduhan-tuduhan itu tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik," kata Amiruddin dalam siaran secara virtual, Kamis (10/8/2020).
Ketimbang melontarkan pernyataan-pernyataan yang tidak penting, Amiruddin menilai seharusnya pimpinan DPR RI ataupun menteri terkait segera membuka ruang berkomunikasi sebelum kerusuhan unjuk rasa semakin membesar dan meluas.
Selain itu, ia juga berpesan kepada Airlangga untuk menjelaskan secara rinci terkait isi UU Ciptaker kepada publik sehingga bisa menjawab beragam pertanyaan yang beredar di tengah masyarakat.
"Nah Pak Menko Perekonomian seharusnya berbicara kepada publik menjelaskan sejelas-jelasnya apa isi UU ini sehingga persepsi yang ada di masyarakat juga bisa terkonfirmasi. Jadi kalau mau mengeluarkan statement seperti tadi itu kan tidak membuka ruang untuk komunikasi," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menuding banyaknya gerakan aksi demo yang menentang disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena di sponsori oleh seseorang.
Baca Juga: Tiga Jurnalis Mahasiswa Dilaporkan Hilang saat Liput Demo di Istana
Hal itu dilontarkan Airlangga karena pemerintah sangat kesal dengan aksi demonstrasi rakyat di tengah pandemi Covid-19.
"Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind (di belakang) demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya," kata Airlangga dalam acara sebuah televisi, Kamis (8/10).
Airlangga mengklaim bahwa UU sapu jagat ini didukung oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk kalangan buruh.
"Jadi pemerintah tidak bisa berdiam hanya untuk mendengarkan mereka yang menggerakan demo dan jumlah federasi yang mendukung UU Ciptaker ada empat federasi buruh besar," katanya.
Berita Terkait
-
Airlangga: Stimulus Ekonomi Baru Diumumkan Oktober, Untuk Dongkrak Daya Beli
-
Syarat dan Cara Daftar Magang Nasional 2025 Digaji UMP, Pembukaan 15 Oktober
-
Ungkit Kasus Dokumen Palsu hingga ART Disiksa Majikan, PDIP Usul Satgas Perlindungan Buruh Migran
-
Komnas HAM Kasih Nilai Merah ke Komdigi, Gara-Gara Sering Hapus Konten Sepihak
-
Bantah Menteri Pigai, Komnas HAM Tegaskan Kasus Keracunan MBG Adalah Pelanggaran Hak Asasi
Terpopuler
- Owner Bake n Grind Terancam Penjara Hingga 5 Tahun Akibat Pasal Berlapis
- Beda Biaya Masuk Ponpes Al Khoziny dan Ponpes Tebuireng, Kualitas Bangunan Dinilai Jomplang
- 5 Fakta Viral Kakek 74 Tahun Nikahi Gadis 24 Tahun, Maharnya Rp 3 Miliar!
- Promo Super Hemat di Superindo, Cek Katalog Promo Sekarang
- Tahu-Tahu Mau Nikah Besok, Perbedaan Usia Amanda Manopo dan Kenny Austin Jadi Sorotan
Pilihan
-
Cuma Satu Pemain di Skuad Timnas Indonesia Sekarang yang Pernah Bobol Gawang Irak
-
4 Rekomendasi HP Murah dengan MediaTek Dimensity 7300, Performa Gaming Ngebut Mulai dari 2 Jutaan
-
Tarif Transjakarta Naik Imbas Pemangkasan Dana Transfer Pemerintah Pusat?
-
Stop Lakukan Ini! 5 Kebiasaan Buruk yang Diam-diam Menguras Gaji UMR-mu
-
Pelaku Ritel Wajib Tahu Strategi AI dari Indosat untuk Dominasi Pasar
Terkini
-
Sekolah Rakyat di Situbondo Tetap Jalan 2026, Bupati Tegaskan Tidak Sepi Peminat
-
Terkunci dalam Kamar Saat Kebakaran, Pria ODGJ Tewas di Tambora
-
Bahasa Inggris Jadi Mapel Wajib SD-SMA Mulai 2027, Kemendikdasmen Siapkan Pelatihan Guru Massal
-
Komisi XIII DPR Dorong Kasus Konflik TPL di Danau Toba Dibawa ke Pansus Agraria
-
Jakpro Siapkan Kajian Teknis Perpanjangan Rute LRT Jakarta ke JIS dan PIK 2
-
'Apapun Putusannya, Kami Hormati,' Sikap Kejagung di Ujung Sidang Praperadilan Nadiem Makarim
-
Detik-detik Gempa Dahsyat di Filipina, Alarm Tsunami Aktif Buat Sulut dan Papua
-
Menko Zulkifli Hasan Panen Ayam Petelur, Apresiasi PNM Bangun Ketahanan Pangan Desa
-
Seskab Teddy Sampaikan Santunan dari Prabowo untuk Keluarga Prajurit yang Gugur Jelang HUT ke-80 TNI
-
Terungkap! Ini 'Dosa' Eks Kajari Jakbar yang Bikin Jabatannya Lenyap