Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menegaskan bahwa Rancangan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang-undang Cipta Kerja pada Senin (8/10/2020).
Sehingga kata Ngabalin, jika ada pihak-pihak yang keberatan dengan UU Cipta Kerja, bisa menempuh jalur konstitusi di Mahkamah Konstitusi yakni melalui judicial review.
"Poin-poin mana yang mereka keberatan ayat dan pasal mana di bab mana yang keberatan. Mari kita lakukan judicial review. Itu Mahkamah Konstitusi kan bukan tidak bernyawa itu, ada nyawanya di sana," ujar Ngabalin saat dihubungi Suara.com, Kamis (8/10/2020).
Hal ini menyusul aksi demonstrasi yang dilakukan buruh, mahasiswa dan pelajar yang menolak UU Ciptaker.
Ketua PP BAKOMUBIN (Pengurus Pusat Badan Koordinasi Mubaligh Se Indonesia) itu menuturkan bahwa tidak ada yang berubah dari Undang-undang sebelumnya, dalam hal ini UU Ketenagakerjaan.
Karena itu, jika ada pihak-pihak yang keberatan dengan point-point atau bab di UU Ciptaker, Ngabalin menyarankan untuk mengajukan judicial review.
"Apa apa yang menjadi keberatan mereka pasal, bab, ayat materi yang mana isinya. Karena terbukti kan semua yang mereka sebutkan itu tidak ada perubahan dari undang-undang terdahulu kan," tutur dia.
Tak hanya itu, Ngabalin menjelaskan bahwa keputusan RUU Ciptaker menjadi UU tidak mendadak.
"Sekarang ini kan DPR nya sudah putuskan undang-undangnya dibilang Sosilasisasinya mendadak atau diputuskan lebih mendadak. Saya menjadi DPR itu nggak tahu berapa puluh undang-undang kita tetapkan lebih cepat daripada jadwal yang sudah semula," kata Ngabalin.
Baca Juga: Menkominfo Bantah Blokir Media Sosial untuk Redam Demo Tolak UU Cipta Kerja
Lebih lanjut, Ngabalin mengingatkan bahwa dengan berdemonstrasi di masa pandemi kemungkinan berpotensi dapat menjadi penyebaran Covid-19.
"Jadi yang paling penting itu adalah kita sekarang harus bisa kasih tahu, kalau dia berdemonstrasi kemudian dia membuat berkumpul, kemudian tidak menjaga sosial distancingnya, jaga jarak dan lain-lain sebagainya kan tidak tidak mustahil ada yang OTG di situ, kemudian dia membangun claster baru," katanya.
Berita Terkait
-
Dasco: Kamis Besok Dengar Pendapat Publik soal RUU PPRT
-
Bayang-bayang Dwifungsi: Saat UU TNI Baru Memicu Perlawanan di Mahkamah Konstitusi
-
Siapa Ojol dan Pedagang Online yang Gugat Praktik Kuota Internet Hangus ke MK?
-
Purbaya Kesal UU Cipta Kerja Untungkan Pengusaha Batu Bara Tapi Rugikan Negara
-
Peradilan Militer Dinilai Tidak Adil, Keluarga Korban Kekerasan Anggota TNI Gugat UU ke MK
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
Pilihan
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani
-
Heboh Wanita Muda Hendak Akhiri Hidup di Depan Istana Merdeka, Untung Ketahuan Paspampres
-
Kasus Dean James Memanas, Pundit Belanda: Efeknya Bisa Guncang Eredivisie
-
BTS ARIRANG Pecahkan Rekor Netflix! Comeback Global Tak Terkalahkan di 77 Negara
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
Terkini
-
Rudal Kiamat Iran Hantam Kota Dekat Tel Aviv Israel, Belasan Warga Sipil Termasuk Anak-Anak Terluka
-
Dokter Rumah Horor yang Pernah Gegerkan AS Tewas Misterius saat Jalani Hukuman Seumur Hidup
-
Kondisi Terkini Wanita yang Coba Akhiri Hidup di Dekat Istana, Masih Dirawat Intensif di RSCM
-
Arus Balik Padat, Korlantas Polri Berpeluang Perpanjang One Way Nasional Trans Jawa
-
Respons KPK Usai Dapat Sindiran Satire Soal Status Tahanan Rumah Yaqut
-
Urai Kepadatan di Jalur Arteri, Jam Operasional Tol Fungsional Purwomartani Diperpanjang
-
Waka MPR Ingatkan Opsi Sekolah Daring untuk Hemat BBM: Jangan Ulangi Kesalahan Saat Covid-19
-
Cegah Pemudik Nyasar ke Sawah, Jasamarga Hapus Rute Google Maps
-
Kenapa Krisis Minyak Global 2026 Lebih Parah dari 1973? Begini Penjelasannya dari Ahli
-
Terminal Kampung Rambutan Bakal Dirombak Total Usai Terendam Banjir