Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut para pelajar yang mengikuti demonstrasi bukanlah hal yang harus dilarang. Bahkan ia meminta agar para guru memberikan tugas untuk mempelajari Undang-undang Cipta Kerja.
Anies menyebut para pelajar yang ikut demo adalah bentuk kepedulian terhadap bangsa. Namun harus ada pengarahan yang tepat agar nantinya malah tak membuat masalah dan keributan.
Caranya, kata Anies, dengan membangun komunikasi lewat pendidikan. Para guru bisa mulai memberikan tugas kepada anak untuk mengkaji UU yang menuai polemik itu.
"Anak-anak ini harus diajak dialog lebih banyak. Nanti kalau sekolahnya sudah mulai nanti gurunya bisa kasih tugas kok. Kaji ini soal UU Cipta Kerja," ujar Anies di hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2020) malam.
Dengan mengkaji UU itu, maka para pelajar tak hanya sekadar demonstrasi saja. Mereka sudah tahu mana yang salah dan benar dari regulasi tersebut.
"Di mana letak yang menurut anda harus diperbaiki, dimana letak menurut anda yang tidak disetujui," jelasnya.
Polda Metro Jaya juga berencana membuat surat pernyataan kepada para orang tua dan sekolah pelajar yang tertangkap saat kerusuhan. Tujuannya agar mereka mengetahui dan bisa mengawasi anak tersebut.
Anies sendiri tidak mempermasalahkan rencana Polda tersebut. Namun menurutnya sekolah dan orang tua harus meresponnya dengan memberikan pendidikan yang baik lewat tugas itu.
"Jadi nanti guru ngasih tugas saja. Bukan hanya biar sibuk tapi ini merangsang, mendidik yang lebih jauh. Jadi bukan hanya sekadar surat," pungkasnya.
Baca Juga: Anies Baswedan Tak Setuju Pelajar yang Ikut Demo Dikeluarkan Sekolah
Sebelumnya, Polda Metro Jaya bersama Polres mengamankan sebanyak 1.377 pemuda dan pelajar terkait unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja pada Selasa (13/10).
"Ada 1.377 yang kami amankan, baik itu sebelum unjuk rasa dan pascaunjuk rasa," kata Yusri.
Kemudian saat petugas melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap para pemuda tersebut, diketahui bahwa sekitar 80 persen dari 1.377 orang diamankan Kepolisian masih berstatus pelajar. Sebanyak lima orang yang diamankan tersebut bahkan diketahui sebagai pelajar SD.
"Dari 1.377 ini, dievaluasi 75-80 persen adalah anak-anak sekolah. Kurang lebih 900, 800 sekian, bahkan ada lima orang anak SD yang umurnya sekitar 10 tahun," kata Yusri.
Berita Terkait
-
Anies Baswedan Tak Setuju Pelajar yang Ikut Demo Dikeluarkan Sekolah
-
Pelajar Ikut Demo, Anies Baswedan : Anak Dirangsang Peduli Bangsa
-
Banyak Pelajar Ikut Demo, Anies Baswedan : Bagus Dong
-
Pelajar yang Ikut Demo Dikeluarkan Sekolah, Anies: Sudah Tidak Zaman Lagi
-
Jika Ada Polisi Represif Tangani Demonstran Anak, KPAI: Laporkan ke Propam
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional