Suara.com - Fraksi PKS DKI Jakarta mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Ibu Kota.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin menilai Anies melakukan langkah cepat dengan meliburkan sekolah, membatasi aktivitas perkantoran, hiburan dan pusat perbelanjaan untuk menangani penyebaran Covid-19.
Dia juga memuji langkah Anies yang menetapkan PSBB, PSBB Transisi dan menarik rem darurat ketika terjadi kenaikan kasus covid-19 membuat penularan relatif terkendali dan tidak terjadi ledakan kasus serta tes PCR dilakukan secara intens.
"DKI Jakarta juga menjadi provinsi dengan jumlah tes paling tinggi dan jauh melebihi yang ditetapkan WHO," kata Arifin dalam keterangan, Sabtu (17/10/2020).
Hal itu disampaikan Arifin menanggapi tiga tahun kepemimpinan Anies Baswedan memimpin Jakarta yang bertepatan pada 15 Oktober. Arifin mengingatkan agar Anies memberikan prioritas pada penuntasan janji kerja yang menyentuh rakyat banyak.
"Pandemi yang menyebabkan penerimaan daerah terpangkas besar dan APBD mengalami penurunan, harus disikapi dengan membuat fokus yang tepat dalam belanja daerah," ujar dia.
Dia juga meminta Anies mempertahankan progam untuk warga kurag mampu di Ibu Kota, seperti KJP Plus, KJS Plus, Health Coverage (UHC), merealisasikan penataan kampung melalui kampung deret, kampung susun, kampung tematik.
Lebih lanjut, Fraksi PKS juga meminta Anies untuk lebih menggesah program Jakpreneur dan menjadikannya sebagi bagian dari pemulihan ekonomi saat pandemi.
UMKM merupakan pelaku ekonomi yang terdampak akibat pandemi. Oleh karena itu, lanjut dia, saat ini menjadi momentum yang tepat untuk menggesah program Jakprenuer sebagai salah satu janji kampanye utama Gubernur yang dulu bernama program OK-OCE.
Baca Juga: Vaksin Covid-19, PKS: Pemerintah Jangan Berbisnis dengan Rakyat
"Demikian pula dengan program ekonomi yang langsung menyentuh rakyat banyak seperti kredit usaha perempuan mandiri, pengendalian harga kebutuhan pokok melalui Kartu Pangan Jakarta untuk meningkatkan daya beli warga tak mampu. Lalu merevitalisasi pasar-pasar tradisional dan Pedagang Kali Lima untuk meningkatkan kesejahteraan para pedagang," tutur Arifin.
Selain itu, Arifin mengingatkan janji kampenye Anies terkait perluasan KJP Plus dengan perluasan penerima manfaat seperti untuk pendidikan madrasah, pesantren, kejar Paket A, B dan C khususnya untuk menampung mereka yang tidak bisa bersekolah.
Disisi yang lain, Arifin mengapresiasi langkah Anies untuk segera melakukan revisi RPJMD mengingat adanya rencana dan target-target yang harus disesuaikan dari rencana sebelumnya yang sudah dibuat akibat pandemi covid-19.
Ia pun meminta agar revisi RPJMD ini memberikan perhatian pada penuntasan janji kampanye yang langsung menyentuh rakyat banyak.
"Untuk program besar seperti infrastruktur, difokuskan pada penanggulangan masalah kronis Jakarta khususnya banjir dimana rakyat kecil yang sering menjadi korbannya dan peningkatan layanan air bersih," katanya.
Berita Terkait
-
PKS Dukung Ambang Batas Parlemen Tetap Ada, Kritisi Usul Fraksi Gabungan Partai
-
Polemik Anies dan Kemenhut: Benarkah Negara Memfasilitasi Perusakan Hutan?
-
Anies Didorong Partai Gerakan Rakyat Maju Pilpres 2029, NasDem: Kita Belum Pikirin!
-
Strategi 'Indonesia Menyala' Anies Baswedan Mulai Bergerak
-
Partai Gerakan Rakyat Dukung Anies di Pilpres 2029, Dede Yusuf Demokrat Singgung Verifikasi Parpol
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden
-
Disindir Soal Ingin Tanam Sawit, Prabowo: Semua Pemimpin Negara Minta ke Saya!