Suara.com - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, mengatakan satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo di periode kedua masih di bawah standar. Mulyanto menilai Jokowi mengabaikan segala janjinya saat kampanye.
Menurut Mulyanto, kepemimpinan Jokowi dari waktu ke waktu hanya terus menaikkan utang. Selain itu penangkapan terhadap para aktivis juga kerap terjadi.
"Pemerintahan Jokowi di periode kedua ini ambyar. Hampir semua sektor kehidupan mengalami grafik penurunan. Yang naik hanya utang dan kasus penangkapan aktivis politik yang kritis terhadap pemerintah," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Selasa (20/10/2020).
Mulyanto turut menyoroti sikap Jokowi yang baru melakoni satu tahun di periode kedua kemudian justru membiarkan polistik dinasti terjadi. Belum lagi kekuasaan oligarki yang tidak terlepas dari lingkaran Jokowi.
"Pada periode ini kita merasakan betul adanya praktik oligarki kekuasaan, di mana ada kerja sama terlarang antara penguasa dan pengusaha dalam melahirkan kebijakan-kebijakan pihak tertentu. Hal ini dapat terlihat dari UU Cipta Kerja yang mendukung para pemodal mengeksploitasi sebesar-besarnya kekayaan negara. Tentu hal ini menjadi warna yang tidak elok dan menyimpan ketidakadilan dalam wajah perpolitikan di satu tahun pemerintahan Jokowi," tutur Mulyanto.
Permasalahan utang yang terus bertambah juga disorot Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta.
Menurut Sukamta satu tahun pertama periode kedua, pemerintahan Jokowi hanya menciptakan kegaduhan terutama lewat para menteri di kabinet.
"Sebelum pandemi datang, kinerja ekonomi sudah kedodoran. Target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen di 2019 tidak tercapai, tercatat hanya 5,02 persen. Selama 6 tahun pemerintahan Jokowi, telah menambah utang Rp2.833,14 triliun sehingga menurut BI total per Agustus 2020 utang Indonesia mencapai Rp6.093 triliun," kata Sukamta.
"Sementara banyak petani dan nelayan yang menjerit karena harga jual yang sangat rendah baik sebelum dan saat pandemi. Saat ini yang jadi fokus pemerintah kejar tayang cari investor supaya ekonomi bisa segera pulih dengan Omnibus UU Cipta Kerja," ujar Sukamta.
Baca Juga: Ledakan Petasan, Kapolres: Adik-adik Ayo Tertib, Orang Tua Nunggu di Rumah
Berita Terkait
-
Ledakan Petasan, Kapolres: Adik-adik Ayo Tertib, Orang Tua Nunggu di Rumah
-
Massa Letuskan Petasan, Polisi: di Sini Kita Saudara, Jangan Buat Rusuh!
-
Andi Arief: Pak Jokowi, Rakyat Sudah Bergerak, Tanggapi Bukan Tangkapi
-
Tiba di Indonesia, PM Jepang Temui Jokowi di Tengah Gejolak Demonstrasi
-
Setahun Pemerintahan Jokowi-Maruf di Mata Puan Maharani
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- 5 Sampo Penghitam Rambut yang Tahan Lama, Solusi Praktis Tutupi Uban
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- 4 Bedak Wardah Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Samarkan Kerutan
- 7 Sepatu Skechers Wanita Tanpa Tali, Simple Cocok untuk Usia 45 Tahun ke Atas
Pilihan
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
Terkini
-
Dedi Mulyadi dan Willy Bongkar Sisi Gelap Gunung Emas: 70 Ribu Gurandil dan Raup 250 Ton Emas Sehari
-
Ada Proyek Pipa PAM Jaya, Dishub DKI Terapkan Rekayasa Lalin di R.A. KartiniFatmawati Mulai Besok
-
Malam-malam Mendiktisaintek Brian Yuliarto Datangi Istana, Dibonceng Patwal
-
Suara.com Bersama LMC Gelar 'AI Tools Training for Journalists' di Yogyakarta
-
Pengaduan Pelanggaran Hak Anak ke KPAI Melonjak, Identitas 66 Persen Pelaku Tidak Diungkap
-
Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca Hingga 22 Januari
-
Hirup Udara Bebas, Laras Faizati Ingin Ziarah ke Makam Ayah Hingga Main ke Mal
-
Pakar Hukum Sebut Pilkada Lewat DPRD Suburkan Oligarki dan Renggut Kedaulatan Rakyat
-
Mendagri Pimpin Rakor Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
-
DPRD DKI Pastikan Tiang Monorel Rasuna Said Kembali ke Adhi Karya usai Dibongkar Pemprov