Birokrasi Indonesia Disebut Paling Rumit di Dunia, Ini Kata Fahri Hamzah

Suara.com - Sebuah fakta mengejutkan diungkap oleh Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa regulasi di Indonesia adalah yang paling rumit di dunia.

Jokowi mengungkapkan hal tersebut saat memberi sambutan dalam ulang tahun Partai Golkar yang ke-56.

Sambutan tersebut kemudian diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (24/10/2020).

"Pada bulan Juni yang lalu, Indonesia ditempatkan dalam posisi nomor 1 dalam global complexity index. Artinya regulasi dan birokrasi Indonesia ditempatkan sebagai paling rumit di dunia, sekali lagi paling rumit di dunia," kata Presiden dalam kesempatan tersebut.

Oleh sebab itu, Presiden menambahkan, pemerintah berketetapan untuk melakukan reformasi struktural membenahi regulasi dan birokrasi secara besar-besaran.

Mengenai pandemi Covid-19 yang melanda dunia, Presiden menegaskan hal itu tidak menjadi penghambat untuk melakukan reformasi struktural.

Presiden yakin,  di saat banyak negara maju mengalami kemunduran seperti sekarang ini, di situlah waktu yang tepat bagi Indonesia untuk melakukan lompatan besar menuju kemajuan.

Video Presiden Joko Widodo tersebut kemudian diviralkan di Twitter oleh pemilik akun @TogaMD dan langsung ditanggapi Fahri Hamzah.

Menurut Fahri, rumitnya sistem birokrasi di Indonesia adalah sebuah bentuk kekeliruan.

Baca Juga: Jokowi: Pandemi Bukan Hambatan Pemerintah Lakukan Reformasi Struktural

"Itu kelirunya, yang rumit itu PP ke bawah. UU itu dikawal oleh MK supaya tidak melawan konstitusi. Jadi harusnya PP dan Birokrasi Direktorat yang disatukan bukan UU," kata Fahri melalui akun Twittenya @Fahrihamzah.

Pendiri Partai Gelora tersebut lantas menyinggung UU Omnibus Law yang menurutnya mengandung banyak pelanggaran.

"Sekarang, ketika PP Omnibus lahir dengan begitu banyak pelanggaran, PP tetap akan jadi tarik ulur ego sektoral! Liat aja ntar!" tegas Fahri.

Sejumlah warganet yang terperangah mendengar pernyataan Presiden Joko Widodo terpancing untuk ikut berkomentar.

"Rumitnya birokrasi kita juga karena saling kait-mengait antarlembaga, Pak. Kalau mau menyederhanakan dan mengikis ego sektoral tadi, memang harus pakai payung yang besar, yang mengikat semuanya. Aku lihat Omnibus ini (terlepas dari debat soal prosedurnya) datang dengan semangat itu," ujar akun @TogaMD menanggapi Fahri.

"Setuju-setuju. UU cilaka ini akan panjang berliku, gaduh luar dalam pemerintahan, benar-benar cilaka," sambar warganet lainnya dengan akun @Jaya***