Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengungkapkan bahwa ratusan anak-anak pelajar di Kampung Bomba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya tidak bisa sekolah karena gedung sekolahnya dipakai TNI sebagai Pos Koramil Persiapan Hitadipa.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam meminta TNI untuk mencari tempat lain bukan di Sekolah Dasar YPPGI dan SMP Satu Atap di Hitadipa, sebab anak-anak Hitadipa memiliki hak untuk pendidikan yang dijamin dalam Undang-Undang.
"Komnas HAM meminta menghidupkan SD-SMP YPPG untuk kegiatan belajar mengajar yang saat ini digunakan sebagai Pos Koramil Persiapan Hitadipa," kata Chairul Anam saat jumpa pers virtual, Senin (2/11/2020).
Pengalihfungsian gedung sekolah ini sudah dilakukan TNI sejak Desember 2019, saat itu penduduk sedang mengungsi karena adanya konflik senjata, dan hingga saat ini masih berfungsi sebagai Pos Koramil Persiapan Hitadipa.
"Kami juga mendapatkan langsung pengaduan dari kepala sekolah SD-SMP YPPG yang muridnya kurang lebih ada 100 orang, dia mengatakan sejak itu dijadikan pos Koramil hitadipa, sekolahnya menjadi tutup, gak bisa sekolah," jelasnya.
"Menghilangkan sekolah atas nama pos keamanan menurut saya ya kita menghilangkan cita-cita bangsa Indonesia," kata Chairul menegaskan.
Diketahui, selama satu tahun terakhir, pihaknya mencatat rentetan peristiwa yang terjadi di Distrik Hitadipa, baik berupa kontak senjata antara TNI-Polri dengan TPNPB/OPM, kekerasan terhadap warga sipil hingga perampasan ruang hidup masyarakat setempat.
Beberapa lokasi baku tembak yang terjadi pada bulan ini yakni Kampung Kulapa (Distrik Hitadipa), Kampung Ndugusiga (Distrik Sugapa), Kampung Bulapa (Distrik Sugapa) dan Kampung Ugimba (Distrik Ugimba).
Baca Juga: Deretan Warga Papua Korban Kekerasan Aparat Dilaporkan ke Komnas HAM
Berita Terkait
-
Papua Mencekam, OTK Bersenjata Serbu Proyek Vital, Ekskavator Jalan Trans Nabire-Timika Dibakar
-
MK Tolak Gugatan Pilgub Papua, Begini Reaksi Golkar
-
Detik-detik Mencekam Evakuasi 6 Kopassus di Elelim, Diserang Massa Saat Rusuh Berdarah di Papua
-
Usai Kunjungan Gibran, Kemendagri Janji Perbaiki Program Kesehatan dan Pendidikan di Papua!
-
Dampingi Wapres Gibran ke Papua, Wamendagri Ribka Akan Segera Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua