Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengungkapkan bahwa ratusan anak-anak pelajar di Kampung Bomba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya tidak bisa sekolah karena gedung sekolahnya dipakai TNI sebagai Pos Koramil Persiapan Hitadipa.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam meminta TNI untuk mencari tempat lain bukan di Sekolah Dasar YPPGI dan SMP Satu Atap di Hitadipa, sebab anak-anak Hitadipa memiliki hak untuk pendidikan yang dijamin dalam Undang-Undang.
"Komnas HAM meminta menghidupkan SD-SMP YPPG untuk kegiatan belajar mengajar yang saat ini digunakan sebagai Pos Koramil Persiapan Hitadipa," kata Chairul Anam saat jumpa pers virtual, Senin (2/11/2020).
Pengalihfungsian gedung sekolah ini sudah dilakukan TNI sejak Desember 2019, saat itu penduduk sedang mengungsi karena adanya konflik senjata, dan hingga saat ini masih berfungsi sebagai Pos Koramil Persiapan Hitadipa.
"Kami juga mendapatkan langsung pengaduan dari kepala sekolah SD-SMP YPPG yang muridnya kurang lebih ada 100 orang, dia mengatakan sejak itu dijadikan pos Koramil hitadipa, sekolahnya menjadi tutup, gak bisa sekolah," jelasnya.
"Menghilangkan sekolah atas nama pos keamanan menurut saya ya kita menghilangkan cita-cita bangsa Indonesia," kata Chairul menegaskan.
Diketahui, selama satu tahun terakhir, pihaknya mencatat rentetan peristiwa yang terjadi di Distrik Hitadipa, baik berupa kontak senjata antara TNI-Polri dengan TPNPB/OPM, kekerasan terhadap warga sipil hingga perampasan ruang hidup masyarakat setempat.
Beberapa lokasi baku tembak yang terjadi pada bulan ini yakni Kampung Kulapa (Distrik Hitadipa), Kampung Ndugusiga (Distrik Sugapa), Kampung Bulapa (Distrik Sugapa) dan Kampung Ugimba (Distrik Ugimba).
Baca Juga: Deretan Warga Papua Korban Kekerasan Aparat Dilaporkan ke Komnas HAM
Berita Terkait
-
Sempat Tertahan di Papua, Bobby Nasution Pastikan Kontingen Pesparawi Sumut Pulang Besok
-
Papua Tengah Cetak Sejarah, Ekspor Perdana Hasil Perikanan Langsung dari Mimika Perkuat Ekonomi Biru
-
Meki Nawipa Lepas Ekspor Perdana Hasil Perikanan Papua Tengah ke Pasar Internasional
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Pembangunan SDM Jadi Prioritas, Pemerintah Perluas Layanan Kesehatan Gratis di Papua
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa
-
Dari Pajero ke Land Cruiser, Bupati Kuansing Disebut 'Main' Jual Beli Jabatan Sejak 2021