Suara.com - Mantan tahanan politik Papua Ambrosius Mulait melaporkan kasus penganiayaan yang diduga dilakukan sejumlah anggota polisi di Papua kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Senin (2/11/2020).
Menurut keterangan Ambrosius, pada 25 September 2020, dia menemukan rekannya sedang adu mulut dengan salah satu resepsionis di Hotel Anggrek, Papua. Ambrosius melerai mereka. Sejurus kemudian, datang oknum yang dikatakan Ambrosius tiba-tiba memukulnya.
"Mangkanya saya tanya masa saya yang melerai kedua belah pihak kenapa harus saya yang dipukul?" kata Ambrosius.
Dia mengatakan tidak lama setelah itu didatangi sekelompok orang yang disebutnya anggota berpakaian preman. Satu orang di antaranya disebutkan memegang senjata. Ambrosius mengaku dianiaya dengan menggunakan popor senjata.
Ambrosius juga mengaku diborgol dan dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Abepura.
Di tempat itu, kata dia, kembali mendapatkan penganiayaan yang dilakukan enam orang.
Ambrosius mengaku sampai teriak. Setelahnya, kata Ambrosius, datang pengacara.
"Pengacara tiba-tiba masuk polisi yang sempat hajar saya itu melakukan pemukulan itu tiba-tiba menghindar dari tempat itu, lari keluarlah jadi mengamankan diri semacam itu," ujarnya.
Tidak ada penyelesaian
Baca Juga: Korban Salah Tangkap, Eks Tapol Papua Ambrosius Babak Belur Dihajar Polisi
Masih menurut cerita Ambrosius, setelah penganiayaan, dia meminta kapolsek Abepura mengusut kasus. Namun, kata dia, yang dilakukan kapolsek hanya klarifikasi melalui sambungan telepon.
Ambrosius meminta kapolsek menghadirkan para anggota yang memukulinya. Namun, kata dia, kapolsek hanya menyebut kalau anggota sudah diganti.
"Setelah itu saya disuruh pulang tidak bertanggung jawab," katanya.
Ambrosius mengalami patah di bagian bagian hidung, mata bengkak, dan retina pecah serta telinga kanan sobek.
Untuk mencari keadilan, dia juga melaporkan kasus itu kepada Propam Polri.
Berita Terkait
-
Aktivis Papua Sebut Massa Penggeruduk Kantor ICW dkk Kelompok Binaan: Ada Intel Juga Sering Gabung
-
'Mereka yang Dilumpuhkan', Kesaksian Aktivis Papua Dijerat UU ITE dan Pasal Makar
-
PUSAKA Ungkap 26 Dugaan Pelanggaran HAM Terjadi di Papua Selama Tahun 2022 Terkait Aksi Penolakan DOB
-
Ratusan Mahasiswa Geruduk DPR RI, Tolak Otsus dan Pemekaran Papua
-
Minta Pemekaran Papua Jadi 7 Provinsi, Gubernur Lukas Enembe Dicap Pengkhianat
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar