Suara.com - Ahli hukum tata negara Refly Harun, membaca peta politik tanah air jelang kepulangan Habib Rizieq 10 November mendatang.
Refly meramal, bisa jadi kepulangan Imam Besar FPI itu bakal disambut jutaan orang.
Oleh sebab itu, ia berharap petugas bisa mengantisipasi kemungkinan adanya penyusup yang bisa merusak momen tersebut.
“Petugas harus profesional, jangan sampai ada penumpang gelap untuk mendelegitimasi massa, sehingga disebut massa yang kriminalitas. Mudah-mudahan tidak ada kejadian seperti pembakaran Halte Sarinah. Sebab bukan tidak mungkin Habib Rizieq akan disambut jutaan massa,” kata Refly dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Jumat (06/11/2020).
Menurut Refly Kemungkinan kerusuhan bisa saja terjadi jika tidak diantisipasi karena sebelumnya Menkopolhukam Mahfud MD membuat pernyataan yang memanaskan publik.
Menkopolhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu menyinggung kalau Habib Rizieq tak perlu ditakuti karena tak banyak pengikutnya, bukan orang suci, dan kalau bermasalah akan disikat.
Dari pernyataan itulah, Refly menilai pemerintah seolah tidak ikhlas akan kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia.
Refly kemudian menggambarkan peta politik nasional pasca kepulangan Habib Rizieq ke tanah air.
Menurutnya, politik di tanah air bakal semakin berwarna seiring kepulangan Imam Besar tersebut.
Baca Juga: Habib Rizieq Tidak Mau Dideportasi, Mahfud MD: Dia Ingin Pulang Terhormat
Refly lantas mengajak semua pihak agar berpolitik dengan mengedepankan Pancasila.
Politik menurutnya harus dihadirkan sesuai dengan asas Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, bermutu, dan bukan saling menghina.
Soal kemungkinan Habib Rizieq terjun ke panggung politik, Refly tidak bisa memastikan Habib Rizieq menjadi capres di 2024.
"Kalau memang Habib Rizieq ingin berbuat kepada negara, turun gelanggang, kenapa tidak. Makanya hapuskan presidensial threshold. Tetapi itu tergantung dia, apakah dia akan ikut berpolitik lebih jauh, atau memang tetap menjadi penjaga moral saja,” kata Refly.
Adapun FPI yang menjadi basis massa Habib Rizieq, Refly ragu ormas tersebut berubah menjadi partai.
"Karena saya dengar juga FPI mau berubah jadi partai, walau long time ago. Mungkin ini ide sudah tidak relevan lagi, karena mereka akan lebih ke Amar Maruf Nahi Munkar, atau apapun namanya,” ungkapnya.
Berita Terkait
-
Roy Suryo 'Semprot' Mahasiswa dan MUI: Kalian Sudah Nyaman?
-
Refly Harun Pasang Badan Selamatkan Roy Suryo Cs: Kasus Ijazah Jokowi Tak Layak Diproses!
-
Budi Arie Pilih Merapat ke Gerindra, Refly Harun: Tak Ada Lawan dan Kawan Abadi, Hanya Kepentingan!
-
Lima Tahun Tragedi KM 50, Ini Alasan FPI Tetap Suarakan Keadilan di Depan Komnas HAM
-
Tuntut Keadilan Tragedi KM 50, FPI Gelar Aksi Damai di Depan Komnas HAM
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Satu Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Jalani Operasi Bedah Plastik, Total 20 Siswa Masih Dirawat
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi
-
Menko Yusril: Pemerintah Harus Berhati-hati Menentukan Siapa yang Layak Menerima Pengampunan Negara
-
Demi Netralitas, Anggota Komisi III DPR Sebut Polri Harus Tetap di Bawah Presiden