Suara.com - Massa buruh Kofederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang melakukan aksi demo batalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2020) difasilitasi untuk melakukan audiensi dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, sekira pukul 14.47 WIB sejumlah perwakilan massa pendemo diperkenankan masuk ke dalam gedung parlemen untuk melakukan audiensi.
Terpantau ada sekitar 10 orang perwakilan yang masuk ke dalam gedung DPR RI. Mereka diantar masuk dengan mobil bak terbuka dengan pengawalan aparat dan Pamdal DPR RI. Pendemo nantinya akan diterima audiensi oleh Fraksi PKS di DPR RI.
"Alhamdulillah hari ini kami diterima Fraksi PKS, mereka akan menjelaskan dan mereka siap menjadi garda terdepan sebagai pintu masuk akan dilakukannya legislative review ini," kata Sekjen FSPMI KSPI, Riden Hatam Azis di lokasi sebelum melakukan audiensi.
Belum diketahui pertermuan akan berlangsung berapa lama. Termasuk pertemuan dilalukan secara tertutup atau terbuka.
Sementara itu, sambil menunggu perwakilan buruh yang melakukan audiensi, massa buruh lainnya masih berkumpul menyampaikan orasi demi orasinya di depan gedung parlemen.
Aksi tolak UU omnibus law UU Cipta Kerja dijaga ribuan personel gabungan dari unsur TNI, Polri dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus sebelumnya mengimbau massa buruh yang berujuk rasa di depan gedung DPR untuk tertib dalam menyampaikan aspirasinya.
Yusri juga meminta pada massa aksi untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan terhadap penyebaran pandemi Covid-19.
Baca Juga: Nekat Berkerumun, Buruh: Kami Aksi untuk Menyambung Nyawa yang Penuh Risiko
Berita Terkait
-
Demo di Balai Kota, Buruh Jakarta Tagih Janji 'Manusiakan Pekerja' Lewat UMP Rp5,8 Juta
-
Tunjangan Rp70 Miliar Anggota DPRD DKI: PKS Cuci Tangan, Salahkan Pusat?
-
Sukamta Geser Ahmad Heryawan di Komisi I DPR: Strategi Baru PKS Jelang Pemilu?
-
PKS Segarkan Fraksi DPR, Abdul Kharis Jadi Ketua, Ahmad Heryawan Geser Netty Prasetyani
-
Jumlah Pangkalan di Jakarta 5.100 Unit, Legislator PKS Pertanyakan Distribusi Gas LPG 3 Kilogram
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?