Suara.com - Massa buruh Kofederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang melakukan aksi demo batalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2020) difasilitasi untuk melakukan audiensi dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, sekira pukul 14.47 WIB sejumlah perwakilan massa pendemo diperkenankan masuk ke dalam gedung parlemen untuk melakukan audiensi.
Terpantau ada sekitar 10 orang perwakilan yang masuk ke dalam gedung DPR RI. Mereka diantar masuk dengan mobil bak terbuka dengan pengawalan aparat dan Pamdal DPR RI. Pendemo nantinya akan diterima audiensi oleh Fraksi PKS di DPR RI.
"Alhamdulillah hari ini kami diterima Fraksi PKS, mereka akan menjelaskan dan mereka siap menjadi garda terdepan sebagai pintu masuk akan dilakukannya legislative review ini," kata Sekjen FSPMI KSPI, Riden Hatam Azis di lokasi sebelum melakukan audiensi.
Belum diketahui pertermuan akan berlangsung berapa lama. Termasuk pertemuan dilalukan secara tertutup atau terbuka.
Sementara itu, sambil menunggu perwakilan buruh yang melakukan audiensi, massa buruh lainnya masih berkumpul menyampaikan orasi demi orasinya di depan gedung parlemen.
Aksi tolak UU omnibus law UU Cipta Kerja dijaga ribuan personel gabungan dari unsur TNI, Polri dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus sebelumnya mengimbau massa buruh yang berujuk rasa di depan gedung DPR untuk tertib dalam menyampaikan aspirasinya.
Yusri juga meminta pada massa aksi untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan terhadap penyebaran pandemi Covid-19.
Baca Juga: Nekat Berkerumun, Buruh: Kami Aksi untuk Menyambung Nyawa yang Penuh Risiko
Berita Terkait
-
Tunjangan Rp70 Miliar Anggota DPRD DKI: PKS Cuci Tangan, Salahkan Pusat?
-
Sukamta Geser Ahmad Heryawan di Komisi I DPR: Strategi Baru PKS Jelang Pemilu?
-
PKS Segarkan Fraksi DPR, Abdul Kharis Jadi Ketua, Ahmad Heryawan Geser Netty Prasetyani
-
Jumlah Pangkalan di Jakarta 5.100 Unit, Legislator PKS Pertanyakan Distribusi Gas LPG 3 Kilogram
-
PSI Mau Ajukan Lagi Heru Budi Jadi Pj Gubernur DKI, Ini Alasannya
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri