Kasus DAK, KPK Tetapkan Eks Legislator PPP Irgan Chairul Sebagai Tersangka

Suara.com - Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) menetapkan eks Anggota DPR RI Fraksi PPP, Irgan Chairul Mahfiz sebagai tersangka dalam kasus pengurusan dana alokasi khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Irgan juga langsung dilakukan penahanan oleh penyidik antirasuah, pada Rabu (11/11/2020).

Irgan terbukti menerima suap dalam pengembangan kasus yang juga telah menjerat Bupati Labuhanbatu Utara Khairuddin Syah Sitorus.

"Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada 17 April 2020 dan menetapkan tersangka ICM (Irgan Chairul Mahfiz) selaku Anggota DPR periode 2014-2019," kata Wakil Ketua KPK Lili Pantuali Siregar di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2020).

Lili menjelaskan penerimaan suap Irgan mencapai Rp 100 juta. Uang itu, kata Lili diterima Irgan dari Bupati Syah.

Lantaran Irgan turut membantu dalam memuluskan pencairan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Labuhan Batu Utara sebesar Rp 49 miliar yang diperuntukkan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar Rp 19 miliar dan Pelayanan Kesehatan Rujukan atau pembangunan RSUD Aek Kanopan sebesar Rp 30 miliar.

"Uang itu diduga terkait bantuan ICM untuk pengupayakan desk pembahasan di Kementerian Kesehatan atas DAK Bidang Kesehatan APBN tahun anggaran 2018 untuk Kabupaten Labuhan Batu Utara," ungkap Lili

Untuk proses penyidikan lebih lanjut, Irgan harus mendekam di Rumah Tahanan Salemba Jakarta, selama 20 hari pertama. Setidalnya sampai 30 November 2020 mendatang.

"Untuk kepentingan penyidikan, tersangka ICM ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan 30 November 2020, di Rutan Salemba Jakarta," tutup Lili

Baca Juga: Nama Iwan Bule dan Budi Gunawan Disebut di Sidang Suap Nurhadi

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Irgan dijerat melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 KUHP.