Jaksa KPK Hadirkan Adik Ipar Nurhadi Jadi Saksi Sidang

Suara.com - Sidang lanjutan terdakwa eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono, akan kembali digelar. Ada tiga saksi yang rencananya akan dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), KPK pada Rabu (18/11/2020).

Jaksa KPK Takdir Suhan menyebut tiga saksi yang dijadwalkan akan memberi kesaksiannya yakni Rahmat Santoso, FX Wisnu Pancara dan Onggang JN di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat.

"Di cek dulu yah. (Tiga saksi) Rahmat Santoso, FX Wisnu Pancara dan Onggang JN," kata Takdir, Rabu (18/11/2020).

Untuk diketahui, dari tiga saksi yang rencana dihadirkan salah satunya Rahmat Santoso adalah adik dari istri Nurhadi, Tin Zuraida.

Beberapa kali ketika masih dalam penyidikan di lembaga antirasuah, Rahmat Santoso yang berprofesi sebagai advokat itu sempat dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Rezky maupun Nurhadi.

Dalam perkara ini, Nurhadi dan Rezky sudah didakwa menerima suap sebesar Rp 45,7 miliar dari Dirut PT MIT, Hiendra. Uang suap diterima Nurhadi itu untuk membantu perusahaan Hiendra melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN).

Adapun gugatan terkait perjanjian sewa menyewa depo kontainer milik PT KBN seluas 57.330 m2 dan seluas 26.800 m2 yang tertetak di wilayah KBN Marunda kavling 03-43 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.

"Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang sejumlah Rp45,7 miliar dari Hiendra Soenjoto selaku Direktur Utama PT MIT," kata Jaksa Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (22/10).

Selain suap, Nurhadi juga didakwa menerima uang gratifikasi mencapai Rp 37.287.000.000.00. Uang gratifikasi itu, diterima Nurhadi melalui menantunya Rezky dari sejumlah pihak.

Baca Juga: KPK Bakal Umumkan Tersangka yang Bantu Pelarian Eks Pejabat MA Nurhadi

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Nurhadi dan Riezky didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.