Suara.com - Kepulangan Habib Rizieq Shihab ke tanah air beberapa waktu lalu berujung kegaduhan di tengah masyarakat yang sedang menghadapi pandemi Covid-19.
Sebab, saat pertama kali Rizieq kembali ke Indonesia, ia disambut lautan massa pendukungnya yang mengerumuni bandara.
Beberapa hari kemudian, rumah Habib Rizieq di Petamburan juga dibanjiri massa karena ada pesta pernikahan anaknya serta peringatan maulid Nabi Muhammad saw.
Hebohnya Habib Rizieq pulang ini juga berdampak pada menjamurnya baliho-baliho yang menampilkan wajah pentolan FPI itu. Akibatnya, TNI sampai turun tangan menertibkan baliho-baliho Habib Rizieq.
Atas kejadian yang menjadi sorotan publik itu, pengamat politik Rocky Gerung berkomentar di kanal YouTube-nya bersama Hersubeno Arief.
Menurut Rocky, inisiatif dari Pangdam terlalu berlebihan meski ia menilai pangdam merasa terganggu dengan ucapan-ucapan atau peristiwa di Petamburan.
"Tetapi sekali lagi itu peristiwa politik. TNI sejak reformasi sudah mengucapkan janji untuk tunduk pada civilian values, pada pemerintahan sipil. Sehingga tidak boleh masuk pada wilayah yang sifatnya politis," kata Rocky dalam video yang diunggahnya, Sabtu (21/11/2020).
Rocky menyebut, keadaan semacam inilah yang membuat masyarakat sipil, terutama LSM, teringat kembali kekacauan era reformasi.
Bahwa jika ada kejadian politik dan TNI masuk ke dalamnya, maka sebetulnya kita sedang mundur 22 tahun.
Baca Juga: Kedatangan Habib Rizieq Shihab Ditolak di Medan hingga Banten
Bagi Rocky, menertibkan baliho adalah tugas Satpol PP, sehingga jika dilakukan tentara maka itu artinya menurunkan kemuliaan TNI.
"Jadi saya menganggap apapun alasan itu seharusnya TNI bisa diperbantukan untuk menurunkan baliho-baliho itu, kalau satpolnya memang nggak bisa manjat, nggak punya cara untuk menurunkan," ujar Rocky berseloroh.
"Tapi kalau berseragam militer manjat ke situ, itu kurang mulia sebetulnya, karena nanti orang menganggap bahwa apa tugas TNI adalah menurunkan baliho, apakah semua baliho harus diturunkan dengan cara yang sama?" sambungnya.
Oleh sebab itu, imbuhnya, momen semacam ini bukan momen yang tepat untuk gelar pasukan bagi TNI.
"Jadi komunikasi publiknya kurang tepat dilakukan oleh TNI," kata dia lagi.
Hingga artikel ini ditayangkan, ribuan warganet ikut mengomentari pernyataan-pernyataan Rocky Gerung tersebut.
Berita Terkait
-
262 Hektare Hutan Rusak, Panglima TNI hingga Menhan 'Geruduk' Sarang Tambang Ilegal di Babel
-
Meski Anggap Sah-sah Saja TNI Bantu Ketahanan Pangan, Legislator PDIP Beri Catatan Kritis
-
'Tangan Ikut Berlumuran Darah', Alasan Sipil ASEAN Tolak Komnas HAM Myanmar di Forum Jakarta
-
Kematian Kacab Bank: Polisi Tambah Pasal Pembunuhan, Tiga Anggota Kopassus Jadi Tersangka
-
Banyuwangi Tenggelamkan 35 Apartemen Ikan untuk Pulihkan Laut
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
Terkini
-
Profil Irjen Argo Yuwono: Jenderal Kepercayaan Kapolri Ditarik dari Kementerian Buntut Putusan MK
-
Hadiri KTT G20 di Afsel, Gibran akan Berpidato di Depan Pemimpin Dunia
-
KPK Buka-bukaan Asal Duit Rp300 M di Kasus Taspen: Bukan Pinjam Bank, Tapi dari Rekening Penampungan
-
Harapan Driver Ojol Selepas Nasib Mereka Dibahas Prabowo dan Dasco di Istana
-
Analis: Masa Depan Politik Budi Arie Suram Usai Ditolak Gerindra dan PSI
-
Soal Anggota Polri Aktif di Kementan, Menteri Amran: Justru Sangat Membantu
-
Pigai Ajak Publik Gugat UU KUHAP ke MK Jika Khawatir dengan Isinya: Kami Dukung, Saya Tidak Takut!
-
KPK Ungkap Alasan Bobby Nasution Belum Dihadirkan di Sidang Korupsi Jalan Sumut
-
Tak Bayar Utang Pajak Rp25,4 Miliar, DJP Sandera Pengusaha Semarang: Ini Efek Jera!
-
Broker 'Hantu' Korupsi Petral Terkuak, KPK: Modus Ini Bikin Harga Minyak Impor Jadi Mahal