Kasus Pelecehan Seksual FH UI: Bukti Dunia Pendidikan Kita Sedang Tidak Baik-Baik Saja?

Suara.com - Jagat media sosial kembali dihebohkan. Kali ini, giliran sekelompok mahasiswa yang aksinya viral dan mendapat sorotan publik.

Bukan karena prestasi, melainkan karena dugaan keterlibatan pelaku pelecehan seksual yang disebut berasal dari kampus sebesar Universitas Indonesia. Sebanyak 16 mahasiswa Fakultas Hukum UI disorot rekan-rekan mereka sendiri buntut keberadaan grup di sebuah aplikasi yang diduga rutin digunakan untuk membahas hal-hal berbau tindakan asusila terhadap beberapa mahasiswi dan seorang dosen.

Ironis, kebiasaan menyimpang justru muncul dari lingkungan pendidikan para calon penegak hukum Indonesia di masa mendatang. Lalu, di mana tempat yang benar-benar aman bagi kaum hawa saat ini?

Kronologi Kasus

Sabtu (11/4/2026) malam, akun @sampahfhui di platform media sosial X mengejutkan publik lewat sebuah unggahan. Di dalamnya terdapat deretan tangkapan layar percakapan sebuah grup aplikasi chatting yang penuh komentar cabul, objektifikasi tubuh perempuan, hingga lelucon bernuansa kekerasan seksual.

Diduga, mereka yang tergabung dalam grup tersebut adalah mahasiswa Universitas Indonesia. Belakangan dikonfirmasi, terdapat 16 orang yang berstatus mahasiswa Fakultas Hukum UI.

Yang lebih mengejutkan lagi, sebagian besar dari mereka disebut tergabung dalam jajaran pengurus organisasi mahasiswa. Ada juga yang berstatus ketua angkatan hingga calon panitia ospek.

Analisis

Skandal chat mesum di lingkungan mahasiswa Fakultas Hukum UI langsung menuai reaksi keras dari publik maupun kalangan pengamat. Ubaid Matraji, Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), bahkan melabeli peristiwa memalukan ini sebagai alarm kegagalan otoritas berwenang dalam mengontrol lingkungan pendidikan.

"Ini bukan sekadar ironi, tetapi kegagalan serius dalam membangun budaya akademik yang aman dan berintegritas," tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Selasa (14/4/2026).

Ubaid tidak sekadar berujar. Ia membawa serangkaian data yang menunjukkan bahwa kasus kekerasan di lingkungan pendidikan sudah sangat mengkhawatirkan.

Baca Juga: Daftar Hotline dan Bantuan Psikologis Korban Kekerasan Seksual di Depok-Jakarta

Hingga Maret 2026, tercatat 233 kasus dengan 71 persen terjadi di sekolah, sementara total aduan dari lingkungan perguruan tinggi berada di angka 11 persen. Mirisnya lagi, 46 persen dari ratusan kasus yang terdata dikonfirmasi sebagai tindak kekerasan seksual, baik oleh tenaga pengajar maupun sesama peserta didik.

"Jika di ruang pendidikan saja kekerasan bisa terjadi, lalu ke mana lagi mahasiswa dan pelajar harus merasa aman?" sorot Ubaid.

Otoritas pengawas lingkungan pendidikan diminta berbenah. Ubaid mengusulkan audit menyeluruh terhadap sistem perlindungan peserta didik dan mahasiswa.

"Pendidikan tidak boleh menjadi ruang yang menakutkan. Ia harus kembali menjadi tempat paling aman untuk tumbuh, belajar, dan bermartabat," tegas Ubaid.

Pandangan serupa turut disampaikan sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widyanta. Pendidikan tinggi dinilai masih terjebak pada metode lama yang hanya menjejalkan pengetahuan rasional tanpa menyentuh aspek moralitas dan empati.

"Masih pendidikan gaya bank, di mana pengetahuan stop di pikiran dan rasionalitas mereka, tetapi nilai-nilainya keteter," ucapnya kepada Suara.com saat dimintai tanggapan.

Prinsip zero tolerance terhadap kasus kekerasan seksual harus diberlakukan di lingkungan pendidikan tinggi. Skandal chat mesum UI seharusnya menjadi gambaran bagaimana praktik maskulinitas toksik masih tumbuh subur di lingkungan kampus.

"Posisikan manusia pada posisinya. Dia bukan objek, yang apalagi kemudian harus dilecehkan dan diserobot atau dilanggar hak-hak dasar mereka," kata Andreas.

Tindakan Institusional dan Organisasi

Pihak Fakultas Hukum Universitas Indonesia tidak tinggal diam setelah kasus ini viral. Usai menerima laporan resmi pada Minggu (12/4/2026), pihak dekanat langsung mengeluarkan pernyataan kecaman keras terhadap tindakan para terduga pelaku.

Investigasi internal juga mulai dilakukan oleh jajaran dekanat. Mereka turut melibatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

"Perkembangan kasus ini akan disampaikan secara berkala dan transparan sesuai proses yang berjalan, dengan tetap menjaga kerahasiaan serta perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat," jelas Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro.

Sidang terhadap 16 mahasiswa Fakultas Hukum UI yang diduga terlibat dalam skandal chat mesum pun telah dilangsungkan pada Senin (13/4/2026) malam hingga dini hari. Meski sempat berlangsung panas karena adanya dugaan upaya melindungi para terduga pelaku, sidang tetap berjalan dengan kehadiran seluruh pihak.

Dari kalangan mahasiswa, BEM Fakultas Hukum UI dan badan semi otonom lainnya telah mengeluarkan pernyataan sikap. Mereka mengutuk keras segala bentuk pelecehan seksual di lingkungan kampus dan mendukung penuh proses investigasi.

Beredar pula informasi di media sosial bahwa beberapa terduga pelaku telah dicabut keanggotaannya dari organisasi mahasiswa sebagai bentuk sanksi awal.

Tinjauan Hukum

Tim investigasi internal dari dekanat Fakultas Hukum UI sempat menyinggung potensi sanksi yang dapat dijatuhkan kepada 16 mahasiswa terduga pelaku skandal chat mesum. Jika terbukti bersalah, perkara ini sangat terbuka untuk dibawa ke ranah hukum.

"Sanksi akademik hingga pemberhentian sebagai mahasiswa, serta tidak menutup kemungkinan koordinasi lebih lanjut dengan aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana," papar Erwin Agustian Panigoro.

Di Indonesia, terdapat regulasi yang memungkinkan penindakan terhadap pelaku pelecehan seksual verbal seperti dalam kasus ini. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur pemidanaan terhadap komentar bernuansa seksual yang merendahkan atau menyinggung individu tertentu seperti mahasiswi atau dosen.

Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga mengatur distribusi konten yang melanggar kesusilaan. Dalam kasus ini, tersebarnya tangkapan layar percakapan grup dapat memenuhi unsur pidana.

Namun, untuk dapat dibawa ke ranah pidana, kasus ini membutuhkan korban yang merasa dirugikan dan membuat laporan ke kepolisian. Tanpa itu, perkara berpotensi hanya dianggap sebagai pelanggaran internal yang tidak memenuhi unsur pidana.

Sementara itu, sanksi administratif kampus tetap dapat dijatuhkan jika hasil investigasi menunjukkan adanya unsur pelecehan seksual. Hal ini merujuk pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Sanksinya dapat berupa teguran tertulis, skorsing, hingga drop out (DO). Untuk yang terlibat dalam organisasi kampus, pencabutan jabatan hingga pemecatan tidak hormat juga dapat diberlakukan.

Ke depan, penindakan terhadap 16 mahasiswa terduga pelaku ini bergantung pada hasil investigasi serta kemungkinan adanya laporan resmi dari korban.