Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak ikut menanggapi tindakan TNI yang mencopot baliho bergambar pentolan FPI, Habib Rizieq Shihab.
Gilbert menganggap Gubernur Anies Baswedan tak mampu menangani urusan yang seharusnya menjadi tugas jajarannya.
Seharusnya, kata Gilbert, tugas pencopotan spanduk dan reklame itu menjadi wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Namun karena tak mampu, TNI-Polri sampai turun tangan karena sudah mendesak.
"Kegagalan Satpol PP hanya untuk mengatasi reklame tak berizin juga menimbulkan tanda tanya hingga TNI Polri harus turun tangan," ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Minggu (22/11/2020).
Gilbert menilai ketidakmampuan Anies tak hanya dalam masalah penurunan baliho Rizieq saja. Bahkan Anies juga harus melibatkan aparat keamanan dalam menangani masalah banjir.
"Ketidakmampuan Gubernur akan selalu diikuti dengan pelibatan TNI Polri, termasuk dalam masalah banjir," jelasnya.
Dalam memerintahkan jajarannya menegakan aturan, Anies juga dianggap diskriminatif. Kelompok tertentu seperti FPI malah dibiarkan dan masyarakat kecil ditindak tegas, khususnya dalam aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini.
"Sikap diskriminatif ini menimbulkan kehilangan rasa percaya masyarakat akibat ketidakseriusan Gubernur menangani Covid," pungkasnya.
Baca Juga: Larang Keramaian Tapi Hajatan Rizieq Dibiarkan, PDIP: Anies Diskriminatif
Berita Terkait
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Bapemperda DPRD DKI Jakarta Dorong PAM Jaya Percepat Perbaikan Pipa
-
Ikatan Keluarga Dewan DPRD DKI Perkuat Organisasi dan Pengabdian Masyarakat
-
Sekretariat DPRD DKI Jakarta Sosialisasi Pilah Sampah
-
DPRD DKI Dorong Penuntasan Program Penanganan RW Kumuh
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT