- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta mendesak Pemkot Jakarta Selatan memediasi sengketa akses jalan warga di Bintaro, Pesanggrahan.
- Konflik lahan sejak 2005 menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan serta menghambat layanan listrik dan memicu praktik pungutan ilegal.
- DPRD menargetkan penyerahan aset kepada pemerintah agar perbaikan jalan dapat segera dibiayai melalui anggaran APBD daerah.
Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mendesak Pemerintah Kota Jakarta Selatan untuk segera memediasi konflik akses jalan di RT 05/RW 11, Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan.
Masalah akses jalan di Jalan Taman Bintaro Dalam tersebut diketahui telah terbengkalai dan merugikan warga sejak tahun 2005.
Wibi meminta jajaran eksekutif, mulai dari tingkat kota hingga kelurahan, untuk proaktif memfasilitasi pertemuan antara warga dengan pemilik lahan guna mencari titik temu.
“Kami juga meminta pada lurah sebagai pimpinan di tingkat wilayah untuk bisa memfasilitasi pertemuan,” ujar Wibi, mengutip laman resmi DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Persoalan ini bermula dari keengganan pemilik lahan untuk menyerahkan asetnya kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Akibatnya, selama lebih dari dua dekade, prasarana jalan di lokasi tersebut tidak layak dan akses listrik warga terhambat karena kendala administrasi yang rumit.
Selain infrastruktur yang rusak, warga melaporkan adanya praktik pungutan liar atau pungli terhadap kendaraan yang melintas di jalan tersebut, padahal jalur itu merupakan akses utama menuju hunian mereka.
“Seharusnya ketika kita membeli suatu rumah, pasti kita sudah berpikir memiliki akses jalan. Ternyata jalan itu adalah di luar daripada rumah yang dibeli,” kata Wibi.
Menindaklanjuti keluhan tersebut, Wibi menyatakan komitmennya untuk mengawal langsung proses mediasi di tingkat wilayah. Ia menegaskan akan terlibat aktif agar persoalan ini tidak kembali berlarut-larut.
“Saya pasti akan turun langsung juga untuk bisa terlibat dalam mediasi-mediasi yang berjalan di bawah,” katanya.
Pihak DPRD berharap mediasi ini segera membuahkan hasil agar status lahan menjadi jelas. Dengan penyerahan aset kepada pemerintah, perbaikan infrastruktur jalan dapat segera dieksekusi menggunakan dana APBD.
“Mudah-mudahan akan ada solusi, dan juga warga bisa merasakan jalanan yang baik dan kehadiran pemerintah di wilayahnya,” pungkas Wibi.
Berita Terkait
-
Tarif TransJakarta Mau Naik, Akankah Warga Kembali Memilih Kendaraan Pribadi?
-
Hakim Kabulkan Sebagian Praperadilan Roy Suryo, Penangkapan Dinyatakan Tak Sah
-
Roy Suryo Sambut Putusan Praperadilan, Klaim Jadi Babak Baru Penegakan Hukum
-
PN Jaksel Meluap! Massa Roy Suryo Berkaus 'Telah Mati Penegakan Hukum' Menanti Putusan Praperadilan
-
Dulu Disekap, Kini Dipolisikan! Karyawan Toko Padel Jaksel Diduga Curi 10 Raket
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
Terkini
-
Menteri Imipas Buka Suara soal Usulan Napi Penerima Amnesti Wajib Ikut Komcad
-
Demo Pendukung MBG Digelar Hari Ini, 1.686 Personel Gabungan Turun Mengamankan
-
KPK Jangan Melempem! Usut Tuntas Skandal Amplop Menhut Raja Juli di Kasus Suap Hutan Kuansing
-
DPRD DKI Nilai Tarif Transjakarta Naik Jadi Rp 5.000 Masih Wajar, Ini Alasannya
-
KPK Doakan Gus Yaqut Cepat Sembuh agar Proses Hukum Kasus Korupsi Haji Segera Rampung
-
Momen Akrab Gibran, Puan, Muzani, dan Sultan di Parlemen, Ternyata Bahas Soal Ini
-
Kemasan Rokok Seragam Berisiko Tabrak UU Merek, Wamenkum: Jangan Over Regulation!
-
Sebut Polri Paling Korup, Burhanuddin Muhtadi Bongkar Kelemahan Survei IndexMundi
-
Jalan Cinta Amblas Nyaris 90 Derajat, DKI Bongkar Pemicunya: Tanggul Kali Sunter Retak!
-
Isi Amplop Menhut Raja Juli Masih Misteri, KPK Duga Suap Hutan Kuansing Pakai Dolar Singapura