Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2020 harus dijadikan momentum untuk menegaskan kepedulian dan memperkuat solidaritas dalam perlindungan terhadap penyandang disabilitas.
"Jadikan sebagai momentum untuk menegaskan kepedulian dan memperkuat solidaritas dalam meletakan dasar yang kuat bagi perlindungan penyandang disabilitas yaitu dari paradigma negatif dan charity base menjadi pardigma yang human rights base," ujar Jokowi dalam sambutannya dalam acara HDI yang digelar Kementerian Sosial secara virtual, Kamis (3/12/2020).
Jokowi menyebut pemerintah terus menerus meningkatkan kesetaraan, kesempatan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Selain itu pemerintah menjamin akses pendidikan, kesehatan, akses pekerjaan hingga membangun infastruktur bagi penyandang disabilitas.
"Menjamin akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan membangun infrastruktur yang aksesibel untuk menciptakan lingkungan yang bebas hambatan bagi disabilitas," katanya.
Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan banyak peraturan pemerintah yang telah ditandatangani di tahun 2019 untuk penyandang disabilitas.
"Ada PP tentang penyelenggaraan kesehateraan sosial bagi penyandang disabilitas, dan PP tentang perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi terhada penghormataan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas," tutur Jokowi.
Kemudian di tahun 2020, setidaknya ada empat PP yang telah ditandatanganinya.
Empat peraturan pemerintah itu di ntaranya, PP tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, PP tentang akomodasi yang layak dalam proses peradilan.
Baca Juga: Mensos Gelar Silaturahmi dengan Tokoh dan Pegiat Hak-hak Disabilitas
Selanjutnya PP tentang akses terhadap pemukiman, pelayanan publik, perlindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas serta PP tentang unit layanan disabilitas ketenagakerjaan.
"Selain itu dua Perpres yang saya tandatangani yaitu Perpres tentang syarat dan tata cara pemberian penghargaan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan Perpres No 68 tahun 2020 tentang komisi nasional disabilitas," ujarnya lagi.
Karena itu, kata Jokowi, payung regulasi untuk melindungi penyandang disabilitas sudah cukup banyak.
Ia mengaku siap menerbitkan peraturan lagi jika dibutuhkan.
"Payung regulasi rasanya sudah cukup banyak dan kalau memang sangat-sangat diperlukan saya siap menerbitkan peraturan lagi," tutur Jokowi.
Kendati demikian, kuncinya kata Jokowi yakni implementasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas.
Berita Terkait
-
Menunggu Komentar Jokowi Soal Pemerintahan Sementara Papua Barat
-
Mensos Gelar Silaturahmi dengan Tokoh dan Pegiat Hak-hak Disabilitas
-
Jadi Sorotan, Ekspresi Kaesang saat Ditanya Pernah Ketemu Presiden
-
Keras, Arief Poyuono: Mestinya Habib Rizieq Ajarkan Akhlak ke Prabowo
-
Papua Barat Merdeka, Tengku Zul Sebut Presiden Benny Wenda Saingan Jokowi
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial
-
Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Panas Diendus KPK, Pengamat Tantang Polri Ungkap Produksi Rokok Ilegal
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion