Suara.com - Wakil Ketua Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengaku siap dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila mau menggali keterangan terkait suap izin ekspor benih lobster yang telah menjerat eks Menteri KKP, Edhy Prabowo.
"Tentu, tentu lah. Kalau diundang atau dipanggil (KPK) kami akan penuhi karena tidak ada masalah," ungkap Hashim di Cafejetski, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (4/12/2020).
Sementara itu,kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea menyebut bila KPK ingin melakukan pemanggilan, tentunya penyidik antirasuah memiliki adanya keterkaitan kliennya dengan kasus itu.
Hotman pun mengklaim bahwa PT. Bima Sakti Mutiara sama sekali tak ada kaitannya dengan kasus izin ekspor Lobster. Dimana, Hashim diketahui sebagai komisaris utama PT BSM dan putrinya Rahayu Saraswati merupakan Direktur Utama PT. BSM.
"Cuma KPK akan memanggil kalau ada kaitannya kalau ada bukti petunjuk nya yaitu bukti petunjuk ikut bermain di bisnis ekspornya, ikut sebagai penyogok atau mengetahui, atau membantu penyogok. Sekarang bagaimana menyogok izin ekspornya aja belum ada," ucap Hotman
Hotman mengaku memberikan sejumlah klarifikasi bahwa perusahaan kliennya sama sekali belum memiliki izin ekspor benih lobster.
"Kenyataannya sampai hari ini PT yang dipimpin oleh pak Hasim PT Bima Sakti Mutiara sampai hari ini masih menunggu kelengkapan izin ekspor ya ada empat sertifikat yang dia belum dapat," ucap Hotman
Hotman pun membeberkan perusahaannya PT. BSM belum mendapatkan empat izin sertifikat terkait izin eksport.
Pertama, terkait melakukan pembudidayaaan lobster bagi eksportir belum dapat. Kedua, Sertifikat instalasi karantina ikan belum diterima.
Baca Juga: Dituduh Sebar Fitnah, Ali Ngabalin Laporkan 2 Media Online ke Dewan Pers
Kemudian, Ketiga Sertifikat cara karantina ikan yang baik belum dikasih. Keempat, Surat penetapan waktu pengeluaran.
"Jadi empat kelengkapan surat izin ekspor dia belum dapat. Artinya belum mempunyai izin ekspor yang lengkap artinya tidak pernah melakukan ekspor. Artinya tidak pernah nyoba untuk mendapatkan surat itu," ucap Hotman.
Maka itu, Hotman mengaku sangat menyayangkan terkait sejumlah pemberitaan yang menyudutkan keluarga Hasim dan putinya Rahayu Saraswati selaku Direktur Utama PT. BSM.
"Justru di situlah yang sangat disesalkan oleh ibu Sarah ini apa lagi bapaknya," tutup Hotman.
KPK telah menetapkan mantan politikus Gerindra Edhy Prabowo sebagai tersangka dalam kasus suap izin benih lobster. Dalam kasus ini, Edhy diduga telah menerima uang suap mencapai Rp 3,4 miliar dan 100 ribu dolar Amerika Serikat. Uang itu sebagian diduga digunakan Edhy bersama istrinya untuk berbelanja tas hermes, sepeda, hingga jam rolex di Amerika Serikat.
Selain Edhy, KPK juga telah menetapkan enam orang tersangka. Mereka adalah stafsus Menteri KKP, Safri; stafsus Menteri KKP, Andreau Pribadi Misata; pengurus PT ACK, Siswadi; staf isteri Menteri KKP, Ainul Faqih; Direktur PT DPP, Suharjito; dan pihak swasta Amiril Mukminin. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Edhy dan keenam lainnya resmi ditahan KPK.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Ahmad Dhani Datangi Bareskrim Usai Akun Instagramnya Mendadak Hilang
-
Kasus LNG, 2 Eks Pejabat Pertamina Divonis 4,5 dan 3,5 Tahun Penjara
-
Singgung Privasi Prabowo, Said Abdullah PDIP Sarankan Amien Rais Minta Maaf Secara Ksatria
-
Datang ke Sidang dengan Infus, Nadiem Minta Status Penahanan Dialihkan
-
Peringatan Hardiknas 2026: Wamendagri Wiyagus Tekankan Tiga Fondasi Strategis Pendidikan Bermutu
-
Babak Baru Pengelolaan Sampah Jakarta: Dari Sanksi Warga Hingga Kewajiban Diskon Makanan
-
Rugikan Negara Rp1,77 Triliun, Eks Direktur Gas Pertamina Cuma Divonis 4,5 Tahun Penjara!
-
Krisis Sampah Jakarta Kian Mendesak, Edukator Sebut Perubahan Harus Dimulai dari Rumah Tangga
-
Kebijakan Terbaru Donald Trump Bikin Kanselir Jerman Kesal: Kasih Pukulan ke Seluruh Eropa
-
Dilaporkan ke Bareskrim, Abu Janda hingga Ade Armando Dituding Provokasi Potongan Video JK