Korea Utara Klaim Tak Punya Virus Corona, Korsel: Sulit Dipercaya

Suara.com - Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha pada Sabtu (5/12) meragukan klaim Korea Utara bahwa mereka tidak memiliki kasus virus corona.

Menyadur Channel News Asia Minggu (06/12) Kang menawarkan bantuan dari Korea Selatan agar negara pimpinan Kim Jong Un itu bisa memerangi pandemi.

Dalam pernyataan resmi yang sangat jelas, Kang mengatakan pada konferensi keamanan tahunan IISS Manama Dialogue bahwa Pyongyang tidak terlalu responsif terhadap tawaran bantuan dari Seoul.

"Mereka masih mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kasus apa pun, yang sulit dipercaya," kata Kang.

Kang juga mengatakan situasi ini sedikit mencurigakan, karena negara tetangganya mengelak sekaligus kelimpungan melakukan berbagai cara untuk memerangi wabah.

"Semua tanda adalah bahwa rezim sangat fokus pada pengendalian penyakit yang mereka katakan tidak mereka miliki, jadi ini adalah situasi yang agak aneh."

Dalam laporan mingguan terbaru pada WHO, Korea Utara mengatakan tidak memiliki kasus virus corona yang dikonfirmasi, meskipun melampirkan 8.594 'kasus yang dicurigai'.

"Pandemi semakin mengisolasi Korea Utara. Mereka beralih ke pengambilan keputusan yang lebih top-down di mana hanya sedikit yang dibahas tentang langkah-langkah negara itu untuk mengatasi Covid-19," kata Kang.

Kantor berita Korea Utara KCNA mengatakan minggu ini negaranya telah memberlakukan 'tindakan karantina darurat' untuk mencegah virus corona masuk ke negaranya.

Baca Juga: Ini Dia 6 Rapper K-Pop Paling Hits di Korea Selatan

Badan Intelijen Nasional Korea Selatan mengatakan wabah di Korea Utara tidak dapat dikesampingkan karena negara itu memiliki perdagangan dan pertukaran orang-ke-orang dengan China.

Seperti yang diketahui, China merupakan tempat virus corona muncul pertama kali setahun yang lalu. Perbatasan itu tetap dibuka selama setahun penuh dan ditutup pada akhir bulan Januari lalu.

Pakar memperkirakan wabah virus corona bisa menghancurkan negara yang terisolasi secara ekonomi dan politik.