Suara.com - Vaksin Covid-19 asal China, Sinovac Biotech akhirnya tiba di Indonesia. Anggota Komisi IX DPRI RI Saleh Partaonan Daulay berpesan kepada pemerintah agar bisa meyakinkan masyarakat terkait keamanan dan efektivitas vaksin tersebut dalam meningkatkan imunitas.
Saleh menuturkan ada dua hal yang dipikirkan masyarakat terkait keberadaan vaksin Covid-19. Hal pertama ialah masyarakat bakal optimis dan penuh harapan kalau vaksin bisa efektif menyelesaikan masalah Covid-19.
Sementara hal yang kedua, masih ada masyarakat yang cenderung kurang percaya dengan efektivitas dan keamanan vaksin tersebut.
"Dengan begitu, jika vaksin ini diberikan ke masyarakat dapat memberikan manfaat yang besar seimbang dengan anggaran yang dipergunakan untuk pengadaannya," tutur Saleh dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/12/2020).
Saleh juga mengatakan kalau BPOM mesti segera melakukan kajian dan penelitian yang mendalam sebelum mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA) terhadap vaksin yang masuk tersebut. Pasalnya, saat ini masyarakat calon pengguna menggantungkan nasib dan harapannya kepada BPOM.
"Untuk itu, BPOM tidak usah terburu-buru dalam memberikan izin. Silahkan manfaatkan waktu yang tersedia sebelum memberikan keputusan," ujarnya.
Saleh berharap pemerintah dapat melakukan distribusi vaksin secara baik ke seluruh Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat melakukan distribusi vaksin secara baik ke seluruh Indonesia.
"Pasalnya, saat ini, perdebatan soal distribusi vaksin justru terletak pada cold chain (tempat penyimpanan). Ada vaksin yang harus disimpan di tempat yang minus 20 derajat celcius, dan ada yang minus 7, dan lain-lain."
Sebelumnya, pemerintah mengimpor 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan perusahaan bioteknologi asal China, Sinovac Biotech yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng dari Beijing, China pada Minggu (6/12/2020) malam.
Baca Juga: 1,2 Juta Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia, Prioritas untuk Orang-orang Ini
Meski begitu, vaksin yang sudah dibeli pemerintah ini harus melalui serangkaian pemeriksaan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sebelum diberikan izin edar Emergency Use Authorization (EUA).
Pemerintah juga tengah mengupayakan agar pada awal Januari 2021 mendatang, sebanyak 1,8 juta dosis vaksin lainnya bisa didatangkan
Selain vaksin dalam bentuk jadi, pemerintah juga akan mendatangkan 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku pada bulan ini.
Tag
Berita Terkait
-
1,2 Juta Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia, Prioritas untuk Orang-orang Ini
-
Terungkap! 1,2 Juta Vaksin COVID-19 yang Datang Bukan untuk Rakyat
-
Menkes Terawan: 1,2 Juta Vaksin Corona hanya untuk Tenaga Kesehatan
-
Gunakan Sputnik V, Rusia Mulai Vaksinasi Covid-19 Massal di Moskow
-
Update Covid-19 Global: Minggu Depan, Inggris Vaksinasi dengan Pfizer
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Sumatra Tak Lagi Tanggap Darurat, Separuh Kabupaten/Kota Diklaim Telah Masuk Masa Transisi Pemulihan
-
Mensesneg: 24 Perusahaan Pemegang HPH dan HTI Diaudit Kementerian Kehutanan
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus Eiger
-
AMAN Catat Konflik 202 Ribu Hektare Wilayah Adat Bengkulu Sepanjang 2025
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti