Tragedi Berdarah Penembakan FPI, Andi Arief: Presiden Dilarang Bunuh Rakyat

Suara.com - Aksi penembakan yang mengakibatkan 6 laskar FPI meninggal dunia tengah menuai sorotan dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Politisi Partai Demokrat Andi Arief yang menyayangkan adanya kejadian ini.

Seiring maraknya pemberitaan soal aksi pembunuhan terhadap pasukan pengawal Habib Rizieq di Tol Jakarta Cikampek tersebut, Andi Arief menuliskan cuitan yang sontak membuat publik gempar.

Kendati dalam cuitannya Andi Arief tidak secara lugas menyebut kasus penembakan terhadap anggota FPI, tetapi publik menduga kicauannya tertuju untuk masalah itu.

"Presiden dilarang membunuh rakyat," tulis Andi Arief dikutip Suara.com.

Dalam cuitan selanjutnya, Andi Arief menyinggung sosok Eks Presiden RI Keenam, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

Andi Arief mengatakan, dia sangat beruntung dahulu sempat menyaksikan bagaimana SBY menangani masalah sesama anak bangsa.

Pasalnya, menurut Andi Arief, SBY selalu melontarkan instruksi agar jangan sampai ada pertumpahan nyawa.

Oleh sebab itu, Andi Arief lantas menegaskan, kala dipipimpin SBY, demokrasi negara kian hidup.

"Semua tergantung Presidennya. Saya beruntung pernah menyaksikan bagaimana Pak SBY menangani masalah sesama anak bangsa. Perintahnya selalu jangan ada darah yang tumpah apalagi nyawa. Semua ikut, dari Kapolri, Panglima TNI sampai jajaran terbawah. Demokrasi hidup," terang Andi Arief.

Baca Juga: CCTV Mati saat Laskar Rizieq Didor Polisi, Petugas Baru Perbaiki Senin Sore

Kicauan Andi Arief ditimpali berbagai reaksi dari warganet. Segelintir orang sepakat dengan pernyataannya yang menyebut pemerintahan SBY dahulu lebih demokratis dibandingkan saat ini.

Namun, beberapa warganet lain menyarankan agar Andi Arief menunggu pihak terkait mengumumkan lebih detail mengenai permasalah ini karena cuitan itu dirasa bisa menggiring opini.

Rekan satu partai Andi Arief, Rachland Nashidik juga mengecam aksi penembakan terhadap simpatisan FPI tersebut.

Rachland Nashidik menyayangkan adanya pertumpahan darah dan menyoroti penggunaan senjata oleh Polri yang kontan membuat dia bertanya-tanya perihal pertanggungjawabanya.

"Yang termuda 20 tahun. Yang tertua baru 26 tahun. Indonesia, kenapa daerah mesti kembali tumpah setelah sekian lama politik kekerasan kita akhiri dengan reformasi?" ujar Rachland Nashidik dikutip Suara.com dari Twitter pribadinya, Selasa (8/12/2020).

"Setiap penggunaan peluru, apalagi berakibat kematian, harus dipertanggungjawabkan. Sudahkah itu diminta dari pelaku penembakan? Sudahkah diperiksa oleh investigator Internal Polri? Bila belum, artinya versi Polri mengenai penembakan tidak sah dan terlalu terburu-buru diumumkan," tegasnya lanjut.