Suara.com - Anggota parlemen Hongaria menyetujui undang-undang yang akan mengatur dan melarang pasangan sesama jenis untuk mengadopsi anak.
Menyadur The Independent, Rabu (16/12/2020) undang-undang tersebut disahkan pada Selasa (15/12) di parlemen Hongaria.
Aturan baru akan membatasi adopsi bagi pasangan yang sudah menikah, sementara bagi yang lajang hanya dapat mengadopsi dengan izin khusus dari pemerintah.
Karena Hongaria tidak mengizinkan pernikahan sesama jenis, undang-undang tersebut berefek kepada pasangan sesama jenis untuk mengadopsi anak.
Adopsi oleh pasangan gay dan lesbian dimungkinkan sampai sekarang jika hanya satu dari mereka yang mengajukan adopsi.
David Vig, direktur Amnesty Hongaria, menyebutnya sebagai "hari gelap bagi komunitas LGBTQ Hongaria dan hari kelam bagi hak asasi manusia".
Kelompok hak asasi tersebut mengatakan dua amandemen konstitusi tambahan akan semakin membatasi hak-hak orang LGBT di negara tersebut.
"Undang-undang baru yang diskriminatif, homofobik, dan transfobik ini - yang diterapkan di bawah kedok pandemi virus corona - hanyalah serangan terbaru terhadap orang-orang LGBTQ oleh otoritas Hongaria," kata Vig.
Pemerintah konservatif yang dipimpin oleh Perdana Menteri Viktor Orbán mengusulkan undang-undang tersebut awal tahun ini, dan mendapat dukungan dari partainya Fidesz, yang memiliki dua pertiga mayoritas di parlemen.
Baca Juga: Sama-sama Menang Dramatis, Hungaria dan Slovakia Amankan Tiket Piala Eropa
Di samping undang-undang baru tentang adopsi terdapat dua amandemen konstitusi: yang pertama menyatakan bahwa "ibu adalah perempuan dan ayah adalah laki-laki"; dan kedua bahwa Hongaria "melindungi identitas diri dari jenis kelamin anak-anak sejak lahir".
Menurut para juru kampanye amandemen undang-undang tersebut akan semakin menstigmatisasi orang transgender dan interseks.
"Hongaria membela hak anak-anak untuk mengidentifikasi dengan jenis kelamin kelahiran mereka dan memastikan pengasuhan mereka berdasarkan identitas dan nilai konstitusional bangsa kita berdasarkan budaya Kristen kita," kata-kata baru tersebut menyatakan.
Aktivis meminta Ursula von der Leyen, presiden Komisi Uni Eropa, untuk campur tangan dalam apa yang mereka katakan sebagai upaya untuk "menghapus anak-anak yang beragam gender".
Katrin Hugendubel, direktur advokasi di kelompok hak LGBT + ILGA, mengatakan RUU tersebut akan membuat anak-anak "dipaksa untuk tumbuh dalam lingkungan yang membatasi mereka untuk dapat mengekspresikan identitas mereka".
"Anak-anak di seluruh Hongaria akan ditolak dari keluarga yang aman dan penuh kasih, karena adopsi dibatasi hanya untuk pasangan heteroseksual yang sudah menikah. Upaya untuk menerobos undang-undang baru yang diskriminatif, homofobik, dan transfobik ini adalah bagian dari serangan berkelanjutan terhadap orang LGBTI oleh otoritas Hongaria." jelas Katrin.
Masen Davis, direktur eksekutif di Transgender Eropa, mengatakan: "Awal tahun ini, Hongaria tidak mengizinkan orang transgender untuk mengubah nama dan penanda gender resmi mereka.
"Kami sangat prihatin atas kesehatan dan keselamatan anak-anak transgender dan orang dewasa di Hongaria dalam iklim yang tidak bersahabat." jelas Davis.
Undang-undang tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi oleh para nasionalis yang berkuasa untuk menarik basis mereka dengan beralih ke retorika anti-LGBT+.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Program 'Speling' Jateng di Banyumas, Wagub Taj Yasin Dekatkan Dokter Spesialis ke Tingkat Kecamatan
-
Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Protes, Dinilai Rugikan Petani dan Industri Tembakau
-
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari
-
OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi
-
Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo
-
Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli
-
Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita
-
Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500
-
Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi