Suara.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengungkapkan tingginya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Setidaknya ada 1.116 pelanggaran yang kemudian ditindaklanjuti ke Komisi ASN.
Abhan mengatakan pihaknya menemukan 1.056 dugaan kasus pelanggaran netralitas ASN selama Pilkada 2020 berlangsung. Angka itu kemudian ditambah oleh laporan masyarakat sebanyak 167 laporan.
"Rekomendasi yang ke KASN kami tindaklanjuti ada 1.116 (laporan) kemudian tidak masuk kategori pelanggaran 136," kata Abhan dalam diskusi Evaluasi Pilkada dan Catatan Perbaikan secara virtual, Kamis (17/12/2020).
Abhan mengatakan pihak KASN sangat responsif menerima daftar pelanggaran yang diserahkan Bawaslu. Setidaknya hingga saat ini terdapat kurang lebih 80 persen sudah direkomendasikan KASN kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
"Tinggal PPK-nya pejabat pembina kepegawaiannya ini yang belum seluruhnya menindaklanjuti rekomendasi KASN," ujarnya.
"Jadi kalau KASN, ya, sudah respon untuk segera mengeluarkan rekomendasi sanksi, mulai dari sanksi ringan sampai sanksi berat."
Berita Terkait
-
Dinasti Politik Meningkat di Pilkada, Peluang untuk Kalangan Lain Menyempit
-
Bawaslu Selidiki 104 Kasus Dugaan Politik Uang Saat Pilkada Serentak
-
Saksi Paslon 02 Pilkada Karimun Tolak Menandatangi Berita Acara, Ada Apa?
-
Yakin Tak Bikin Klaster Baru, Mahfud MD Sebut Partispasi Pilkada 2020 Naik
-
Junimart Girsang Harap Kepala Daerah Terpilih Bawa Kemajuan buat Daerah
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Lolos dari Bandara Soetta, Sabu 4,8 Kg Kiriman dari Iran Disergap di Pamulang!
-
Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan
-
Bisa Jadi Pintu Masuk HIV: 19 dari 20 Remaja Jakarta Terinfeksi Penyakit Menular Seksual
-
Begal Petugas Damkar Ditangkap di Hotel Pluit, Polisi: Masih Ada 4 Pelaku yang Buron!
-
Makar atau Kebebasan Berekspresi? Membedah Kontroversi Pernyataan Saiful Mujani
-
Perintah Tegas Pramono ke Pasukan Kuning: Jangan Tunggu Viral, Jalan Rusak Harus Cepat Ditangani!
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko