Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berbicara mengenai kemungkinan Komnas HAM mengautopsi ulang jenazah enam jenazah anggota Laskar Front Pembela Islam yang tewas ditembak saat bentrok dengan polisi.
Ia berujar autopsi ulang itu harus koordinasi dengan Polri. Mengingat sebelumnya autopsi oleh polisi juga sudah dijalankan terhadap enam jenazah yanhg tewas saat mengawal rombongan Habib Rizieq Shihab.
"Saya rasa terkait autopsi ulang semua harus berkoordinasi dengan Polri," kata Sahroni dihubungi Suara.com, Selasa (22/12/2020).
Sebelumnya Sahroni mengingatkan Komnas HAM agar dalam setiap upaya penyelidikan tetap berkoordinasi dengan kepolisian. Termasuk menyoal rencana uji balistik terhadap senjata yang digunakan dalam bentrok di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.
"Uji apapun, penyelidikan apapun, yang akan dilakukan Komnas HAM, kami dari Komisi III oke dan support. Asalkan tetap berkordinasi penuh dengan pihak kepolisian. Mengingat kasus ini juga masih dalam tahap penyelidikan," kata Sahroni.
Diketahui, Bareskrim Polri hingga saat ini terus melakukan penyidikan terkait bentrokan berdarah laskar FPI pengawal Rizieq dan polisi yang telah menewaskan enam orang. Ihwal kemungkinan dilakukannya autopsi ulang terhadap jasad keenam Laskar FPI itu, kepolisian menyerahkan pada pihak Komnas HAM.
Kabareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mendapat surat permintaan resmi dari Komnas HAM terkait keputusan autopsi itu. Jika nantinya diperlukan, maka kepolisian akan siap memberikan.
"Sampai sekarang kami masih belum mendapatkan surat atau permintaan resmi terkait autopsi ulang tersebut. Dalam hal ini kami akan menunggu. Prinsipnya, terkait dengan hal-hal yang diperlukan oleh Komnas HAM, tentunya kami selalu siap untuk memberikan," kata Listyo di Gedung Bareskrim Polri, Senin (21/12/2020).
Listyo berpendapat, persoalan autopsi sepenuhnya akan dipertimbangkan oleh Komnas HAM. Sebab, proses autopsi sudah pernah dilakukan di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Datangi FPI, Komisi I Ingatkan Kedubes Jerman Gunakan Etika Diplomasi
"Terkait masalah autopsi itu sudah kami paparkan. Tentunya akan menjadi penilaian Komnas HAM, apakah perlu ada autopsi ulang atau tidak," jelasnya.
Sebelumnya keluarga korban 6 laskar FPI yang tewas ditembak mati polisi dalam bentrokan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50, masih menunggu keputusan Komnas HAM terkait rencana melakukan autopsi ulang jenazah, guna kepentingan investigasi kasus tersebut.
Kuasa hukum keluarga 6 laskar, Aziz Yanuar, mengatakan pihaknya kekinian masih menunggu soal rencana autopsi ulang para jenazah. Keputusan keluarga terkait setuju atau tidak dilakukan autopsi ulang tergantung pergerakan Komnas HAM.
"Kita menunggu dari Komnas HAM, yang jelas pihak keluarga siap akan tetapi menunggu dari Komnas HAM. Penerimannya nanti bagaimana dari keluarga setuju atau tidak itu nanti akan disampaikan, tergantung keputusannya Komnas HAM," kata Aziz di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/12/2020).
Tag
Berita Terkait
-
DPR Ikut Awasi Pemilihan Bacalon Dekan UI: Harus Bebas dari Intervensi Politik
-
Anaknya Dipukul Teman, Anggota DPR ini Pilih Mediasi di Sekolah Ketimbang Lapor Polisi
-
Era Patrick Kluivert Berakhir, DPR Dorong Shin Tae-yong Kembali Tangani Timnas
-
Pandji Pragiwaksono Siap Stand Up di depan Anggota DPR, Asal Tanpa Sensor
-
Komnas HAM Desak Pemerintah Hentikan Pendekatan Militer di Papua: Kekerasan Bukan Solusi
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- Baru 2 Bulan Nikah, Clara Shinta Menyerah Pertahankan Rumah Tangga
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Bukan Cuma Iklan: 5 Bos Media Bongkar 'Revenue Stream' Ajaib di Era AI
-
Pakar Pidana Tegaskan Polemik Patok Kayu PT WKM Harusnya Tak Jadi Perkara Pidana
-
Kejagung Dalami Jejak Korupsi Chromebook Sampai ke 'Ring 1' Nadiem Makarim
-
Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?
-
Kejati Jakarta Bongkar Skandal LPEI: Negara 'Dibobol' Hampir Rp 1 Triliun
-
Ketua Majelis Hakim Heran, PT WKM Pasang Patok di Wilayah IUP Sendiri Malah Dituntut Pidana
-
Setahun Jadi Penyeimbang Pemerintahan Prabowo, Apa Saja yang Disorot PDI Perjuangan?
-
Rencana Soeharto Digelari Pahlawan Nasional, Amnesty: Reformasi Berakhir di Tangan Prabowo
-
Pramono Anung Tegaskan Santri Bukan Sekadar Simbol Religi, tapi Motor Peradaban Jakarta
-
AI 'Bunuh' Media? Investor Kelas Kakap Justru Ungkap Peluang Emas, Ini Syaratnya