Suara.com - Eks Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi alias Dedek Uki mengomentari kicauan Said Didu yang menyebut Presiden Jokowi menginginkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qouman 'menggebuk' Islam.
Dedek Uki lewat jejaring Twitternya mengaku yakin Said Didu sebenarnya bukan seorang Islamis radikal.
Hanya saja, menurut Dedek Uki dia memanfaatkan keluguan pihak tertentu untuk tujuan dan maksud khusus.
"Saya yakin Pak Didu bukan seorang Islamis radikal melainkan cuma memanfaatkan keluguan mereka untuk tujuan tertentu," tulis Dedek Uki seperti dikutip Suara.com, Rabu (23/12/2020).
Kendati begitu, Dedek Uki tetap menilai cuitan Said Didu termasuk dalam kategori provokasi berbasis isu SARA.
Sebab, narasi yang dikicaukan oleh Said Didu kata Dedek Uki membenturkan aspek vertikal dan horisontal.
"Apapun, apa yang dicuitkan orang ini sudah tergolong provokasi berbasis SARA. Narasinya tidak hanya pembentukan vertikal tapi juga horisontal," tandas dia.
Dedek Uki menyematkan foto tangkapan layar cuitan Said Didu yang berdasar pantauan tidak lagi bisa ditemukan.
Dalam cuitan itu, Said Didu menyinggung penjelasan Qodari yang menurut dia menyiratkan bahwa Presiden Jokowi menginginkan Menag untuk 'menggebuk' Islam.
Baca Juga: Kekayaan Enam Menteri Baru Jokowi, Harta Gus Yaqut Tak Sampai Rp1 Miliar
"Terima kasih atas penjelasan Mas Qodari. Akhirnya kami tahu bahwa Bapak Presiden inginkan Menag untuk 'menggebuk' Islam. Sekali lagi terima kasih," ujar Said Didu.
Perlu diketahui, Presiden Jokowi baru saja mengumumkan sejumlah nama baru yang duduk dalam jabatan menteri. Salah satunya Yaqut Cholil Quomas yang kini didapuk menjadi Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi.
Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas
Setelah diumumkan menjadi Menag, Yaqut Cholil Quomas atau Gus Yaqut mengatakan tidak ingin agama dijadikan alat politik untuk menentang pemerintah.
"Setelah resmi menjadi Menag, yang pertama ingin saya lakukan adalah bagaimana menjadikan agama sebagai inspirasi bukan aspirasi," kata Gus Yaqut.
"Artinya apa? Bahwa agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan menjadi alat politik, baik untuk menentang pemerintah, merebut kekuasaan, maupun mungkin untuk tujuan-tujuan yang lain," lanjutnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Midrange Serasa Flagship 2026: Spesifikasi Premium dan Performa Juara
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 4 Sepatu Nike Tanpa Tali Serbaguna: Nyaman untuk Olahraga, Praktis buat Jalan Santai
- Danantara Sumberdaya Indonesia Batal Beroperasi Penuh, Pemerintah Mundurkan Skema Ekspor SDA di 2027
- Gugurkan Klaim Santriwati 'Hamil Tanpa Hubungan Badan', Polisi Tangkap Kiai di Pekalongan
Pilihan
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
-
Live 'Pocong Jadi-Jadian' Hebohkan Warga Sragen, 3 Pelajar Diamankan Polisi
-
Bos Nvidia Serobot Antrean Jagung Bakar dengan Traktir Semua Pembeli, Egois atau Dermawan?
-
BREAKING NEWS! Persija Resmi Tidak Perpanjang Kontrak Mauricio Souza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
Terkini
-
Tak Peduli Lokasi Munas, HIPMI Jaya: Di Mana Pun Oke, Yang Penting Jangan Pecah!
-
Aksi Kamisan di Istana: Menagih Janji Negara yang Hobi Lupa pada Korban Penghilangan Paksa
-
PKS Salurkan Hewan Kurban hingga ke Wilayah Bencana Banjir Sumatra
-
Misteri Kematian WNA Korea di Bekasi: Ada Luka Benda Tajam dan Tumpul di Tubuh Korban
-
Keracunan atau Apa? 8 Fakta Tewasnya Sekeluarga di Tenda Kamping Temanggung
-
PDIP Remehkan Safari Politik Jokowi: Jadi Presiden Saja Tak Bisa Loloskan PSI, Apalagi Sekarang
-
PBB Dikabarkan Masukkan Israel ke Daftar Hitam Kekerasan Seksual di Zona Konflik
-
DPR Restui TNI Buru Begal Jakarta, Tapi Ingatkan Aturan Main
-
Bukan Pesantren! Padepokan Padhang Ati Pekalongan Ternyata Bodong, Pimpinannya Cabuli Banyak Wanita
-
Gus Lilur: MBG Pasti Meroket Jika Tanpa Copet