Suara.com - Merespons isu Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang akan mengafirmasi Syiah dan Ahmadiyah, PBNU meminta Gus Yaqut untuk berhati-hati. PBNU meminta dia mengklarifikasi supaya tak memunculkan salah pemahaman.
"Mungkin yang dimaksud oleh bapak menteri agama itu harus diklarifikasi terlebih dahulu agar orang-orang tak salah paham," kata Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Masduki Baidlowi, Jumat (25/12/2020).
Masduki mengatakan setelah menjadi perbincangan hangat, Gus Yaqut menghubungi Masduki dan mengatakan tidak pernah mengatakan akan mengafirmasi pengikut Syiah dan Ahmadiyah.
Gus Yaqut menjelaskan awal mulanya dari pernyataan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra bahwa masih ada diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas, termasuk Syiah dan Ahmadiyah.
"Itu kan pernyataan dari Azyumardi Azra, lantas ditanggapi oleh menag, oke, kalau gitu negara bisa hadir maka menteri agama menfasilitasi dialog supaya tidak ada persekusi seperti itu," ujar Masduki sekaligus menyampaikan pernyataan Gus Yaqut.
Masduki dapat mengerti maksud Gus Yaqut bahwa minoritas berhak mendapatkan hak sebagai warga negara.
"Bukan mengafirmasi dalam pengertian itu (hanya untuk Syah dan Ahmadiyah). Itu dari Azyurmadi Azra ditanggapi menag dan menurut saya menag menanggapinya sudah bagus, sudah benar. Karena dia sebagai wakil dari negara perlu hadir hak-hak warga negara semuanya bisa terlindungi."
Sebelumnya, Gus Yaqut mengatakan tidak mau ada kelompok minoritas yang terusir dari kampung halaman mereka karena perbedaan keyakinan.
"Mereka warga negara yang harus dilindungi," kata Yaqut saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, kemarin.
Baca Juga: Terkait Ahmadiyah & Syiah, Menag Yaqut: Semua WN Sama di Mata Hukum
Gus Yaqut menyatakan bahwa Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan yang ada.
"Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kementerian Agama akan memfasilitasi," katanya.
Berita Terkait
-
KPK Cecar Eks Stafsus Yaqut Soal Aliran Duit USD 1 Juta ke Pansus Haji DPR
-
Gus Ipul: Prof Nasar Jadi Salah Satu Figur Kuat untuk Ketua Umum PBNU
-
KPK Telusuri Aset Tersangka Korupsi Haji Rp622 Miliar, Pengelola Apartemen Ikut Diperiksa
-
Korupsi Haji, Bos Maktour Blak-blakan Pernah Temui Yaqut Minta Kuota Haji Khusus
-
KPK Tahan Bos Maktour dan Ketua Kesthuri dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Sekolah Rakyat Jadi Harapan Baru Anak Miskin, Wamensos: Presiden Jalankan Amanat Konstitusi
-
Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad Jakarta
-
Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Metromini dan Kopaja Sudah Pergi, tapi Jakarta Belum Selesai Merindukannya
-
Sembunyi di Kawasan Elit Bangkok, Istri Frans Antoni Ikut Terseret Jaringan Fredy Pratama
-
Jejak Perjuangan Riyan Hidayat: Dari Kebun Kopi Perbatasan Hingga ke Panggung Kepemimpinan Nasional
-
Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
-
Penandatanganan SKB Kemendagri & Menteri PKP Perkuat Peran Pemda dalam Program 3 Juta Rumah
-
Dasco Hubungi Kepala BGN, DPR Sebut Ada Efisiensi Anggaran MBG Rp70 Triliun